Kunjungan Menteri ke Jawa Timur soroti model nasional pengelolaan sampah

Kunjungan lapangan menteri memperkuat argumen untuk model nasional

Pada Rabu, 15 Juli 2026, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, menghabiskan satu hari penuh berkeliling Jawa Timur alih alih duduk di Jakarta. Rangkaian kunjungannya membawanya dari fasilitas Green and Smart Port Initiatives ASRI di Dermaga C Pelabuhan Petrokimia Gresik, ke program ketahanan pangan dan pendidikan lingkungan di SMA Negeri 1 Gresik, hingga ke operasi refuse derived fuel di Desa Banjardowo, Kabupaten Jombang. Pada akhir hari itu, ia menyampaikan penilaian yang tegas: Jawa Timur, katanya, adalah provinsi berkinerja terbaik di Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah, dan daerah lain sepatutnya menjadikannya rujukan.

Ini pernyataan yang berarti dari seorang menteri yang baru menjabat beberapa bulan. Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, dan telah menetapkan target menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dalam satu hingga dua tahun. Kunjungannya ke Jawa Timur sama besarnya tentang mengidentifikasi model yang dapat direplikasi maupun tentang mengapresiasi capaian yang sudah ada.

Angka di balik peringkat tersebut

Penilaian menteri bersandar pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2026, yang menjadi acuan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup. Jawa Timur menghasilkan sekitar 12.314 ton sampah per hari, atau lebih dari delapan juta ton per tahun, menjadikannya salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Meski volumenya besar, provinsi ini berhasil mencatat pengurangan sampah sebesar 11 persen menuju tempat pemrosesan akhir melalui pemilahan sumber dan bank sampah komunitas.

Capaian tersebut telah diakui secara resmi lebih awal tahun ini. Pada Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang digelar 25 Februari di Balai Kartini, Jakarta, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Pembina Terbaik kategori provinsi, yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Hanif Faisol Nurofiq. Jawa Timur mengumpulkan 13 dari 35 sertifikat yang diberikan secara nasional hari itu, terbanyak di antara semua provinsi: satu sertifikat Kota Terbaik yang diraih Surabaya, dan 12 sertifikat Menuju Kota Bersih yang tersebar di Kota Malang dan Kabupaten Malang, ditambah Sidoarjo, Gresik, Madiun, Jombang, Situbondo, Magetan, Pamekasan, Probolinggo, Lumajang, dan Blitar. Skor Surabaya sebesar 74,92 menempatkannya di atas Ciamis di Jawa Barat dengan skor 74,68 dan Balikpapan di Kalimantan Timur dengan skor 74,55, dua skor tertinggi berikutnya secara nasional. Rincian interaktif di bawah ini menampilkan ketiga belas penerima sertifikat berdasarkan tingkatan penghargaannya.

"Jawa Timur menjadi peringkat satu dalam penilaian kami terkait pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah," kata Menteri Jumhur Hidayat saat kunjungan Juli tersebut, menambahkan bahwa provinsi ini dapat menjadi contoh bagi daerah yang masih kurang serius menangani persoalan ini.

Model refuse derived fuel di Jombang

Unsur paling konkret dari kunjungan Juli tersebut adalah pemberhentian menteri di Desa Banjardowo, tempat Kabupaten Jombang mengoperasikan skema pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dibangun di sekitar refuse derived fuel, atau RDF. Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin Yazid menyampaikan kepada menteri bahwa dari sekitar 500 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di kabupaten tersebut, sekitar 300 ton, atau sekitar 70 persen, kini berhasil diolah alih alih dibuang ke TPA.

Mekanismenya, menurut menteri, sederhana namun disiplin: sampah dipilah berdasarkan jenis sejak dari sumber, kemudian melalui serangkaian tahap pengolahan sehingga hanya sebagian kecil yang akhirnya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Fraksi anorganik yang telah diolah diubah menjadi RDF, bahan bakar padat pengganti yang menurut menteri secara langsung menggantikan penggunaan batu bara dalam aplikasi industri.

"Ini sangat ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan bakar batu bara," kata menteri mengenai fasilitas Jombang tersebut, menyebutnya telah memenuhi standar pengelolaan sampah yang baik.

