Sektor logistik Indonesia memiliki asosiasi logistik hijau tersendiri saat efisiensi menjadi agenda bersama

Sektor angkutan barang Indonesia mengambil satu langkah kelembagaan pada Kamis malam. Dalam Green Logistics Talk #2 di Jakarta, Asosiasi Pengusaha Green Logistik Indonesia atau APGLI menggelar soft launching. Acara tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, operator logistik, pelaku manufaktur, akademisi, auditor karbon, dan asosiasi industri di sekitar satu proposisi: bahwa memindahkan barang dengan energi yang lebih sedikit adalah strategi daya saing terlebih dahulu, dan strategi lingkungan setelahnya.

Kerangka itu datang langsung dari sisi pemerintah. Agus Justianto, Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kehutanan, memposisikan sektor logistik sebagai komponen yang bekerja di dalam arsitektur iklim Indonesia, bukan penonton di sampingnya, dengan mengaitkan efisiensi angkutan pada Nationally Determined Contribution Indonesia dan pada program FOLU Net Sink 2030.

Logistik hijau bukan semata agenda lingkungan. Ini adalah strategi bisnis, strategi efisiensi, dan strategi peningkatan daya saing.

Netty Sri Rejeki, Ketua APGLI, menempatkan tujuan asosiasi dalam bahasa yang praktis, dengan menyatakan bahwa logistik hijau tidak boleh tetap menjadi konsep ambisius yang sulit dijangkau. Tujuan yang dinyatakan asosiasi adalah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi langkah yang dapat diadopsi perusahaan berbagai ukuran sesuai kapasitas operasional masing masing. Turut mengisi diskusi adalah Agus Purnomo, pakar manajemen rantai pasok, dan Rifka Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional dan Sumber Daya Manusia Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.

Angka di balik ongkos logistik Indonesia

Argumen ekonominya terdokumentasi dengan baik. Biaya logistik Indonesia berada pada 14,29 persen produk domestik bruto pada 2022, angka yang dikutip Bappenas dalam kerja perencanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029 menetapkan target menurunkan angka itu menjadi sekitar 12,5 persen PDB pada akhir periode. Pemberitaan mengenai target tersebut belum sepenuhnya seragam: sebagian menyebut 12 persen dan sebagian menyebut 12,5 persen untuk horizon 2029 yang sama. Arah jangka panjangnya lebih jelas. Kementerian Perhubungan menyebut 8 persen PDB sebagai ambisi 2045.

Selisih sekitar dua poin persentase PDB adalah nilai yang besar. Dalam istilah teknis, sebagian besar dari nilai itu adalah hasil efisiensi. Pemicu tingginya biaya logistik yang berulang kali diidentifikasi pejabat adalah lamanya penanganan kargo di pelabuhan, integrasi antarmoda yang belum optimal, dan ketergantungan yang besar pada angkutan jalan. Masing masing sekaligus merupakan persoalan biaya dan persoalan energi. Truk yang mengantre di pelabuhan membakar solar tanpa menghasilkan apa pun. Kontainer yang bergerak lewat jalan raya ketika jalur air atau rel tersedia mengonsumsi energi beberapa kali lipat per ton kilometer.

Indonesia menempati peringkat 63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index Bank Dunia tahun 2023. Peringkat itu merupakan perkiraan yang wajar atas ruang perbaikan yang tersedia, dan pengaruhnya terhadap daya saing ekspor sama besar dengan pengaruhnya terhadap harga domestik.

Mengapa efisiensi angkutan barang termasuk percakapan energi

Secara global, sektor angkutan barang dan logistik menyumbang sekitar 10 sampai 11 persen total emisi menurut estimasi Bank Dunia. Angkutan barang saja mewakili kira kira 40 persen emisi karbon dioksida dari sektor transportasi. Emisi transportasi jalan global berada sedikit di atas 6 miliar ton karbon dioksida pada 2024, dengan sekitar sepertiganya berasal dari truk.

Angka paling berkonsekuensi bagi pengambil kebijakan adalah angka perpindahan moda. Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa memindahkan angkutan barang dari jalan ke rel atau moda air dapat menurunkan emisi gas rumah kaca per ton kilometer sedikitnya 70 persen. Ini bukan perolehan teknologi yang marginal. Ini setara dengan perbaikan yang biasanya dikejar industri melalui bertahun tahun peningkatan proses, namun tersedia melalui keputusan perutean dan infrastruktur.

