Indonesia mempercepat target 100 GW tenaga surya menjadi tiga tahun

Janji yang disampaikan sebelum krisis yang menguatkannya

Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengikat Indonesia pada target 100 gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun pada 31 Maret 2026, di Forum Jepang-Indonesia di Tokyo, dan mengatakan kepada hadirin bahwa rencana ini mendesak dan pemerintahannya "bertekad untuk segera melaksanakannya." Saat itu, janji tersebut dibingkai di seputar diplomasi ekonomi dan ketidakpastian energi global, disalurkan lewat program Koperasi Desa Merah Putih, dan para analis mempertanyakan apakah koperasi dengan pengalaman teknis terbatas dan basis manufaktur domestik yang tipis bisa benar-benar mewujudkannya.

Tujuh minggu kemudian, argumen urgensinya berubah dari diplomatik menjadi domestik. Kegagalan jaringan transmisi di Jambi pada malam 22 Mei 2026 memicu pemadaman berantai di seluruh Sumatra yang membuat sekitar 8,3 juta dari 13,1 juta pelanggan di kawasan itu kehilangan listrik dan memutus lebih dari 5.300 megawatt beban, mengganggu jaringan seluler, transaksi digital, dan pompa air kota. PLN awalnya menyalahkan cuaca buruk, meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi di Jambi malam itu hanya berawan dengan hujan ringan, dan pemadaman terpisah kemudian melanda Jawa. PLN belakangan mengaitkan gangguan di Jawa itu sebagian dengan keterbatasan pasokan batu bara. Sejumlah media yang meliput pengumuman percepatan pemerintah menggambarkan pemadaman ini sebagai pemicu langsung pemampatan jadwal, yang tidak sepenuhnya sesuai urutan kejadian, karena target tiga tahun itu sudah ada sekitar dua bulan sebelum pemadaman terjadi. Yang tampaknya dilakukan pemadaman ini adalah mengubah janji diplomatik menjadi janji operasional, karena pemetaan lahan dan investasi manufaktur yang konkret baru muncul pada Juni dan Juli.

Kesenjangan pasokan batu bara di balik pemadaman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menunjuk kesenjangan spesifik di balik tekanan pasokan ini, yaitu PLN membutuhkan sekitar 154 juta ton batu bara kalori sedang pada 2026 tetapi baru mengamankan kontrak untuk sekitar 134 juta ton, selisih sekitar 20 juta ton. Tekanan itu berada di atas jaringan listrik yang menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, secara struktural rentan terlepas dari bauran bahan bakarnya.

"Ketergantungan pada sistem kelistrikan yang tersentralisasi dan didominasi batu bara adalah ancaman bagi keamanan pasokan energi," kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform.

Peneliti IEEFA Mutya Yustika dan Randi Bachtiar mengemukakan poin terkait soal geografi Indonesia, dengan berargumen bahwa bagi negara kepulauan dengan ribuan pulau, panel surya atap yang dipadukan dengan sistem penyimpanan baterai menawarkan alternatif yang layak dibanding genset diesel yang masih diandalkan banyak pulau terluar, bukan sekadar opsi dekarbonisasi bagi jaringan utama.

Ke mana 100 GW itu diarahkan di Jawa

Pada 3 Juli 2026, pemerintah telah memetakan sekitar 28.000 hektare lahan strategis di Jawa untuk mendukung pembangunan ini. Dari jumlah itu, 8.500 hektare dialokasikan untuk susunan surya berbasis darat yang dipadukan dengan penyimpanan baterai, menargetkan 8,5 gigawatt-peak, sementara 10.000 hektare permukaan air tambahan di waduk milik negara dialokasikan untuk surya terapung yang menargetkan 10 gigawatt-peak, pendekatan yang dipilih khusus untuk menghindari biaya dan penundaan pembebasan lahan yang membatasi proyek berbasis darat di pulau yang lahannya terbatas. Di sisi industri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memastikan US$1,4 miliar investasi asing langsung telah diamankan untuk basis manufaktur surya domestik yang menargetkan kapasitas produksi lokal 50 GW, dengan Trina Mas Agra Indonesia dilaporkan telah beroperasi pada tingkat kandungan lokal 41 persen, bagian dari upaya pemerintah menghindari sekadar mengimpor 100 GW panel buatan luar negeri. Pemerintah memproyeksikan peralihan dari diesel dan kapasitas puncak berbahan bakar batu bara ini dapat menghemat anggaran negara sekitar Rp74 triliun, sekitar US$4,1 miliar, per tahun.

