Indonesia menggaet modal China untuk program surya 100 GW

Pertemuan di Shanghai mendorong ambisi surya Indonesia

Pada malam Jumat, 17 Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai dan menyampaikan permintaan yang spesifik: modal korporasi China untuk membantu membangun program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt milik Indonesia. Permintaan tersebut diberitakan keesokan harinya oleh media bisnis Indonesia, mulai dari Kompas dan Liputan6 hingga Suara, Republika, dan kantor berita nasional Antara, sebaran liputan yang menandakan betapa sentralnya proyek surya ini bagi diplomasi ekonomi pemerintah.

Target 100 GW, bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto mempercepat transisi energi Indonesia dan mendukung hilirisasi industri, dijadwalkan rampung pada 2029. Ajakan Airlangga di Shanghai tidak bersifat abstrak. Ia meminta Wang Wentao membantu mewujudkan itikad baik menjadi proyek nyata, dan mendorong pembentukan usaha patungan atau joint venture antara perusahaan Indonesia dan China untuk mempercepat implementasi, menurut laporan Antara mengenai pertemuan tersebut.

Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral China telah bekerja sama pada proyek energi terbarukan paling dikenal di Indonesia: Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, sebuah upaya bersama yang kerap dirujuk pejabat Indonesia sebagai bukti bahwa kerja sama berskala besar dengan pengembang China dapat menghasilkan infrastruktur yang beroperasi, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Merujuk proyek tersebut, Hartarto menyampaikan Indonesia mengapresiasi investasi yang telah ditanamkan China di sana dan menunjuknya sebagai contoh bagi jalur investasi 100 GW yang lebih besar.

Angka-angka di balik ajakan tersebut

Skala ajakan ini berada dalam hubungan ekonomi yang lebih luas. Perdagangan bilateral Indonesia dan China mencapai US$154,6 miliar pada 2025, tumbuh rata-rata 7,24 persen per tahun sepanjang 2021 hingga 2025. Realisasi investasi China di Indonesia pada 2025 mencapai hampir US$8,1 miliar, sekitar 13 persen dari total penanaman modal asing yang tercatat pada tahun itu, tersebar di sektor manufaktur, perdagangan, energi, properti, serta transportasi dan pergudangan.

Di lapangan, otoritas Indonesia telah menyiapkan sekitar 24.000 hektare lahan di Jawa untuk pengembangan surya, menurut laporan bahasa Inggris Antara mengenai pertemuan tersebut, angka yang dimaksudkan untuk meyakinkan calon investor bahwa lokasi proyek bukan hambatan utama bagi program seskala ini.

Jalur kerja sama terpisah namun berkaitan, kerangka Two Countries Twin Parks, telah menghasilkan 30 nota kesepahaman antara mitra industri Indonesia dan China, dengan estimasi nilai investasi gabungan Rp37,1 triliun. Pesan Airlangga di Shanghai adalah bahwa komitmen-komitmen ini kini perlu bergerak dari dokumen menuju lokasi konstruksi. Ia meminta agar kesepakatan yang sudah ditandatangani segera diwujudkan menjadi investasi aktif secepat mungkin.

"Indonesia mengapresiasi keterlibatan investasi China dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata. Proyek ini menunjukkan potensi besar kerja sama Indonesia-China dalam mendukung transisi energi," kata Hartarto kepada Wang Wentao, menurut layanan bahasa Inggris Antara.

Mengapa modal China penting bagi target 100 GW

Target surya Indonesia bergerak cepat sejak pertama kali ditetapkan. Presiden Prabowo mempersingkat linimasa pembangunan awal dari lima tahun menjadi tiga tahun awal tahun ini, sebagian sebagai respons atas pemadaman listrik terkait pasokan batu bara yang melanda sebagian wilayah Sumatra dan Jawa serta mengungkap kerentanan jaringan listrik yang masih sangat bergantung pada satu sumber bahan bakar. Analis independen secara terpisah memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi kumulatif puluhan miliar dolar untuk mencapai 100 GW sesuai tenggat waktu pemerintah sendiri, kesenjangan pembiayaan yang kecil kemungkinan dapat ditutup hanya dengan modal domestik.

China adalah mitra alami untuk membantu menutup kesenjangan tersebut. China sudah menjadi salah satu sumber penanaman modal asing terbesar di Indonesia, produsennya mendominasi rantai pasok panel surya dan baterai global, dan perusahaannya memiliki pengalaman operasional langsung di Indonesia melalui Cirata dan proyek energi lainnya. Bagi pemerintah yang berupaya bergerak dari pengumuman menuju konstruksi, bekerja sama dengan basis investor yang sudah memahami realitas perizinan, lahan, dan koneksi jaringan di lapangan memiliki daya tarik yang jelas.