Tuas praktis yang dibahas dalam acara Jakarta mengalir langsung dari sini. Efisiensi energi pada kendaraan dan gudang. Optimalisasi rute dan muatan sehingga kilometer yang lebih sedikit mengangkut ton yang lebih banyak. Transportasi multimoda yang menempatkan jarak jauh pada rel dan air. Kendaraan dan energi rendah emisi. Digitalisasi untuk meningkatkan ketelusuran rantai pasok, yang justru membuat semua tuas sebelumnya dapat diukur.

Satuan yang menentukan dalam dekarbonisasi angkutan barang adalah ton kilometer, bukan unit kendaraan. Sebuah armada bisa saja beralih ke listrik dan tetap memboroskan energi jika berjalan setengah kosong di rute yang keliru.

Dari percontohan kehutanan menjadi wadah lintas sektor

Pertemuan Agustus ini adalah yang kedua dalam satu rangkaian. Green Logistics Talk pertama berlangsung pada 19 Februari 2026 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama PT Arrakasta Nusalink Logistik dan Global Communication Network Indonesia. Forum pertama itu bercakupan lebih sempit, menelaah bagaimana pengelolaan rantai pasok yang efisien dan rendah emisi di sektor kehutanan dapat berkontribusi pada komitmen iklim nasional.

Dalam sesi tersebut, Agus Justianto hadir dalam kapasitasnya sebagai Direktur Proyek FOLU NC-1 dan anggota Dewan Penasihat Ahli FOLU Net Sink 2030. Mahawan Karuniasa, pakar lingkungan Universitas Indonesia, menghubungkan logistik hijau dengan target Enhanced NDC Indonesia sebesar 32 persen tanpa syarat dan 43 persen bersyarat pada 2030. Y.W. Junardy, Presiden UN Global Compact Network Indonesia, membawa bukti dari sisi korporasi: survei anggota IGCN pada Desember 2025 menemukan isu lingkungan dan energi berada di antara prioritas utama bisnis, yang mengindikasikan bahwa sisi permintaan untuk agenda ini sudah hadir.

Perpindahan dari diskusi rantai pasok kehutanan pada Februari menjadi asosiasi industri bertujuan umum pada Agustus adalah bagian yang bermakna. Sebuah percontohan spesifik sektor telah menjadi wadah dengan struktur keanggotaan, dan itu mengubah apa yang dapat diminta darinya.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga catatan berikut mengikuti bagi pengambil kebijakan dan institusi publik.

Pertama, asosiasi ini memberi pemerintah mitra bicara. Kebijakan dekarbonisasi angkutan barang secara historis sulit dijalankan karena sektornya terfragmentasi ke ribuan operator dengan ukuran yang sangat berbeda. Sebuah badan yang mampu mengagregasi posisi, menyalurkan panduan teknis, dan melaporkan kemajuan akan menurunkan biaya setiap instrumen kebijakan berikutnya, dari standar efisiensi bahan bakar sampai insentif peremajaan armada.

Kedua, target biaya dan target emisi sebaiknya dikejar melalui instrumen yang sama. Sasaran biaya logistik dalam RPJMN dan komitmen NDC Indonesia menunjuk pada intervensi yang serupa: pengurangan waktu tunggu di pelabuhan, integrasi antarmoda, dan perbaikan faktor muat. Memperlakukan keduanya sebagai satu program dengan satu set indikator lebih mungkin menarik pembiayaan dibanding memperlakukannya sebagai agenda kementerian yang terpisah. Dukungan pemerintah bagi penguatan ekosistem logistik nasional, yang tampak melalui sokongan terhadap forum industri sepanjang 2026, menyediakan dasar untuk dibangun lebih lanjut.

Ketiga, pengukuran layak mendapat perhatian sejak awal. Kedua sesi Green Logistics Talk memberi tempat menonjol bagi akuntansi karbon dan auditor yang menjalankannya. Tanpa metode bersama untuk menghitung emisi per ton kilometer, klaim perbaikan tidak dapat diverifikasi, insentif tidak dapat diarahkan dengan tepat, dan eksportir Indonesia tidak dapat menyediakan data rantai pasok yang kian sering diminta mitra dagang. Konvensi pelaporan nasional yang disepakati lebih awal akan berbiaya kecil dan mencegah banyak pekerjaan rekonsiliasi di kemudian hari.

Yang perlu diamati berikutnya: apakah APGLI menerbitkan garis dasar teknis dan kriteria keanggotaan, apakah target biaya logistik diselaraskan secara resmi pada 12 atau 12,5 persen untuk 2029, dan apakah proyek antarmoda yang memikul porsi terbesar peluang perpindahan moda memperoleh pembiayaan khusus dalam siklus anggaran mendatang.