Ketahanan air kini sejajar dengan pangan dan energi, dan tugas berikutnya adalah mengukur nilainya

Ketahanan air telah bergerak ke barisan depan agenda pembangunan Indonesia. Membuka Indo Water 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran pada Selasa, 11 Agustus 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan ketahanan air pada tingkat yang sama dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi dalam program Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah penataan ulang yang bermakna. Selama sebagian besar dua dekade terakhir, air diperlakukan sebagai satu lini layanan di dalam anggaran pekerjaan umum. Membingkainya sebagai persoalan ketahanan menempatkannya sejajar dengan dua sektor yang sudah memiliki instrumen pembiayaan khusus, sistem data khusus, dan perhatian politik khusus.

Latar penyelenggaraannya sama pentingnya dengan pernyataannya. Indo Water 2026 adalah edisi kedua puluh lima pameran ini, diselenggarakan oleh PT Napindo Media Ashatama, dan tahun ini berlangsung pada 11 sampai 13 Agustus di atas lebih dari 20.000 meter persegi area pameran. Lebih dari 700 peserta dari 23 negara ambil bagian, termasuk peserta dari Australia, China, Jerman, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Turkiye, dan Amerika Serikat. Penyelenggara memperkirakan lebih dari 17.000 pengunjung profesional selama tiga hari. Tiga puluh kementerian, lembaga, asosiasi, dan perguruan tinggi tercatat sebagai institusi pendukung.

Enam sektor dalam satu ruang, dan itulah intinya

Indo Water bukan lagi pameran air yang berdiri sendiri. Penyelenggaraannya bersamaan dengan Indo Waste and Recycling, Indo Renergy and Electric, Indo Security, Indo Firex, dan Indonesia International Smart City Expo and Forum. Programnya mencakup lebih dari 80 presentasi produk teknis di samping forum sektoral.

"Enam pameran yang diselenggarakan bersama ini menjadi platform penting untuk mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Itu adalah Lisa Rusli, project director Napindo, yang menjelaskan format tersebut. Struktur ini mencerminkan bagaimana sistem tersebut sesungguhnya bekerja di sebuah kota di Indonesia. Sebuah penyelenggara air minum bergantung pada daerah aliran sungai yang kondisinya dibentuk oleh tata guna lahan. Sebuah instalasi pengolahan air limbah menghasilkan lumpur yang harus masuk ke rantai pengelolaan sampah. Keduanya mengonsumsi listrik, dan itulah alasan aula energi terbarukan berada tepat di sebelahnya. Memperlakukan semuanya sebagai satu percakapan pengadaan, bukan enam, lebih dekat dengan cara pemerintah daerah harus merencanakan.

Bersamaan dengan pameran, Indonesian Water Association menggelar forum Indonesia Roadmap for Water Resilience and Sustainability pada hari pembukaan, dengan program pelatihan tiga hari yang berjalan paralel. Agus Umar Yasin, yang memimpin asosiasi tersebut, menempatkan prioritas pada percepatan adopsi teknologi melalui kerja yang lebih rapat antara pembuat kebijakan dan pelaku industri. Sandhi Eko Bramono Poedjastanto, pelaksana tugas Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, menggambarkan pameran ini sebagai kanal untuk mengomunikasikan program air minum dan sanitasi kementerian sekaligus ruang alih pengetahuan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Yayah Rodiana, yang menangani pengelolaan sampah non bahan berbahaya, mengaitkan pelaksanaan ekonomi sirkular dengan penguatan sistem pengelolaan sampah dan menjalankan coaching clinic tiga hari di area pameran.

Angka di balik ambisi itu

Target nasional memberi bentuk pada ambisi tersebut. Dalam RPJMN 2025-2029, akses air minum aman ditargetkan naik dari 22 persen pada 2025 menjadi 43 persen pada 2029, dan akses sanitasi aman dari 12,5 persen pada 2025 menjadi 30 persen. Itulah angka yang dipaparkan Bappenas melalui Direktorat Perumahan dan Prasarana Permukiman.

Dua konteks diperlukan untuk membacanya dengan tepat. Pertama, "aman" adalah standar yang jauh lebih ketat daripada "layak". Akses air minum layak Indonesia mencapai 91,72 persen pada ukuran yang lebih luas, yang menghitung sumber non perpipaan. Cakupan layanan perpipaan berada jauh lebih rendah, pada kisaran 22 sampai 23 persen. Kedua, sumber data berbeda mengenai angka air minum aman saat ini, bergantung pada tahun pengukuran dan metodologi, dengan estimasi yang beredar antara sekitar 22 persen dan 28 persen. Sirkularium mencatat perbedaan ini alih alih memilih salah satu tanpa penjelasan. Arah perjalanannya tidak diperdebatkan. Yang perlu diselesaikan adalah baseline yang presisi, karena setiap model pembiayaan yang dibangun di atasnya mewarisi angka tersebut.

Pada sisi pembiayaan, estimasi yang dipublikasikan menempatkan kebutuhan dana untuk mempercepat pemenuhan air minum aman pada kisaran Rp236,3 triliun untuk periode 2025 sampai 2030. Angka itu cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran belanja modal rutin, dan itulah alasan ketahanan air kini dibicarakan sebagai kelas investasi, bukan sekadar pos belanja.

Kerangka kebijakannya sudah tersedia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 13 Maret 2026, mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk 2026 sampai 2030. Regulasi ini membawa visi akses air minum aman yang berkelanjutan bagi semua untuk mendukung Indonesia Emas 2045, dan mengarahkan pemerintah pusat serta daerah pada cakupan layanan, pengembangan jaringan perpipaan, optimalisasi sumber daya air, serta pengaturan kelembagaan dan pembiayaan yang menopang sistem tersebut.

