Lampung memiliki laboratorium bioetanol yang bekerja saat mandat E5 bergerak dari kebijakan menuju pasokan

Program bioetanol Indonesia tidak pernah kekurangan target. Yang belum tersedia adalah tempat untuk menguji asumsi di balik target itu secara terbuka, di lahan yang nyata, dengan peralatan yang nyata, sebelum angkanya mengeras menjadi kontrak pengadaan. Pada Senin, 14 September 2026, tempat itu resmi dibuka di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Satu pabrik pilot, satu penanaman dan dua tanda tangan

Pertamina New & Renewable Energy meluncurkan Bioethanol Development Center di lahan seluas 10 hektare, bagian dari rencana kompleks 20 hektare di Masgar. Peluncuran itu menyatukan tiga hal dalam satu pagi: dimulainya pembangunan, penanaman sorgum secara simbolis, dan penandatanganan dua perjanjian.

Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, hadir bersama Mochamad Iriawan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dan Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Manajemen Risiko perseroan. John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE, memaparkan rancangan teknis fasilitas tersebut. Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung, menandatangani atas nama provinsi. Nandi Julyanto, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Toru Murakami, Presiden Direktur PT Toyota Tsusho Indonesia, menandatangani perjanjian kedua.

Perjanjian pertama mengikat Pertamina NRE dan Pemerintah Provinsi Lampung pada pengembangan agribisnis, ketahanan energi dan ketahanan pangan sekaligus. Perjanjian kedua adalah nota kesepahaman antara Pertamina NRE, TMMIN, Toyota Tsusho Indonesia dan Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels atau raBit, untuk menjajaki potensi teknis dan komersial produksi serta pemanfaatan bioetanol berkelanjutan di Indonesia. Universitas Lampung juga terlibat pada sisi riset.

Iriawan menempatkan peristiwa itu sebagai lebih dari sekadar pembangunan fasilitas. Menurutnya, ini adalah langkah konkret menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang bertumpu pada bahan baku dalam negeri, bukan pada volume impor.

Mengapa sorgum, dan mengapa dua generasi sekaligus

Kapasitas yang tercantum adalah 60 kiloliter per tahun. Angka itu terlihat kecil sampai tujuannya jelas. Ini adalah unit skala pilot, dirancang untuk memvalidasi rantai proses, bukan untuk memasok pasar. Unit ini menjalankan urutan lengkap yang juga dijalankan pabrik komersial: pra-perlakuan, hidrolisis, fermentasi, distilasi dan dehidrasi. Pemberitaan mengenai lokasi ini juga menyebut konfigurasi produksi dua lini berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun sebagai skala yang sedang disiapkan.

Sorgum memimpin daftar bahan baku, dengan singkong dan jagung dikembangkan secara paralel. John Anis menyoroti sisi agronomi, bukan sisi kimia. Sorgum menyelesaikan satu siklus dalam sekitar 90 hari, sehingga memungkinkan hingga tiga kali panen dalam setahun di petak yang sama.

Daya tarik sorgum, di luar produktivitasnya, adalah kemampuannya dipanen tiga kali dalam satu tahun.

Pilihan rancangan yang lebih menarik adalah keputusan menjalankan jalur generasi pertama dan generasi kedua secara berdampingan. Pada jalur generasi pertama, nira sorgum difermentasi langsung menjadi etanol, dengan proyeksi rendemen sekitar 2,5 kiloliter per hektare. Pada jalur generasi kedua, biomassa sisa setelah pemerasan menjadi bahan baku, dengan potensi sekitar 4,7 kiloliter per hektare. Satu tanaman, satu panen, dua aliran produk, dan residu yang membawa nilai alih-alih biaya.

Bagi institusi yang bekerja pada ekonomi sirkular, aliran kedua itulah yang paling layak diperhatikan. Jalur tersebut mengubah residu pertanian menjadi masukan bahan bakar, dan melakukannya di lokasi yang sama dengan tempat residu itu dihasilkan, sehingga menghapus beban transportasi yang biasanya membuat valorisasi biomassa menjadi marginal.

Permintaan yang harus dipenuhi oleh pasokan

Fasilitas ini hadir di tengah kalender kebijakan yang sudah tegas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan mandat campuran bioetanol lima persen, dikenal sebagai E5, berlaku pada semester kedua 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025, diterapkan lebih dahulu di Jawa dan pada bensin nonsubsidi. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menegaskan bahwa seluruh badan usaha bahan bakar wajib melakukan pencampuran sesuai peraturan tersebut. Campuran sepuluh persen atau E10 menyusul mulai 2028.

