Revisi kajian lingkungan membuka jalan bagi tambang seng senilai 452 juta dolar AS di Sumatera Utara

Apa yang terjadi

PT Dairi Prima Mineral (DPM) memperoleh persetujuan pemerintah atas revisi studi kelayakan serta amendemen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek tambang bawah tanah seng dan timbal di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Persetujuan ini, diberitakan pekan ini oleh Koran Jakarta, Liputan6, Sindonews, dan Bisnis.com, membuka jalan bagi perusahaan untuk melanjutkan pengembangan deposit Anjing Hitam, tahap pertama pengembangannya, dengan rencana kapasitas pengolahan satu juta ton bijih per tahun.

Persetujuan ini penting karena mengikuti hambatan regulasi yang nyata. Kontrak Karya DPM ditandatangani sejak 1998, dengan deposit Anjing Hitam dan Lae Jehe dikonfirmasi pada 2002 dan AMDAL awal disetujui oleh Bupati Dairi pada 2005. Pemerintah menyetujui adendum AMDAL pada 2022, namun pada 2024 Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang diajukan kelompok masyarakat terhadap persetujuan tersebut, dan pada 2025 Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi mencabut persetujuan itu. Persetujuan 2026 merupakan hasil dari DPM menyusun ulang studi kelayakan dan kajian lingkungan agar memenuhi standar yang diminta pengadilan dan kementerian. Kontrak Karya proyek ini tetap berlaku hingga 29 Desember 2047, memberi perusahaan jangka waktu panjang begitu konstruksi dimulai.

Sumber daya senilai 452 juta dolar AS

Keterangan DPM sendiri, yang paling mutakhir disampaikan pada ajang investasi Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) 2025 di Medan, menyebut total investasi proyek ini sebesar 452 juta dolar AS. Prospek Anjing Hitam memiliki estimasi sumber daya 8,5 juta ton bijih dengan kadar seng 13,8 persen dan timbal 7,9 persen, dengan cadangan 7,7 juta ton pada kadar seng 12,5 persen dan timbal 7,3 persen. Prospek kedua yang lebih besar, Lae Jehe, memiliki sumber daya 27,9 juta ton pada kadar seng sekitar 6 persen dan timbal 3,7 persen, dengan cadangan 10 juta ton, dan direncanakan untuk dikembangkan kemudian setelah Anjing Hitam berproduksi.

Secara terpisah, materi perusahaan dari ajang PIISU menyebut perkiraan kadar umpan pabrik pengolahan sebesar 6,9 persen seng dan 1,12 persen timbal dengan tingkat perolehan (recovery) sekitar 85 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan kadar sumber daya in-situ di Anjing Hitam. Perbedaan ini kemungkinan mencerminkan campuran umpan pabrik di seluruh badan bijih, bukan revisi estimasi sumber daya, namun Sirkularium mencatatnya di sini alih-alih menyelaraskannya secara diam-diam, karena kedua angka tersebut menggambarkan tahap yang berbeda dari rencana tambang yang sama. Liputan6 juga melaporkan proyeksi produksi, begitu tahap Anjing Hitam mencapai produksi penuh, sebesar 2,43 juta ton konsentrat, mengandung estimasi 473.895 ton timbal dan 821.150 ton seng selama umur tahap tersebut.

Mengapa riwayat AMDAL penting

Bagi audiens sektor tambang Sirkularium, signifikansi kisah ini terletak bukan hanya pada besaran tonase, melainkan pada prosesnya. Kerangka kajian lingkungan Indonesia, yang berpijak pada AMDAL dan diperkuat oleh metodologi kerugian ekologis dan kerugian ekonomi lingkungan di bawah Permen LH No. 7 Tahun 2014, berfungsi sebagaimana dirancang dalam kasus ini. Keberatan masyarakat sampai ke Mahkamah Agung, pengadilan memutus berdasarkan pokok perkara, kementerian menegakkan putusan tersebut dengan mencabut persetujuan sebelumnya, dan perusahaan kembali dengan studi yang direvisi alih-alih mempersoalkan hasil putusan. Persetujuan 2026 bukan jalan pintas dari pengawasan tersebut. Persetujuan ini justru merupakan hasil dari pengawasan itu.

Rangkaian peristiwa ini menjadi titik data yang berguna bagi pemangku kepentingan pemerintah yang mempertimbangkan cara menyeimbangkan promosi investasi dengan tata kelola lingkungan. Sistem AMDAL yang berfungsi, yang mampu menghentikan sementara dan mengoreksi sebuah proyek, bukan sekadar memberi stempel persetujuan, juga memberi kredibilitas pada persetujuan akhir di mata pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan pembeli hilir yang semakin mengharapkan uji tuntas lingkungan yang terdokumentasi atas mineral yang mereka beli.

Menambang tanpa bendungan tailing

Proyek yang dirancang ulang ini juga menggambarkan pergeseran nyata dalam cara DPM mengelola jejak ekologisnya. Widianto, Manajer Teknik perusahaan, menjelaskan pendekatan tailing dalam pernyataan yang dikutip Koran Jakarta dan Sindonews.

