Indonesia sedang membangun pasar bagi hasil konservasi yang terukur, dan konsesi tambang termasuk lokasi yang dibidik

Sebuah instrumen pembiayaan mulai terbentuk di Jakarta

Pada 15 September 2026 Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan International Workshop on Biodiversity Credit Implementation di Jakarta. Forum itu mempertemukan pembuat kebijakan Indonesia dengan International Advisory Panel on Biodiversity Credit, yang Ketua Bersamanya, Dame Amelia Fawcett, turut hadir, untuk membahas bagaimana pasar kredit biodiversitas sesungguhnya dapat dibangun dan ditata.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan posisi Indonesia dengan tingkat kejelasan yang jarang terjadi pada instrumen di tahap perkembangan seperti ini. Kredit biodiversitas Indonesia, katanya, akan berpijak pada tiga prinsip: integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola yang transparan.

Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk pasar kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi.

Kalimat itu layak dibaca dengan cermat. Penekanannya pada integritas tinggi, bukan sekadar besar atau likuid. Indonesia tidak memposisikan diri sebagai pemasok volume bagi pasar sukarela. Indonesia memposisikan diri sebagai yurisdiksi yang hendak menetapkan standar yang dipakai untuk menilai pasar itu, sebuah ambisi yang berbeda dan lebih menuntut.

Instrumennya sendiri sederhana dalam konsep. Konservasi dan restorasi menghasilkan capaian. Capaian itu diukur. Capaian terukur menjadi kredit. Kredit menarik modal swasta yang tanpa itu tidak akan mengalir ke konservasi. Kementerian konsisten menegaskan bahwa manfaatnya harus sampai kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat, bukan hanya terkumpul pada pengembang proyek. Kementerian juga mengembangkan mekanisme Access and Benefit Sharing untuk sumber daya genetik berdampingan dengan kerja kredit ini, sejalan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Nagoya, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Seperti apa proyek rintisannya

Kementerian Kehutanan menjalankan sisi operasionalnya. Pada rapat satuan tugas inovasi pembiayaan dan pengelolaan taman nasional, yang juga digelar di Jakarta pada 15 September, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memastikan bahwa 13 taman nasional telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan, bersama dua lanskap konservasi yang dibangun di sekitar spesies ikonik.

Cara ia menjelaskan mekanismenya lugas: melalui kredit biodiversitas, hasil konservasi dapat diukur, dan hasil terukur itu menjadi dasar untuk membuka sumber pembiayaan.

Kementerian juga tengah menyusun kerangka pengaturannya: aturan pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur perizinan, kriteria pemilihan lokasi, serta cara penerimaan negara dari instrumen ini dipungut. Para pejabat menggambarkan kredit biodiversitas sebagai satu komponen dari portofolio pembiayaan yang lebih luas, yang juga mencakup anggaran publik, pembiayaan karbon, filantropi, investasi berkelanjutan, ekowisata, dan usaha berbasis alam.

Proses ini terbangun sepanjang 2026. Pada Februari Kementerian Lingkungan Hidup menggelar lokakarya di Jakarta bersama Department for Environment, Food and Rural Affairs Inggris mengenai pembiayaan keanekaragaman hayati melalui valuasi dan pembagian manfaat multilateral. Menteri saat itu, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut perlindungan keanekaragaman hayati sebagai urgensi nasional yang tidak dapat ditunda, dan mencatat bahwa Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memikul tanggung jawab global atas keberlanjutan sumber daya alamnya. Rangkaian kerja sejak itu mencakup penyusunan rancangan kebijakan nature positive, pembentukan tim teknis kredit biodiversitas Indonesia, dan pembentukan chapter Indonesia dari panel penasihat internasional pada Juni 2026.

Jalur diplomasinya berjalan beriringan. Indonesia tengah bersiap menghadapi COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Armenia dan mempertimbangkan pencalonan diri sebagai tuan rumah COP18 pada 2028.

Pasar yang menjadi sandarannya

Logika pembiayaannya ditetapkan oleh Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, yang diadopsi 196 pihak pada Desember 2022. Goal D kerangka itu menyebut kesenjangan pembiayaan keanekaragaman hayati sebesar US$700 miliar per tahun. Target 19 mewajibkan para pihak memobilisasi sekurangnya US$200 miliar per tahun dari sumber publik dan swasta pada 2030, dan secara eksplisit menyebut kredit biodiversitas di antara instrumen inovatif yang diharapkan membantu menutup kesenjangan itu, berdampingan dengan obligasi hijau dan pembayaran jasa ekosistem.

Hasil mobilisasi itu masih belum pasti, dan proyeksi yang terbit menyatakannya terus terang. Kajian World Economic Forum bersama McKinsey memodelkan tiga jalur permintaan global. Pada jalur pengembangan terbatas, permintaan tahunan hanya mencapai sekitar US$6 miliar pada 2050. Bila tata kelolanya berkembang efektif, angkanya mencapai sekitar US$69 miliar. Pada skenario transformasional dengan dukungan kebijakan yang kuat dan adopsi target alam yang luas di kalangan korporasi, angkanya mencapai sekitar US$180 miliar. Angka 2030 setara sederhananya, berkisar dari sekitar US$760 juta hingga US$7 miliar.

Rentang antara jalur-jalur itu adalah perbedaan ukuran pasar hingga tiga puluh kali lipat, dan variabel yang memisahkannya adalah kualitas tata kelola, bukan potensi ekologis. Tepat di titik itulah penekanan Indonesia pada integritas tinggi diarahkan.

Mengapa pengukuran menjadi kendala penentu

Setiap unsur dari rangkaian ini bergantung pada satu kemampuan. Kredit adalah klaim bahwa suatu capaian ekologis yang terukur benar-benar terjadi. Bila pengukurannya lemah, kreditnya lemah, dan pasar akan mendiskontonya atau bahkan tidak terbentuk sama sekali.

