Lompat ke konten
Sirkularium
Kembali ke Insight
Sumber Daya Berkelanjutan

Ketahanan air kini sejajar dengan pangan dan energi, dan tugas berikutnya adalah mengukur nilainya

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Teknisi memeriksa instalasi pengolahan dan jaringan distribusi air minum perpipaan di sebuah kota di Indonesia

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membuka Indo Water 2026 di Jakarta dengan menempatkan ketahanan air setara dengan ketahanan pangan dan energi. Dengan RPJMN 2025-2029 menargetkan akses air minum aman naik dari 22 persen menjadi 43 persen, ambisinya sudah jelas dan pekerjaan valuasi yang mengubahnya menjadi proyek layak investasi.

Sekilas data
700+
Peserta pameran dari 23 negara di Indo Water 2026
43 persen
Target RPJMN akses air minum aman pada 2029
30 persen
Target RPJMN akses sanitasi aman pada 2029
20.000 m2
Luas area pameran enam sektor terintegrasi di JIExpo

Ketahanan air telah bergerak ke barisan depan agenda pembangunan Indonesia. Membuka Indo Water 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran pada Selasa, 11 Agustus 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan ketahanan air pada tingkat yang sama dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi dalam program Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah penataan ulang yang bermakna. Selama sebagian besar dua dekade terakhir, air diperlakukan sebagai satu lini layanan di dalam anggaran pekerjaan umum. Membingkainya sebagai persoalan ketahanan menempatkannya sejajar dengan dua sektor yang sudah memiliki instrumen pembiayaan khusus, sistem data khusus, dan perhatian politik khusus.

Latar penyelenggaraannya sama pentingnya dengan pernyataannya. Indo Water 2026 adalah edisi kedua puluh lima pameran ini, diselenggarakan oleh PT Napindo Media Ashatama, dan tahun ini berlangsung pada 11 sampai 13 Agustus di atas lebih dari 20.000 meter persegi area pameran. Lebih dari 700 peserta dari 23 negara ambil bagian, termasuk peserta dari Australia, China, Jerman, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Turkiye, dan Amerika Serikat. Penyelenggara memperkirakan lebih dari 17.000 pengunjung profesional selama tiga hari. Tiga puluh kementerian, lembaga, asosiasi, dan perguruan tinggi tercatat sebagai institusi pendukung.

Enam sektor dalam satu ruang, dan itulah intinya

Indo Water bukan lagi pameran air yang berdiri sendiri. Penyelenggaraannya bersamaan dengan Indo Waste and Recycling, Indo Renergy and Electric, Indo Security, Indo Firex, dan Indonesia International Smart City Expo and Forum. Programnya mencakup lebih dari 80 presentasi produk teknis di samping forum sektoral.

"Enam pameran yang diselenggarakan bersama ini menjadi platform penting untuk mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Itu adalah Lisa Rusli, project director Napindo, yang menjelaskan format tersebut. Struktur ini mencerminkan bagaimana sistem tersebut sesungguhnya bekerja di sebuah kota di Indonesia. Sebuah penyelenggara air minum bergantung pada daerah aliran sungai yang kondisinya dibentuk oleh tata guna lahan. Sebuah instalasi pengolahan air limbah menghasilkan lumpur yang harus masuk ke rantai pengelolaan sampah. Keduanya mengonsumsi listrik, dan itulah alasan aula energi terbarukan berada tepat di sebelahnya. Memperlakukan semuanya sebagai satu percakapan pengadaan, bukan enam, lebih dekat dengan cara pemerintah daerah harus merencanakan.

Bersamaan dengan pameran, Indonesian Water Association menggelar forum Indonesia Roadmap for Water Resilience and Sustainability pada hari pembukaan, dengan program pelatihan tiga hari yang berjalan paralel. Agus Umar Yasin, yang memimpin asosiasi tersebut, menempatkan prioritas pada percepatan adopsi teknologi melalui kerja yang lebih rapat antara pembuat kebijakan dan pelaku industri. Sandhi Eko Bramono Poedjastanto, pelaksana tugas Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, menggambarkan pameran ini sebagai kanal untuk mengomunikasikan program air minum dan sanitasi kementerian sekaligus ruang alih pengetahuan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Yayah Rodiana, yang menangani pengelolaan sampah non bahan berbahaya, mengaitkan pelaksanaan ekonomi sirkular dengan penguatan sistem pengelolaan sampah dan menjalankan coaching clinic tiga hari di area pameran.