Kerangka yang digunakan Airlangga di Shanghai, dengan menekankan usaha patungan alih-alih sekadar transfer modal, juga penting bagi bagaimana manfaat investasi ini sampai ke lembaga dan pekerja Indonesia. Usaha patungan biasanya membawa transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan tata kelola proyek bersama dengan cara yang tidak dimiliki skema pembiayaan murni, dan ini selaras dengan agenda hilirisasi pemerintah yang lebih luas, yang bertujuan menjaga lebih banyak nilai dari sektor sumber daya dan energi Indonesia tetap berada dalam ekonomi domestik, alih-alih mengekspor bahan mentah dan mengimpor teknologi jadi.

Cirata sebagai bukti konsep

Rujukan berulang terhadap Cirata di berbagai laporan berita mengenai pertemuan Shanghai layak dicermati lebih jauh. Instalasi surya terapung yang dibangun di waduk Cirata, Jawa Barat, dengan partisipasi investasi China, telah berfungsi bagi pejabat Indonesia sebagai contoh nyata, bukan sekadar studi kasus hipotetis. Proyek ini membuktikan bahwa PLTS terapung layak secara teknis di waduk-waduk Indonesia, bahwa pengembang China dapat merampungkan proyek energi terbarukan berskala besar di tanah Indonesia, dan bahwa listrik yang dihasilkan dapat terintegrasi ke jaringan yang sudah ada.

Untuk target 100 GW yang akan membutuhkan puluhan hingga ratusan lokasi proyek di seluruh kepulauan yang tersebar secara geografis, memiliki satu proyek rujukan yang kredibel saja sudah mengubah arah pembicaraan dengan calon investor dan pemberi pinjaman. Ini memberi kementerian jawaban konkret ketika ditanya apakah jenis kemitraan seperti ini benar-benar menghasilkan infrastruktur yang beroperasi, dan memberi perusahaan China rekam jejak domestik untuk dirujuk saat meminta persetujuan dewan atau pemegang saham bagi komitmen lanjutan di Indonesia.

Yang akan terjadi selanjutnya

Pertemuan di Shanghai menghasilkan ajakan dan sejumlah angka, belum berupa jalur proyek yang ditandatangani secara khusus untuk target 100 GW. Penanda berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah 30 nota kesepahaman Two Countries Twin Parks berubah menjadi peletakan batu pertama, apakah usaha patungan baru diumumkan antara perusahaan Indonesia dan China yang disebutkan namanya, dan apakah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan angka terbaru mengenai kapasitas surya terpasang dan terkontrak terhadap tenggat 2029. Data Indonesia sendiri menunjukkan negara ini melewati sekitar 1,5 GW total kapasitas surya terpasang pada 2025, dengan PLTS atap saja naik dari sekitar 146 megawatt pada 2024 menjadi sekitar 1,3 GW pada 2026, laju pertumbuhan yang perlu dipercepat secara signifikan untuk mencapai 100 GW dalam linimasa tiga tahun yang telah dipersingkat.

Keikutsertaan Indonesia dalam APEC 2026 yang diselenggarakan China memberikan forum lanjutan dalam beberapa bulan mendatang bagi kedua pemerintah untuk memformalkan komitmen apa pun yang muncul dari jalur bilateral ini, di samping kerangka kerja yang sudah ada seperti Regional Comprehensive Economic Partnership.

Pandangan Sirkularium

Bagi lembaga pemerintah dan publik yang memantau transisi energi Indonesia, pertemuan ini paling tepat dibaca sebagai sinyal pembiayaan, bukan kesepakatan yang telah rampung. Target 100 GW memiliki momentum nyata, terlihat dari linimasa yang dipersingkat, lahan yang sudah disiapkan di Jawa, dan kesediaan menteri senior untuk menggaet modal secara langsung alih-alih menunggu modal itu datang sendiri. Yang akan menentukan apakah momentum ini bertahan adalah disiplin eksekusi: mengubah nota kesepahaman menjadi proyek berizin, memastikan usaha patungan menghasilkan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas lokal yang genuine dan bukan sekadar impor siap pakai, serta menjaga investasi infrastruktur jaringan dan penyimpanan energi tetap sejalan dengan penambahan kapasitas pembangkit baru agar aset surya baru benar-benar dapat disalurkan.

Bagi lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan, alokasi lahan, atau perencanaan jaringan, langkah praktisnya adalah memperlakukan beberapa bulan ke depan sebagai periode ketika proposal proyek China terkait ajakan ini kemungkinan besar akan datang untuk ditelaah. Membangun kapasitas kelembagaan sejak sekarang untuk mengevaluasi proposal-proposal ini secara cepat dan konsisten, dengan standar yang jelas untuk konten lokal, pengembangan tenaga kerja, dan integrasi jaringan, akan lebih menentukan apakah ambisi 100 GW Indonesia menjadi kapasitas terpasang sesuai jadwal, dibandingkan satu pertemuan menteri mana pun.