Pupuk Indonesia menyusun peta penurunan emisi 96 persen dan mengubah karbon dioksidanya menjadi soda ash

Peta jalan yang dipaparkan di Jakarta, dan mengapa urutannya penting

PT Pupuk Indonesia (Persero) memanfaatkan forum Katadata SAFE 2026, yang digelar pada 16 dan 17 September 2026 di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta, untuk memaparkan peta jalan dekarbonisasi yang telah disusun bagi kompleks pabrik pupuk dan petrokimianya. Liputan atas paparan itu berlanjut sepanjang akhir pekan di ANTARA, tvOne News, Jawa Pos, Okezone dan Katadata, sebuah pertanda wajar mengenai betapa dekat industri amonia kini diamati.

Komitmen utamanya adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 96 persen pada 2050 melalui inisiatif berbasis teknologi, dengan sisanya ditutup oleh solusi berbasis alam sehingga mencapai 100 persen.

Erlangga Rismantojo, Senior Project Manager Sustainability and Clean Ammonia Pupuk Indonesia, menempatkannya sebagai dokumen yang sudah tersusun, bukan cita cita yang masih diperdebatkan.

Pupuk Indonesia telah menyusun peta dekarbonisasi. Hingga tahun 2050 target kami adalah menurunkan emisinya sampai 96 persen, atau sekitar 24,9 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

Yang layak diperhatikan bukan titik akhirnya, melainkan urutan langkah yang diusulkan perusahaan untuk sampai ke sana. Peta jalan itu memuat lima bagian kerja: efisiensi energi, ekonomi sirkular, energi hijau, solusi berbasis alam, dan amonia bersih. Empat dari lima bagian tersebut bekerja pada pabrik yang sudah berdiri dan sudah beroperasi. Hanya yang terakhir yang menuntut kelas aset yang benar benar baru.

Amonia adalah persoalan energi sebelum menjadi persoalan kimia

Produksi amonia termasuk proses paling intensif energi di industri Indonesia. Gas bumi berperan sekaligus sebagai bahan baku dan bahan bakar, sehingga setiap satuan energi yang dihemat di dalam pabrik muncul dua kali, sekali sebagai tagihan gas yang lebih rendah dan sekali lagi sebagai intensitas karbon per ton produk yang lebih rendah. Inilah sebabnya Pupuk Indonesia menempatkan efisiensi energi di urutan terdepan, dan menggambarkannya sebagai modernisasi serta optimasi fasilitas produksi yang sudah ada agar penggunaan energi turun dan intensitas karbon ikut turun.

Kerangka itu berguna bagi institusi publik karena memisahkan dua hal yang kerap dilebur dalam perdebatan transisi. Mengganti sebuah pabrik industri adalah keputusan modal yang diukur dalam hitungan tahun dan miliaran rupiah. Memperbaiki efisiensi pabrik yang sudah berproduksi adalah keputusan operasional yang bisa dimulai dalam satu siklus pemeliharaan. Yang pertama memang diperlukan. Yang kedua tersedia sekarang.

Tahap jangka pendek peta jalan perusahaan, yang mencakup 2023 hingga 2030, mencerminkan pemikiran tersebut. Tahap ini bersandar pada listrik terbarukan dari PLN, termasuk tenaga air, untuk menggantikan pembangkitan berbahan bakar minyak dan gas di dalam pabrik pupuk itu sendiri, berdampingan dengan pemasangan panel surya, biomassa dan sertifikat energi terbarukan. Tidak satu pun dari langkah itu menuntut proses amonianya berubah. Yang berubah adalah sumber tenaga bagi proses tersebut.

Karbon dioksida yang dikelompokkan ulang sebagai bahan baku

Elemen paling konkret dari peta jalan ini berada di Bontang, Kalimantan Timur, tempat Pupuk Indonesia membangun pabrik soda ash pertama di Tanah Air melalui anak usahanya, Pupuk Kaltim, di dalam kawasan Kaltim Industrial Estate. Soda ash adalah bahan masukan bagi industri kaca dan deterjen, dan dibuat dari amonia serta karbon dioksida. Keduanya sudah tersedia di Bontang, yang pertama sebagai produk utama dan yang kedua sebagai produk samping dari unit produksi yang sudah berjalan.

Pabrik ini dirancang untuk 300.000 ton soda ash per tahun. Untuk mencapai keluaran tersebut dibutuhkan sekitar 105.000 ton amonia dan sekitar 350.000 ton garam industri per tahun, serta menyerap kurang lebih 174.000 ton karbon dioksida setiap tahun dari fasilitas yang sudah beroperasi di lokasi yang sama. Pemberitaan sebelumnya atas proyek ini menyebut angka hingga 170.000 ton, dan kedua angka itu sebaiknya dibaca sebagai komitmen yang sama pada tahap rekayasa yang sedikit berbeda, bukan sebagai revisi. Prosesnya juga menghasilkan 300.000 ton amonium klorida per tahun, yang kembali ke lini bisnis pupuk sebagai sumber nitrogen.