Persyaratan itu lebih menuntut daripada kedengarannya. Kredit biodiversitas memerlukan garis dasar kondisi ekosistem yang ditetapkan sebelum intervensi, metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur perubahan terhadap garis dasar itu, atribusi perubahan pada intervensi dan bukan pada variasi alamiah, serta verifikasi independen atas seluruh rantai tersebut. Ia memerlukan indikator spesies dan habitat, kualitas air, kondisi tanah, tutupan tajuk dan perubahan penggunaan lahan, yang dilacak selama bertahun-tahun, bukan diambil sekali sampel.

Indonesia sudah memiliki sebagian besar perangkatnya. Permen LH No. 7 Tahun 2014 mengatur cara menghitung kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan, yang merupakan disiplin pengukuran yang sama dan diterapkan ke arah sebaliknya. Proses AMDAL menghasilkan data garis dasar lingkungan di seluruh kegiatan berizin. Penginderaan jauh satelit dan drone kini membuat perubahan tutupan lahan terukur pada skala bidang dengan biaya yang wajar, dan ekologi lapangan menyediakan data lapangan yang tidak dapat dihasilkan penginderaan jauh.

Yang selama ini belum ada adalah rutinitasnya: pengukuran berkala, hasil yang dipublikasikan, pembandingan terhadap kondisi yang teramati, dan penyesuaian. Instrumen kredit menciptakan alasan finansial untuk membangun rutinitas itu, dan justru di situlah sumbangan yang lebih bertahan lama.

Di mana konsesi tambang berada

Pemberitaan atas forum September mencatat bahwa perusahaan tambang merupakan peserta potensial, melalui kegiatan pengelolaan dan restorasi lingkungan di lokasi operasionalnya, dengan manfaat yang dibagikan kepada masyarakat sekitar. Mekanisme operasionalnya menunggu kerangka kebijakan, sehingga hal ini masih berupa arah, belum menjadi aturan.

Meski demikian logikanya kokoh. Konsesi tambang mencakup wilayah yang luas dan berbatas tegas, dengan kewajiban hukum reklamasi yang sudah berlaku. Dana jaminan reklamasi sudah menempatkan uang untuk pemulihan lahan. Perusahaan sudah melaporkan hektare yang dikembalikan. Yang umumnya belum mereka laporkan adalah kondisi ekologis hektare tersebut, sebab hektare yang direklamasi adalah ukuran luas sedangkan kredit biodiversitas menuntut ukuran kondisi.

Pelaku usaha yang mampu menunjukkan perbaikan ekologis yang terukur memegang sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh hitungan hektare: bukti kinerja lingkungan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh regulator, pemberi dana, dan pasar sekaligus.

Perbedaan itu penting melampaui pendapatan dari kredit. Data kondisi terukur yang sama menopang pelaporan kepatuhan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menopang pembelaan atas rekam jejak lingkungan pelaku usaha, dan menopang proses pelepasan dana jaminan reklamasi. Pendapatan kredit, bila kelak terwujud, adalah imbal hasil tambahan atas kerja pengukuran yang sudah memiliki beberapa pembenaran lain.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah, urutan langkah yang terlihat di sini sudah tepat. Indonesia menetapkan prinsip, lokasi rintisan, dan kerangka pengaturan sebelum menerbitkan kredit, bukan menerbitkan lebih dulu lalu membangun integritas belakangan. Proyeksinya memperkuat alasan bagi kesabaran itu: pembeda antara pasar senilai US$6 miliar dan US$180 miliar adalah tata kelola, dan tata kelola tidak dapat dipasang belakangan pada pasar yang telanjur kehilangan kredibilitas. Dua hal layak diamati. Pertama, apakah standar pengukuran yang diterbitkan untuk 13 taman nasional rintisan cukup spesifik untuk diaudit. Kedua, apakah aturan penerimaan negara yang sedang disusun Kementerian Kehutanan memungkinkan pembagian manfaat kepada masyarakat berjalan sebagaimana dirancang.

Bagi pelaku usaha, implikasi praktisnya menyangkut kesiapan, bukan keikutsertaan. Ketika kerangkanya dibuka, perusahaan yang dapat masuk adalah yang sudah memegang garis dasar terverifikasi atas tutupan lahan, kualitas air, kondisi tanah, dan keanekaragaman hayati di seluruh konsesinya, beserta deret waktu yang konsisten terhadap garis dasar itu. Garis dasar tidak dapat ditetapkan secara surut. Perusahaan yang baru mulai mengukur ketika aturannya terbit telah kehilangan tahun-tahun pembanding yang memberi nilai pada sebuah kredit.

Rekomendasi Sirkularium kepada klien pertambangan tidak berubah dan menjadi lebih konkret oleh perkembangan ini. Lakukan valuasi ekonomi atas kondisi konsesi secara ketat dan terverifikasi independen sebagai praktik berkelanjutan, dengan memadukan penginderaan jauh dan data lapangan serta menerapkan metodologi yang telah dikodifikasi Indonesia. Jalankan dalam siklus berkala, bukan sebagai respons atas temuan. Kerja itu sudah dibenarkan oleh kewajiban kepatuhan dan oleh kebutuhan mempertahankan rekam jejak lingkungan di atas bukti. Kredit biodiversitas menambahkan potensi lini pendapatan pada program pengukuran yang memang layak dibangun tanpa itu sekalipun.

Yang perlu diamati berikutnya: terbitnya kerangka pengaturan kredit biodiversitas Indonesia beserta standar pengukurannya, hasil pertama dari 13 taman nasional rintisan, apakah kerangkanya secara formal diperluas ke lahan konsesi, serta hasil pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 pada 2028.