Angka di balik ambisi itu

Target nasional memberi bentuk pada ambisi tersebut. Dalam RPJMN 2025-2029, akses air minum aman ditargetkan naik dari 22 persen pada 2025 menjadi 43 persen pada 2029, dan akses sanitasi aman dari 12,5 persen pada 2025 menjadi 30 persen. Itulah angka yang dipaparkan Bappenas melalui Direktorat Perumahan dan Prasarana Permukiman.

Dua konteks diperlukan untuk membacanya dengan tepat. Pertama, "aman" adalah standar yang jauh lebih ketat daripada "layak". Akses air minum layak Indonesia mencapai 91,72 persen pada ukuran yang lebih luas, yang menghitung sumber non perpipaan. Cakupan layanan perpipaan berada jauh lebih rendah, pada kisaran 22 sampai 23 persen. Kedua, sumber data berbeda mengenai angka air minum aman saat ini, bergantung pada tahun pengukuran dan metodologi, dengan estimasi yang beredar antara sekitar 22 persen dan 28 persen. Sirkularium mencatat perbedaan ini alih alih memilih salah satu tanpa penjelasan. Arah perjalanannya tidak diperdebatkan. Yang perlu diselesaikan adalah baseline yang presisi, karena setiap model pembiayaan yang dibangun di atasnya mewarisi angka tersebut.

Pada sisi pembiayaan, estimasi yang dipublikasikan menempatkan kebutuhan dana untuk mempercepat pemenuhan air minum aman pada kisaran Rp236,3 triliun untuk periode 2025 sampai 2030. Angka itu cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran belanja modal rutin, dan itulah alasan ketahanan air kini dibicarakan sebagai kelas investasi, bukan sekadar pos belanja.

Kerangka kebijakannya sudah tersedia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 13 Maret 2026, mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk 2026 sampai 2030. Regulasi ini membawa visi akses air minum aman yang berkelanjutan bagi semua untuk mendukung Indonesia Emas 2045, dan mengarahkan pemerintah pusat serta daerah pada cakupan layanan, pengembangan jaringan perpipaan, optimalisasi sumber daya air, serta pengaturan kelembagaan dan pembiayaan yang menopang sistem tersebut.

Dari target menjadi proyek yang bankable

Jarak yang tersisa bukan pada ambisi dan bukan pada teknologi. Keduanya terlihat di sepanjang 20.000 meter persegi ruang pameran di Kemayoran. Jaraknya ada pada valuasi. Pemerintah daerah yang ingin bergerak dari cakupan perpipaan 22 persen menuju angka yang lebih dekat dengan target nasional perlu menjawab satu pertanyaan spesifik di hadapan pemberi pinjaman, mitra, atau komite anggaran nasional: berapa nilai sistem ini, dan berapa nilai terukur dari layanan yang dihasilkannya.

Pertanyaan itu sudah memiliki jawaban yang mapan dalam praktik di Indonesia, dan jawaban itu belum banyak dipakai. Valuasi jasa ekosistem dapat menghitung kontribusi daerah tangkapan air yang utuh terhadap kualitas air baku, dan karenanya berapa biaya bahan kimia serta energi pengolahan yang dihemat penyelenggara. Akuntansi modal alam dapat mencatat nilai itu di neraca daerah, bukan membiarkannya tidak terlihat. Ekonomi lingkungan menyediakan metodologi untuk menghitung kerusakan dan pemulihan, terutama Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, yang mengatur cara menghitung kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan. Sistem informasi geografis dan penginderaan jauh menyediakan basis bukti spasial untuk semuanya, memetakan perubahan tutupan lahan di seluruh daerah tangkapan dari tahun ke tahun dengan biaya jauh di bawah survei lapangan berulang.