"Material tailing tidak dibuang atau ditempatkan dipermukaan, tetapi dipisahkan terlebih dahulu antara cairan dan padatan," kata Widianto.

Fraksi padat, yang dicampur dengan semen, dipompa kembali ke bawah tanah sebagai backfill menggunakan kombinasi metode longhole stoping dan cut-and-fill, sehingga meniadakan kebutuhan fasilitas penyimpanan tailing konvensional di permukaan. Aliran pengolahan juga menghasilkan konsentrat sulfur sebagai produk sampingan. Dari sudut pandang ekonomi lingkungan, meniadakan bendungan tailing permanen di permukaan menghilangkan salah satu liabilitas jangka panjang terbesar dalam biaya penutupan dan reklamasi tambang, sekaligus mengurangi jejak fisik yang seharusnya direklamasi, dipantau, dan pada akhirnya dinilai ulang terhadap kondisi ekosistem dasar (baseline). Izin pinjam pakai kawasan hutan proyek ini, diterbitkan pada 2012 untuk 53,11 hektare, memberi gambaran skala fisik yang masih dalam pengelolaan lahan aktif.

Apa artinya bagi tenaga kerja dan kabupaten

DPM saat ini mempekerjakan sekitar 150 orang, 72 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Dairi, menurut angka yang dipaparkan perusahaan pada PIISU 2025. Perusahaan memproyeksikan 600 hingga 1.000 lapangan kerja langsung begitu tahap Anjing Hitam mencapai produksi penuh. Radianto Arifin, Chief Legal and External DPM, menyampaikan kerangka investasi ini pada ajang yang sama.

"As a company committed to economic and social development in North Sumatra, we showcase mining technology and provide information regarding our investment in developing zinc and lead mining in Dairi District," kata Arifin, yang pada intinya menegaskan komitmen perusahaan pada pembangunan ekonomi dan sosial di Sumatera Utara.

Perusahaan juga melaporkan sejumlah program masyarakat yang menyertai rencana tambang ini: beasiswa bagi dua belas siswa untuk belajar di China, renovasi perpustakaan dan tunjangan guru, perlengkapan sekolah bagi 132 siswa berprestasi, program gizi yang menjangkau lebih dari 1.200 balita dan lansia, pelatihan bagi lebih dari 200 petani kopi dan kakao, serta penanaman 10.000 bibit kelapa dan 217.000 pohon mangrove. Kepemilikan DPM terbagi antara NFC Hongkong, anak perusahaan dari China Nonferrous Metal Mining Group yang dimiliki negara, sebesar 51 persen, dan PT Bumi Resources Minerals Tbk, bagian dari Grup Bakrie, sebesar 49 persen.

Pandangan Sirkularium

Kasus ini adalah pola yang patut terus diperhatikan, bukan peristiwa sekali jalan. Sebuah proyek yang kehilangan persetujuan lingkungannya di pengadilan, lalu kembali tiga tahun kemudian dengan desain yang diperbaiki secara substansial, metode tailing yang meniadakan bendungan permukaan, dan AMDAL baru yang telah lolos kajian, memberi mitra pemerintah dan pembiayaan dasar yang terdokumentasi dan teruji secara hukum untuk percaya pada persetujuan yang berlaku saat ini. Dokumentasi tersebut memiliki nilai tersendiri, terlepas dari hasil hukumnya: sumber daya, estimasi cadangan, angka investasi, dan pilihan desain yang relevan dengan penutupan tambang seperti backfill pengganti bendungan tailing, semuanya merupakan masukan yang dapat diubah menjadi angka yang dapat dipertanggungjawabkan melalui valuasi ekonomi yang ketat dan diverifikasi secara independen, baik audiensnya KLHK, pemberi pinjaman, maupun mitra masyarakat.

Rekomendasi Sirkularium bagi operator dan regulator yang mencermati kasus ini sama dengan rekomendasi yang selalu disampaikan untuk proyek pertambangan secara umum. Lakukan pemetaan berbasis GIS dan pengumpulan data lapangan atas kondisi ekosistem dasar, dan perbarui data tersebut sepanjang masa konstruksi dan operasi, sehingga setiap sengketa dampak lingkungan di masa depan berangkat dari kumpulan data yang disepakati, bukan klaim yang saling bertentangan. Perlakukan valuasi tersebut sebagai praktik berkelanjutan yang menyatu dengan rencana tambang, bukan dokumen sekali buat yang hanya disusun ketika izin digugat. Untuk proyek seperti Anjing Hitam, di mana desain tailing itu sendiri dipromosikan sebagai perbaikan lingkungan, valuasi yang diverifikasi secara independen atas gangguan lahan yang dihindari dan liabilitas reklamasi yang dihilangkannya akan memberi perusahaan maupun kementerian angka bersama yang dapat dipertanggungjawabkan, jauh sebelum uji hukum berikutnya tiba.