Kemenperin petakan jalur sembilan subsektor menuju industri net zero 2050

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memaparkan secara paling jelas sejauh ini bagaimana basis manufaktur Indonesia diharapkan mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2050. Dalam CNN Indonesia Evolution Forum 2026 di Jakarta pada Rabu, 30 September, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebutkan sembilan subsektor prioritas, enam pilar teknis, dan empat agenda kebijakan yang bersama-sama membentuk jalur dekarbonisasi industri pemerintah. Pilar pertama dalam daftar tersebut adalah efisiensi energi dan material.

Target industri pada 2050 berada satu dekade penuh lebih cepat dari target net zero nasional pada 2060. Ambisi ini bukan hal baru, tetapi forum tersebut memberinya bentuk operasional yang lebih tajam: sekumpulan subsektor yang jelas, sekumpulan instrumen yang jelas, dan sistem pelaporan untuk memantau kemajuan.

Sembilan subsektor, enam pilar

Peta jalan ini memusatkan upaya pada titik dengan emisi terbesar. Sembilan subsektor prioritas tersebut adalah semen, pupuk amonia, logam, pulp dan kertas, kimia, tekstil, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta otomotif. Bersama-sama, subsektor ini menyumbang sebagian besar kebutuhan energi dan emisi proses di sektor manufaktur Indonesia.

Untuk setiap subsektor, kementerian memetakan dekarbonisasi berdasarkan enam pilar. Pilar-pilar itu mencakup efisiensi energi dan material, substitusi bahan bakar, pemutakhiran proses produksi, elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta penangkapan karbon. Pemberitaan tentang forum tersebut menyebut lima dari enam pilar secara eksplisit, sehingga pilar keenam tidak dirinci dalam liputan.

Urutan ini penting. Efisiensi ditempatkan pertama karena biasanya merupakan cara termurah untuk menghindari setiap ton karbon, dan karena investasinya kembali melalui tagihan bahan bakar dan listrik yang lebih rendah. Substitusi bahan bakar dan elektrifikasi menyusul, kemudian perubahan proses yang lebih mendalam serta penangkapan karbon untuk sisa emisi yang tidak dapat dijangkau oleh efisiensi saja.

Agar peta jalan tetap sesuai jalur, perusahaan di kesembilan subsektor diwajibkan melaporkan emisi gas rumah kaca secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Data tersebut menjadi dasar pemantauan rutin sekaligus dasar pemutakhiran peta jalan seiring bertambahnya cakupan pelaporan.

Angka di balik ambisi

Faisol menggambarkan urgensinya dengan dua angka. Menurut Kemenperin, sektor industri menyumbang 34 persen emisi gas rumah kaca Indonesia dan 20 hingga 25 persen polusi udara. Hal ini menempatkan manufaktur di pusat agenda iklim sekaligus agenda kesehatan masyarakat.

Pernyataan kementerian sebelumnya menambah kedalaman gambaran ini. Pada Desember 2025, ANTARA melaporkan bahwa peta jalan dekarbonisasi industri diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 289,7 juta ton CO2, dan bahwa peta jalan akan terus diperbarui seiring meluasnya pelaporan SIINas. Sri Gadis Pari Bekti, Ketua Tim Dekarbonisasi di Pusat Industri Hijau Kemenperin, saat itu menyampaikan bahwa kementerian sedang menyiapkan regulasi turunan, termasuk laporan teknis peta jalan dan aturan pelaksanaan, serta mendorong sistem perdagangan emisi sebagai instrumen nilai ekonomi karbon yang transparan.

Dari mana sebenarnya emisi industri berasal? Rincian Kemenperin pada 2023 menunjukkan penggunaan energi menyumbang sekitar 60 persen emisi industri, limbah industri sekitar 25 persen, serta proses industri dan penggunaan produk sekitar 15 persen. Komposisi ini menjelaskan mengapa efisiensi energi dan peralihan bahan bakar berada di urutan teratas daftar pilar: blok emisi industri terbesar berasal dari energi yang dibakar dan dibeli oleh pabrik. Dokumen 2023 yang sama memperkirakan porsi industri dalam emisi nasional sebesar 15 hingga 20 persen, lebih rendah dari angka 34 persen yang disampaikan di forum; liputan tidak menjelaskan perbedaan ini, yang mungkin mencerminkan tahun atau cakupan penghitungan yang berbeda.

Sumber tunggal terbesar emisi industri adalah penggunaan energi, sekitar 60 persen. Karena itu, setiap peningkatan efisiensi di lantai pabrik sekaligus merupakan penghematan biaya dan capaian iklim.

Kerangka nasionalnya pun jelas. Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan komitmen 2030 Indonesia adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, meningkat menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Empat agenda dan pasar untuk produk hijau

Di luar pilar teknis, Faisol menyampaikan bahwa implementasi diorganisasi dalam empat agenda: penurunan emisi industri, ekonomi sirkular, standardisasi industri hijau, dan pengembangan teknologi hijau. Keempatnya bertumpu pada penguatan aspek energi, emisi, bahan baku, proses produksi, pengelolaan air dan limbah, rantai pasok, pembiayaan, dan kelembagaan.

Masuknya ekonomi sirkular sebagai agenda tersendiri merupakan hal yang penting. Langkah ini mengakui bahwa efisiensi material, pemanfaatan kembali produk samping industri, dan pengelolaan limbah yang lebih baik sama efektifnya menurunkan emisi seperti halnya energi yang lebih bersih.