Ketahanan air menjadi layak dibiayai pada saat sebuah daerah aliran sungai berhenti menjadi sekadar peta dan berubah menjadi aset bernilai dengan kondisi dan tren yang terdokumentasi.

Bagi sebuah badan perencanaan kabupaten, bentuk praktisnya adalah baseline kondisi daerah tangkapan yang diperbarui setiap tahun, terhubung dengan rencana penyediaan layanan dan profil belanja. Itulah yang mengubah target kebijakan menjadi proyek dengan angka yang melekat padanya.

Yang perlu diamati berikutnya

Tiga hal layak diikuti sepanjang sisa 2026. Pertama, bagaimana Jakstranas SPAM 2026-2030 diterjemahkan ke dalam rencana pelaksanaan daerah, karena regulasi menetapkan arah sementara dokumen tingkat kabupaten dan kota menetapkan pipeline yang sebenarnya. Kedua, apakah baseline air minum aman diharmonisasi antar lembaga, yang akan menghapus satu sumber perselisihan yang bisa dihindari dalam setiap business case berikutnya. Ketiga, apakah format lintas sektor yang ditampilkan di Kemayoran berlanjut ke pengadaan, sehingga air, air limbah, lumpur, dan energi yang dikonsumsi sistem tersebut ditenderkan sebagai paket terintegrasi, bukan sebagai kontrak terpisah yang kemudian harus direkonsiliasi.

Indonesia juga telah menyiapkan dokumen peta jalan yang berada di balik target ini, termasuk rencana teknokratik peta jalan induk air minum aman dan sanitasi aman yang disusun dengan dukungan mitra pembangunan. Dokumen tersebut menyediakan urutan langkahnya. Instrumen pembiayaan adalah bagian yang masih dirakit.

Pandangan Sirkularium

Membingkai ulang air sebagai persoalan ketahanan adalah langkah yang tepat, dan itu membuka pintu yang sebaiknya dimasuki sektor ini dengan sengaja. Agenda ketahanan menarik pembiayaan yang berkelanjutan ketika ia dapat menunjukkan nilai, dan air dapat menunjukkan nilai secara lebih konkret dibanding sebagian besar layanan publik, sepanjang pengukurannya dilakukan dengan benar.

Bagi pemerintah dan institusi publik, pembacaan Sirkularium adalah bahwa pekerjaan terdekat bersifat pembuktian, bukan aspirasi. Susun baseline daerah tangkapan air. Gunakan GIS dan penginderaan jauh untuk menetapkan tutupan lahan dan kondisi daerah aliran sungai, lalu verifikasi sampelnya di lapangan agar datanya tahan uji. Terapkan metodologi valuasi yang sudah diakui Indonesia, sehingga angka dalam sebuah proposal dapat dipertahankan di hadapan kementerian, auditor, atau pengadilan. Selesaikan angka baseline akses agar setiap business case yang dibangun di atasnya berangkat dari titik yang sama.

Bagi operator di sektor air, dan sama halnya bagi perusahaan tambang yang konsesinya berada di dalam daerah tangkapan yang sama, argumennya identik dengan yang disampaikan Sirkularium di seluruh sektor sumber daya. Valuasi ekonomi yang ketat dan diverifikasi secara independen paling berguna sebagai praktik berkelanjutan, bukan sebagai respons terhadap sengketa. Operator yang dapat menunjukkan kondisi sumber daya air di sekitar wilayah kerjanya, terukur secara konsisten dari waktu ke waktu dan dinilai dengan metodologi standar, berada pada posisi yang jauh lebih kuat di hadapan Kementerian Lingkungan Hidup dan di hadapan masyarakat sekitarnya dibanding operator yang baru menyusun bukti itu setelah persoalan muncul.

Ruang pameran tutup pada 13 Agustus. Targetnya berjalan sampai 2029. Pekerjaan pengukuran yang menghubungkan keduanya sudah tersedia sekarang, dan memulainya lebih awal adalah pembeda antara target yang sekadar dinyatakan dan target yang benar benar dibiayai.

