Indonesia mempercepat target 100 GW tenaga surya menjadi tiga tahun

Target yang dipercepat di bawah tekanan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar target 100 gigawatt tenaga surya Indonesia dipercepat dari semula lima tahun menjadi tiga tahun, keputusan yang diambil setelah pemadaman listrik melanda Sumatra dan Jawa pada akhir Mei 2026. Kegagalan jaringan transmisi di Jambi memutus aliran listrik di seluruh Sumatra, disusul pemadaman terpisah di Jawa yang belakangan sebagian dikaitkan oleh PLN dengan keterbatasan pasokan batu bara. Pemerintah telah mengidentifikasi 28.000 hektare lahan di Jawa untuk pengembangan energi terbarukan, terbagi antara panel surya darat yang dipadukan dengan penyimpanan baterai dan panel surya terapung di waduk milik negara, serta telah mengamankan investasi asing langsung senilai 1,4 miliar dolar AS untuk kapasitas manufaktur panel surya domestik sebesar 50 gigawatt.

Mengapa ketergantungan pada batu bara kembali diperdebatkan

Pemadaman listrik tersebut menghidupkan kembali perdebatan lama soal ketergantungan Indonesia pada jaringan listrik yang tersentralisasi dan didominasi batu bara. Jawa saja menyumbang 61 persen emisi karbon dioksida dan partikel halus dari armada PLTU batu bara nasional, dan kompleks Suralaya, sumber batu bara tunggal terbesar di negara ini, dikaitkan dalam satu studi dengan sekitar 1.470 kematian dan biaya kesehatan lebih dari satu miliar dolar AS setiap tahun. Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform berpendapat bahwa ketergantungan pada sistem yang tersentralisasi dan sarat batu bara itu sendiri merupakan ancaman terhadap keamanan pasokan, bukan sekadar persoalan emisi. Respons pemerintah sejauh ini tetap mempertahankan operasi PLTU batu bara yang ada sambil menambah energi terbarukan dan co-firing biomassa, pendekatan yang oleh para analis disebut sebagai penambahan, bukan penggantian.

Pandangan Sirkularium

Percepatan target ini menandakan bahwa keamanan energi, bukan hanya komitmen iklim, kini menjadi pendorong utama pembangunan tenaga surya Indonesia, pergeseran yang semestinya menenangkan lembaga yang khawatir transisi energi akan mandek tanpa alasan politik domestik. Namun memampatkan proses perizinan, pembebasan lahan, dan integrasi jaringan yang biasanya memakan lima tahun menjadi tiga tahun membawa risiko pelaksanaannya sendiri, terutama untuk komponen panel surya terapung di waduk yang juga berfungsi untuk irigasi dan air minum. Lembaga publik perlu mencermati apakah peraturan presiden yang dijanjikan mengenai perizinan dan perjanjian jual beli listrik jangka panjang benar-benar mempersingkat waktu persetujuan, mengingat target energi terbarukan Indonesia sebelumnya kerap meleset ketika pelaksanaan tertinggal dari pengumuman.