Kementerian menyatakan akan mempelajari pendekatan Jombang lebih mendalam sebagai kandidat untuk direplikasi secara nasional, termasuk kelayakan ekonomi untuk memperluas kapasitas serta menyusun perjanjian kerja sama antardaerah agar kabupaten tetangga dapat menyalurkan sampahnya ke infrastruktur pengolahan bersama. Menteri membingkai daya tarik model ini dalam kerangka ekonomi sekaligus lingkungan: pendekatan ekonomi sirkular yang menghasilkan pendapatan dari material olahan dapat berjalan mandiri dalam skala besar tanpa terus bergantung pada subsidi pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor sampah hijau.

Pendidikan dan industri memperkuat gambaran ini

Pemberhentian menteri di SMA Negeri 1 Gresik menambahkan dimensi ketiga pada hari itu. Sekolah ini menyandang predikat Adiwiyata Mandiri, tingkatan tertinggi dalam program pendidikan lingkungan sekolah nasional Indonesia, dan kunjungan tersebut meninjau baik sertifikasi itu maupun inisiatif ketahanan pangan yang berjalan berdampingan dengannya. Gubernur Khofifah, yang mendampingi menteri pada pemberhentian ini, menyampaikan ambisi Jawa Timur agar hasil pengolahan produk sekolah ini dapat menjadi proyek percontohan yang hasilnya kelak dihilirisasi menjadi produk olahan bernilai tambah.

Lebih awal pada hari yang sama, tinjauan menteri terhadap program Green and Smart Port Initiatives ASRI di Pelabuhan Petrokimia Gresik memperluas narasi kinerja lingkungan provinsi ini melampaui sampah perkotaan, masuk ke infrastruktur industri dan logistik, menandakan pendekatan yang lebih terintegrasi lintas sektor ketimbang pengelolaan sampah yang ditangani secara terpisah.

Mengapa ini penting

Sektor sampah Indonesia sepanjang 2026 berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa target nasional yang ambisius, termasuk penghentian praktik open dumping, dapat diterjemahkan menjadi sistem yang benar benar berjalan di lapangan. Dengan latar itu, sebuah provinsi yang menghasilkan lebih dari 12.000 ton sampah setiap hari namun tetap mencatat angka pengurangan dua digit, sebuah kabupaten yang mengolah 70 persen sampahnya melalui pemilahan sumber dan konversi RDF, serta sistem sekolah yang menanamkan praktik lingkungan ke dalam kurikulumnya, bersama sama menyajikan gambaran yang lebih utuh daripada pengumuman proyek tunggal manapun. Fakta bahwa seorang menteri yang sedang menjabat memilih menghabiskan satu hari kerja penuh berpindah antara pelabuhan, sekolah, dan fasilitas tingkat desa menandakan bahwa pemerintah bermaksud memperlakukan hal hal ini sebagai komponen yang dapat direplikasi, bukan kisah sukses yang berdiri sendiri.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik di wilayah lain Indonesia, kasus Jawa Timur menawarkan model yang berguna justru karena bukan berupa satu proyek modal besar, melainkan kombinasi pilihan tata kelola: pemilahan sumber yang konsisten, infrastruktur bank sampah, fasilitas pengolahan berskala kabupaten yang terkelola, dan perhatian berkelanjutan dari kepemimpinan provinsi selama bertahun tahun. Tidak satu pun dari unsur unsur ini secara individual membutuhkan skala investasi sebesar yang diasosiasikan dengan pembangkit listrik tenaga sampah, sehingga model ini lebih mudah direplikasi ke kabupaten dan kota dengan anggaran yang lebih terbatas.

Rencana Kementerian untuk mempelajari kelayakan ekonomi Jombang demi replikasi nasional patut terus dicermati. Jika kajian kelayakan itu mengonfirmasi bahwa pengolahan RDF pada skala ini dapat beroperasi tanpa subsidi berkelanjutan, dan jika perjanjian kerja sama antardaerah dapat disusun agar kabupaten yang lebih kecil dapat berbagi kapasitas pengolahan, ini berpotensi menjadi salah satu komponen jangka pendek yang lebih dapat diskalakan dalam transisi ekonomi sirkular Indonesia, melengkapi alih alih bersaing dengan investasi pembangkit listrik tenaga sampah yang lebih besar yang sudah berjalan di tempat lain di negeri ini. Institusi publik yang tengah menyusun strategi sampah mereka sendiri sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan pemilahan sumber dan cakupan bank sampah, dua pengungkit di balik angka pengurangan Jawa Timur, sebelum berasumsi bahwa infrastruktur baru semata adalah jawabannya.