Faisol juga menyoroti sisi permintaan. Ia menyampaikan bahwa nilai tambah dan penetrasi pasar produk industri hijau masih harus diperluas, dan bahwa pembangunan industri ke depan perlu mengutamakan efisiensi operasional dan emisi yang lebih rendah, seiring pertumbuhan kapasitas dan investasi. Dengan kata lain, kementerian ingin produksi rendah karbon mendapat imbalan di pasar, bukan hanya diwajibkan.

Ia memberikan satu contoh konkret arah perubahan tersebut. Sektor petrokimia menerapkan penangkapan karbon untuk mengubah emisi menjadi soda abu, dengan target produksi dalam negeri sebesar 600.000 ton dalam dua hingga tiga tahun. Saat ini Indonesia bergantung pada impor soda abu sekitar 1 juta ton per tahun, dan kementerian memperkirakan produksi ini akan mengurangi ketergantungan tersebut sekitar 60 persen.

Di bidang transportasi, Faisol memaparkan proyeksi Kemenperin bahwa dengan skenario cepat, populasi kendaraan listrik dapat melampaui kendaraan bermesin pembakaran internal pada 2029 hingga 2031, dan pada 2032 hingga 2034 dengan skenario moderat. Subsektor otomotif, salah satu dari sembilan subsektor, dengan demikian berpeluang mencapai net zero lebih cepat dari jadwal.

Fondasi yang sudah terbangun

Pernyataan di forum ini melanjutkan fondasi yang telah dibangun selama tiga tahun terakhir. Kemenperin pertama kali menetapkan subsektor prioritas dekarbonisasi pada 2023 dan mulai membangun pelaporan emisi melalui SIINas. Pada Januari 2026, Katadata melaporkan bahwa Apit Pria Nugraha, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, menyebut semen, baja, pulp dan kertas, serta pupuk sebagai empat subsektor yang paling siap untuk dekarbonisasi dan untuk masuk ke sistem perdagangan emisi. Kementerian juga berencana mewajibkan peta jalan dekarbonisasi berbasis kajian ilmiah untuk setiap lokasi produksi.

Pembiayaan juga bergerak. Bank Dunia telah berkomitmen sebesar 600 juta dolar AS melalui Industrial Decarbonization and Competitiveness Facility, dan Green Industry Service Company (GISCO) berperan sebagai agregator yang menghubungkan pelaku industri dengan penyedia teknologi dan pembiayaan hijau, mulai dari pra-asesmen hingga implementasi.

Forum yang sama juga mendengar masukan konstruktif dari Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB, mengenai regulasi yang mampu mengikuti laju teknologi. Ia mencontohkan klasifikasi kendaraan listrik dan standar keselamatan PLTS atap sebagai bidang di mana aturan yang tepat waktu akan membantu adopsi. Eniya Listiani, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, turut hadir sebagai pembicara, menegaskan keterkaitan antara kebijakan industri dan kebijakan konservasi energi.

Pandangan Sirkularium

Peta jalan Kemenperin memberi pemerintah dan industri sebuah peta bersama. Sembilan subsektor yang disebutkan secara spesifik, enam instrumen teknis, dan kanal pelaporan wajib adalah bahan-bahan yang memungkinkan lembaga publik bergerak dari niat menuju implementasi. Target 2050 untuk industri, sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional, menunjukkan keyakinan bahwa manufaktur dapat memimpin, bukan sekadar mengikuti.

Bagi lembaga publik, tiga prioritas menonjol. Pertama, efisiensi perlu diperlakukan sebagai pilar tercepat dan berbiaya terendah. Dengan penggunaan energi menyumbang sekitar 60 persen emisi industri, audit energi, manajer energi, serta motor, boiler, dan tanur yang efisien dapat menghasilkan penurunan emisi yang cepat dan layak dibiayai. Memadukan data emisi SIINas dengan pelaporan konservasi energi akan membantu regulator dan lembaga pembiayaan menyasar dukungan ke titik dengan penghematan terbesar.

Kedua, agenda ekonomi sirkular membutuhkan perangkat praktis. Standar efisiensi material, aturan yang jelas untuk pemanfaatan produk samping dan panas buang industri, serta aturan kategori produk untuk sertifikasi hijau dapat mengubah sirkularitas menjadi ton emisi yang terukur. Contoh soda abu menunjukkan bagaimana karbon yang ditangkap dapat menjadi produk dalam negeri yang menggantikan impor.

Ketiga, sinyal permintaan itu penting. Pengadaan publik hijau, pengakuan terhadap produk rendah karbon bersertifikat, dan jalur yang dapat diprediksi menuju perdagangan emisi akan memberi imbalan bagi pelaku yang bergerak lebih awal, sejalan dengan seruan Wakil Menteri agar penetrasi pasar produk hijau diperluas.

Yang perlu dicermati selanjutnya: regulasi turunan dan peta jalan teknis untuk setiap subsektor, laju pertumbuhan cakupan pelaporan SIINas, desain batas emisi dan sistem perdagangan emisi untuk empat subsektor yang paling siap, serta bagaimana fasilitas Bank Dunia senilai 600 juta dolar AS disalurkan. Sirkularium melihat fondasi yang kuat telah terbangun dan siap mendukung kementerian, pemerintah daerah, dan kawasan industri dalam menerjemahkan peta jalan ini menjadi hasil nyata di tingkat pabrik.