Akses air minum dan sanitasi aman, baseline 2025 terhadap target 2029

Values in persen penduduk

BagikanLinkedInWhatsAppFacebookEmail
Sirkularium

Sirkularium adalah lembaga thought-leadership dan advisory yang mempercepat transisi sirkular di sampah, air, dan energi, bekerja bersama pemerintah dan institusi publik.

Di sumber daya berkelanjutan, Sirkularium mendampingi tata kelola air, tailing, dan ESG agar proyek sumber daya tetap kredibel dan layak diinvestasikan.

Artikel terkait

Foto udara teras bekas tambang yang telah direvegetasi di Indonesia, deretan pohon muda di samping pit aktif, dengan sudut pandang tegak lurus seperti citra satelit
Sumber Daya Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyebut jaminan reklamasi yang ditempatkan perusahaan tambang naik dari sekitar Rp17 sampai 18 triliun menjadi sekitar Rp40 triliun, dengan citra satelit dipakai untuk menyesuaikan setiap jaminan dengan luas lahan yang benar-benar dibuka. Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan bahwa keberhasilan akan dinilai di lapangan, bukan di atas kertas.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Foto udara kawasan pengolahan nikel di Sulawesi dengan timbunan bijih dan blok pemurnian, atau karung produk nikel matte dan MHP di pelabuhan
Sumber Daya Berkelanjutan

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium smelter nikel baru yang menghasilkan produk antara seperti NPI, feronikel, nikel matte, dan MHP, dengan merujuk kelebihan pasokan global sekitar 2,5 juta ton. Langkah ini membingkai ulang fase hilirisasi berikutnya pada seberapa besar nilai yang tertahan di Indonesia dari setiap ton bijih.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Lereng berhutan Gunung Tompotika di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan lahan pertanian dan desa di latar depan
Sumber Daya Berkelanjutan

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan bahwa persetujuan lingkungan dan dokumen AMDAL PT Anugerah Bangun Mamur dan PT Anugerah Sumber Bumi di Kabupaten Banggai merupakan informasi publik yang harus diserahkan kepada Aliansi Konservasi Tompotika dalam 14 hari kerja. Putusan ini menjadikan AMDAL sebagai acuan bersama untuk menilai hutan, air, dan satwa endemik bentang alam Tompotika.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Bendung Amandit di Desa Malutu, Hulu Sungai Selatan, dengan air jernih mengalir di atas pelimpah dan kaki Pegunungan Meratus yang berhutan di belakangnya
Sumber Daya Berkelanjutan

Bupati Hulu Sungai Selatan mengusulkan penyaluran air baku jernih dari Bendung Amandit ke intake Muara Banta yang melayani Kandangan. Instalasi pengolahan air yang dibangun dengan Rp16,8 miliar dan beroperasi 50 dari 300 liter per detik menunjukkan seberapa besar nilai yang dapat dibawa oleh sumber air yang lebih baik.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Delegasi Indonesia dan Chile dalam pertemuan bilateral di Santiago, atau sebagai alternatif foto katoda tembaga maupun fasilitas tailing modern
Sumber Daya Berkelanjutan

Di Santiago pada 1 Oktober 2026, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengusulkan MoU Kemitraan Mineral Hijau Indonesia-Chile yang mencakup proyek industri bersama, koalisi negara produsen, teknologi pertambangan hijau, platform investasi, serta pengelolaan dan pemanfaatan tailing. Menteri Luar Negeri Chile menyambut baik usulan tersebut dan berjanji segera menindaklanjutinya.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca

Petugas kepolisian memeriksa muatan bus penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, dengan botol-botol barang bukti tersegel di atas meja
Sumber Daya Berkelanjutan

Pemeriksaan rutin di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menghentikan 61 kilogram merkuri tanpa dokumen yang berlabel untuk pengolahan emas, dan penyidik menelusuri kiriman itu hingga ke penerimanya di Bogor. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemutusan pasokan merkuri melengkapi komitmen Minamata Indonesia, dan mengapa kerugian lingkungan yang berhasil dicegah layak divaluasi.

Oleh Sirkularium Editorial Team, 8 menit baca