Astri Agustina, VP Pengembangan Bisnis Pupuk Kaltim, menggambarkan proyek ini sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan nasional yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Pembangunan dimulai pada 2025, dengan target operasi komersial pada Maret 2028. Tahap konstruksi melibatkan sekitar 800 pekerja, dan sekitar 100 posisi operasional permanen menyusul setelahnya.

Aliran karbon dioksida yang sebelumnya merupakan emisi untuk dihitung berubah menjadi bahan masukan untuk dibeli, dan ekonomi penangkapan karbon pun ikut berubah.

Tagihan impor yang ditangani oleh pabrik yang sama

Indonesia saat ini mengimpor hampir seluruh kebutuhan soda ash nasionalnya. Data Badan Pusat Statistik menempatkan impor pada kisaran 1 juta ton per tahun hingga 2025, dengan kebutuhan diproyeksikan naik menuju 1,2 juta ton per tahun pada 2030. Pabrik domestik berkapasitas 300.000 ton dengan demikian menutup hampir 30 persen kebutuhan nasional saat ini.

Pupuk Indonesia memperkirakan penghematan devisa sekitar Rp1 triliun per tahun dari substitusi impor soda ash, ditambah sekitar Rp250 miliar per tahun dari amonium klorida yang menyertainya. Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia, menempatkan fasilitas ini di dalam agenda hilirisasi nasional, sementara Gusrizal, Direktur Utama Pupuk Kaltim, mengaitkannya dengan penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola serta dengan prinsip ekonomi sirkular.

Bagian inilah yang menjadikan cerita ini sebuah cerita ekonomi sirkular, bukan sekadar cerita iklim. Penurunan karbon dan penurunan impor dihasilkan oleh aset yang sama, dari molekul yang sama, pada waktu yang sama. Tidak ada yang perlu disubsidi oleh yang lain.

Di mana amonia bersih berperan, dan di mana belum

Di luar efisiensi dan pemanfaatan karbon, Pupuk Indonesia tengah mengkaji green ammonia di fasilitas yang sudah ada dengan memanfaatkan listrik terbarukan, serta blue ammonia yang ditopang teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Keduanya adalah agenda berjangka lebih panjang, dan membawa syarat yang sudah dikenal: pasokan energi terbarukan yang andal pada skala industri, geologi penyimpanan yang sudah dikarakterisasi dan berizin, serta pembelian pada harga yang menutup premi biayanya.

Perusahaan juga mendiversifikasi pasokan untuk impor fosfat, kalium dan sulfur, dan memperluas solusi berbasis alam melalui program hutan rakyat dan wanatani. Pada forum yang sama, Pupuk Indonesia dinobatkan sebagai pemenang Pilar Sosial kategori kimia dan kemasan dalam Katadata ESG Insight Awards 2026 untuk kerja pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Bagi kementerian, pemerintah daerah dan lembaga negara, ada tiga catatan praktis yang mengikuti.

Pertama, capaian jangka pendek yang terukur dalam dekarbonisasi industri terkonsentrasi pada efisiensi di kapasitas yang sudah terpasang. Instrumen kebijakan yang menghargai perbaikan intensitas energi per ton produk secara terverifikasi, bukan hanya kapasitas baru yang ditambahkan, akan menjangkau bagian terbesar dari potensi penurunan emisi yang benar benar tersedia sebelum 2030. Audit energi, standar kinerja minimum bagi peralatan industri, dan pengakuan atas capaian efisiensi dalam kredit pasar karbon, semuanya mengarah ke sana.

Kedua, pemanfaatan karbon layak mendapat rumah pengaturan yang lebih jelas. Proyek Bontang menunjukkan bahwa aliran karbon yang ditangkap bisa memiliki harga pasar ketika ada produk hilir yang menyerapnya. Pemerintah dapat memperpendek jalur itu bagi lokasi lain dengan memetakan di mana fasilitas amonia, semen, baja dan petrokimia berada cukup dekat dengan calon pembeli sehingga pemanfaatan karbon masuk akal secara komersial, dan dengan memastikan perizinan konversi produk samping sesederhana perizinan produksi utama.

Ketiga, substitusi impor dan penurunan emisi sebaiknya dinilai bersama dalam penilaian kelayakan proyek. Keputusan pembiayaan publik yang hanya menilai salah satu dari keduanya akan menilai terlalu rendah aset seperti ini, di mana satu investasi menangani arus keluar devisa senilai Rp1 triliun per tahun sekaligus satu aliran karbon industri.

Yang perlu diamati berikutnya cukup jelas. Jadwal komisioning di Bontang sepanjang 2027 hingga Maret 2028 akan menunjukkan apakah linimasanya bertahan. Capaian antara yang dipublikasikan Pupuk Indonesia untuk tahap 2023 hingga 2030 akan menunjukkan apakah kerja efisiensi jangka pendek diukur secermat target 2050 dinyatakan. Dan kecepatan penskalaan kesepakatan pasokan listrik terbarukan dengan PLN akan menentukan berapa banyak dari penurunan awal yang benar benar dapat diwujudkan. Ketiga hal itu, jika dibaca bersama, akan menunjukkan apakah peta jalan 2050 sedang berubah menjadi hasil nyata pada dekade ini.