Volume yang benar-benar terserap sejauh ini masih sederhana, dan itu disampaikan secara terbuka. Bioetanol yang terserap melalui Pertamax Green 95 naik dari 80 kiloliter pada 2023 menjadi 357 kiloliter pada 2024 dan 812 kiloliter pada 2025. Bandingkan angka itu dengan konsumsi bensin nasional sekitar 36 juta kiloliter per tahun, dan dengan target Presiden sebesar 1 juta kiloliter bioetanol per tahun, maka bentuk pekerjaannya menjadi jelas. Program ini tidak membutuhkan perbaikan marginal atas pasokan yang ada. Program ini membutuhkan basis pasokan yang baru.

Satu angka perlu dicermati. Dalam pemberitaan 14 September, angka 430.000 muncul dalam dua bentuk berbeda. CNBC Indonesia dan Netizenku menyebutnya sebagai 430.000 hektare lahan yang disiapkan untuk strategi bioetanol, dari sekitar 3 juta hektare lahan pertanian Lampung. Edisi bahasa Inggris ANTARA dan Warta Ekonomi menyebutnya sebagai 430 ribu kiloliter kapasitas bioetanol yang dikaitkan dengan Lampung. Kedua pembacaan itu masuk akal, dan keduanya tidak setara. Institusi yang menyusun rencana berdasarkan angka ini sebaiknya memastikan besaran mana yang dimaksud sebelum angka itu masuk ke dalam model kelayakan.

Ekosistem provinsi, bukan sekadar satu pabrik

Susunan acara hari itu sama pentingnya dengan pabriknya. Fasilitas pilot yang berdiri sendiri hanya akan menjadi aset riset korporasi. Fasilitas pilot yang diluncurkan bersama perjanjian provinsi tentang agribisnis, jalur pendapatan petani dan nota kesepahaman riset otomotif adalah sesuatu yang lebih dekat dengan ekosistem yang sedang dibangun.

Todotua Pasaribu menempatkan inisiatif ini dalam kerangka tersebut, dengan menggambarkan pengembangan bioetanol sebagai ekosistem yang menautkan pertanian, industri dan teknologi. Ia juga mencatat bahwa Indonesia memiliki keragaman bahan baku berupa sorgum, singkong dan jagung yang sebanding dengan produsen mapan seperti Brasil.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berbicara pada sisi ekonomi daerah. Sorgum, menurutnya, menunjukkan potensi kuat untuk menaikkan pendapatan petani dan memperkuat pertumbuhan provinsi, dan variabel itulah yang menentukan apakah penanaman berlanjut setelah sorotan peluncuran mereda. Sisi Toyota dalam kerja sama ini melengkapi ujung rantai yang lain. Produsen kendaraan dan rumah dagang yang memvalidasi mutu bahan bakar serta kesesuaian mesin adalah cara sebuah spesifikasi campuran menjadi kredibel di mata konsumen.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga hal praktis mengikuti bagi tim kebijakan dan pelaksana.

Pertama, pabrik pilot adalah instrumen tata kelola, bukan hanya instrumen rekayasa. Unit 60 kiloliter itu akan menghasilkan angka rendemen, tingkat konversi dan rasio residu yang terukur, yang dapat menggantikan perkiraan dalam perencanaan provinsi maupun nasional. Institusi publik sebaiknya meminta data tersebut dalam bentuk yang dapat dipakai, dan mendanai layanan penyuluhan yang membawa temuan agronomi sampai ke petani kecil.

Kedua, kepastian serapan adalah pengungkit kelayakan pembiayaan. Mandat E5 menciptakan lantai permintaan yang terdefinisi, dan langkah E10 memperpanjangnya. Kejelasan tentang kewajiban pencampuran, mekanisme harga dan standar bahan baku akan lebih menarik investasi pengolahan dibanding insentif tunggal mana pun, karena hal itu mengubah profil risiko sebuah pabrik sebelum pabrik itu dibiayai.

Ketiga, pengamanan tata guna lahan dan ketertelusuran perlu masuk pada tahap perancangan. Jalur generasi kedua menarik justru karena memakai residu dan tidak menuntut lahan tambahan, dan keunggulan itu hanya bertahan bila sumber residunya terdokumentasi. Provinsi yang mengadopsi model Lampung sebaiknya membangun ketertelusuran ke dalam perizinan sejak awal, bukan menambahkannya belakangan.

Yang perlu diamati berikutnya: cakupan geografis penerapan E5 sepanjang semester kedua 2026, kepastian makna angka 430.000 dalam dokumen perencanaan Lampung, hasil rendemen terukur pertama dari Tegineneng, serta regulasi dekarbonisasi industri per subsektor yang disiapkan Kementerian Perindustrian untuk diterbitkan bertahap. Bersama-sama, hal itu akan menunjukkan apakah ambisi bioetanol Indonesia sedang berubah menjadi kapasitas terpasang yang terverifikasi.