Dari target menjadi proyek yang bankable

Jarak yang tersisa bukan pada ambisi dan bukan pada teknologi. Keduanya terlihat di sepanjang 20.000 meter persegi ruang pameran di Kemayoran. Jaraknya ada pada valuasi. Pemerintah daerah yang ingin bergerak dari cakupan perpipaan 22 persen menuju angka yang lebih dekat dengan target nasional perlu menjawab satu pertanyaan spesifik di hadapan pemberi pinjaman, mitra, atau komite anggaran nasional: berapa nilai sistem ini, dan berapa nilai terukur dari layanan yang dihasilkannya.

Pertanyaan itu sudah memiliki jawaban yang mapan dalam praktik di Indonesia, dan jawaban itu belum banyak dipakai. Valuasi jasa ekosistem dapat menghitung kontribusi daerah tangkapan air yang utuh terhadap kualitas air baku, dan karenanya berapa biaya bahan kimia serta energi pengolahan yang dihemat penyelenggara. Akuntansi modal alam dapat mencatat nilai itu di neraca daerah, bukan membiarkannya tidak terlihat. Ekonomi lingkungan menyediakan metodologi untuk menghitung kerusakan dan pemulihan, terutama Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, yang mengatur cara menghitung kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan. Sistem informasi geografis dan penginderaan jauh menyediakan basis bukti spasial untuk semuanya, memetakan perubahan tutupan lahan di seluruh daerah tangkapan dari tahun ke tahun dengan biaya jauh di bawah survei lapangan berulang.

Ketahanan air menjadi layak dibiayai pada saat sebuah daerah aliran sungai berhenti menjadi sekadar peta dan berubah menjadi aset bernilai dengan kondisi dan tren yang terdokumentasi.

Bagi sebuah badan perencanaan kabupaten, bentuk praktisnya adalah baseline kondisi daerah tangkapan yang diperbarui setiap tahun, terhubung dengan rencana penyediaan layanan dan profil belanja. Itulah yang mengubah target kebijakan menjadi proyek dengan angka yang melekat padanya.

Yang perlu diamati berikutnya

Tiga hal layak diikuti sepanjang sisa 2026. Pertama, bagaimana Jakstranas SPAM 2026-2030 diterjemahkan ke dalam rencana pelaksanaan daerah, karena regulasi menetapkan arah sementara dokumen tingkat kabupaten dan kota menetapkan pipeline yang sebenarnya. Kedua, apakah baseline air minum aman diharmonisasi antar lembaga, yang akan menghapus satu sumber perselisihan yang bisa dihindari dalam setiap business case berikutnya. Ketiga, apakah format lintas sektor yang ditampilkan di Kemayoran berlanjut ke pengadaan, sehingga air, air limbah, lumpur, dan energi yang dikonsumsi sistem tersebut ditenderkan sebagai paket terintegrasi, bukan sebagai kontrak terpisah yang kemudian harus direkonsiliasi.

Indonesia juga telah menyiapkan dokumen peta jalan yang berada di balik target ini, termasuk rencana teknokratik peta jalan induk air minum aman dan sanitasi aman yang disusun dengan dukungan mitra pembangunan. Dokumen tersebut menyediakan urutan langkahnya. Instrumen pembiayaan adalah bagian yang masih dirakit.

Pandangan Sirkularium

Membingkai ulang air sebagai persoalan ketahanan adalah langkah yang tepat, dan itu membuka pintu yang sebaiknya dimasuki sektor ini dengan sengaja. Agenda ketahanan menarik pembiayaan yang berkelanjutan ketika ia dapat menunjukkan nilai, dan air dapat menunjukkan nilai secara lebih konkret dibanding sebagian besar layanan publik, sepanjang pengukurannya dilakukan dengan benar.

Bagi pemerintah dan institusi publik, pembacaan Sirkularium adalah bahwa pekerjaan terdekat bersifat pembuktian, bukan aspirasi. Susun baseline daerah tangkapan air. Gunakan GIS dan penginderaan jauh untuk menetapkan tutupan lahan dan kondisi daerah aliran sungai, lalu verifikasi sampelnya di lapangan agar datanya tahan uji. Terapkan metodologi valuasi yang sudah diakui Indonesia, sehingga angka dalam sebuah proposal dapat dipertahankan di hadapan kementerian, auditor, atau pengadilan. Selesaikan angka baseline akses agar setiap business case yang dibangun di atasnya berangkat dari titik yang sama.

Bagi operator di sektor air, dan sama halnya bagi perusahaan tambang yang konsesinya berada di dalam daerah tangkapan yang sama, argumennya identik dengan yang disampaikan Sirkularium di seluruh sektor sumber daya. Valuasi ekonomi yang ketat dan diverifikasi secara independen paling berguna sebagai praktik berkelanjutan, bukan sebagai respons terhadap sengketa. Operator yang dapat menunjukkan kondisi sumber daya air di sekitar wilayah kerjanya, terukur secara konsisten dari waktu ke waktu dan dinilai dengan metodologi standar, berada pada posisi yang jauh lebih kuat di hadapan Kementerian Lingkungan Hidup dan di hadapan masyarakat sekitarnya dibanding operator yang baru menyusun bukti itu setelah persoalan muncul.

Ruang pameran tutup pada 13 Agustus. Targetnya berjalan sampai 2029. Pekerjaan pengukuran yang menghubungkan keduanya sudah tersedia sekarang, dan memulainya lebih awal adalah pembeda antara target yang sekadar dinyatakan dan target yang benar benar dibiayai.