Mengapa sejumlah analis menyebut penambahan berbeda dari penggantian

Skala eksposur Jawa terhadap batu bara menjadi salah satu alasan mengapa jadwal ini mendesak secara politik. Jawa dan Bali bersama-sama menyumbang 61 persen emisi CO2 dan partikel halus dari armada PLTU batu bara Indonesia yang beroperasi, dan enam pembangkit prioritas di Jawa saja menghasilkan hampir sepertiga emisi CO2 sektor batu bara nasional, sebuah studi CREA 2023 memperkirakan bahwa mempensiunkan keenam pembangkit itu dapat menghilangkan 93,5 juta ton metrik CO2 tahunan dan 33.583 ton metrik PM2.5. Riset yang sama menghitung biaya kesehatan dari sumber batu bara tunggal terbesar negara ini, kompleks Suralaya berkapasitas 4.000 megawatt, yang menurut studi tersebut menyebabkan sekitar 1.470 kematian dan US$1,04 miliar kerugian kesehatan setiap tahun akibat polusi udara semata.

Kritik yang lebih tajam dari Fabby Tumiwa adalah bahwa pendekatan Indonesia saat ini setara dengan penambahan energi, bukan penggantian, yaitu membangun kapasitas surya dan co-firing biomassa di samping armada batu bara yang menua, bukan mempensiunkannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lewat Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan Harris, sebaliknya menunjuk pada teknologi penurun emisi seperti co-firing biomassa dan penangkapan karbon sebagai cara untuk tetap memakai sumber daya bahan bakar fosil dalam negeri sembari menurunkan dampaknya, posisi yang membuat pembangkit yang sudah ada seperti kompleks Paiton, yang mulai mencampur sekitar 5 persen biomassa pada 2023 dan masuk tahap perencanaan pensiun dini pada 2025, tetap beroperasi alih-alih ditutup.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan lembaga publik, kisah yang lebih berguna di sini bukan soal apakah pemadaman menyebabkan target 100 GW, karena catatannya menunjukkan Prabowo sudah mengikat jadwal tiga tahun di Tokyo sebelum Sumatra kehilangan listrik, melainkan apakah krisis ini kini memberi urgensi pelaksanaan domestik yang tidak dimiliki janji diplomatik semula. Pemetaan lahan, alokasi waduk, dan komitmen manufaktur US$1,4 miliar yang menyusul pada Juni dan Juli adalah rencana yang jauh lebih konkret dibanding yang ada pada Maret, dan proyeksi penghematan Rp74 triliun per tahun memberi program ini argumen fiskal yang berdiri sendiri di luar alasan iklimnya, pola yang sama yang sudah terlihat pada kebijakan biodiesel dan pasar karbon Indonesia yang berjalan paralel.

Pertanyaan terbukanya adalah apakah kapasitas surya benar-benar mempensiunkan kapasitas batu bara atau hanya berdiri di sampingnya. Pembedaan penambahan versus penggantian dari Fabby Tumiwa adalah uji yang tepat untuk diterapkan selama tiga tahun ke depan, karena bila enam pembangkit prioritas di Jawa tetap beroperasi sementara 18,5 GW surya baru masuk ke jaringan di pulau yang sama, porsi 61 persen Jawa dari beban kesehatan dan emisi armada batu bara nasional tidak akan menyusut secara berarti seberapa pun cepatnya pembangunan surya berlangsung. Peraturan presiden yang kredibel tentang perizinan dan perjanjian jual beli listrik jangka panjang, dipadukan dengan jadwal pensiun yang dipublikasikan setidaknya untuk pembangkit di Jawa dengan emisi tertinggi, akan mengubah program surya yang benar-benar dipercepat ini menjadi transisi yang dipercepat, bukan sekadar penambahan yang dipercepat.