Registri karbon Indonesia mendekati peluncuran penuh

Dari buku besar menuju pasar yang hidup

Registri karbon nasional Indonesia telah bergerak dari target pertengahan 2026 menjadi sistem yang benar-benar beroperasi. Pada 9 Juli 2026, pemerintah mengaktifkan Sistem Registri Unit Karbon, yang dikenal sebagai SRUK, dalam sebuah upacara di Jakarta yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Berdiri sendiri, registri adalah infrastruktur yang tak mencolok. Ia adalah buku besar yang menjadi sandaran pasar karbon yang berfungsi, catatan yang melacak setiap kredit dari penerbitan hingga pensiun sehingga satu ton emisi yang sama tidak dapat diklaim dua kali, sekali oleh pengembang proyek dan sekali lagi oleh pembeli, atau di dua skema berbeda.

SRUK menggantikan sistem SRN-PPI yang lebih lama untuk keperluan perdagangan, meski SRN-PPI tetap dipakai untuk pelaporan mitigasi dan adaptasi nasional yang lebih luas. Berdasarkan aturan yang menyertainya, transaksi karbon yang telah selesai harus muncul di registri dalam dua hari kerja, dengan setiap unit ditandai sebagai tersedia, dipensiunkan, ditangguhkan, atau dibatalkan, sehingga regulator, pembeli, dan pengembang proyek semuanya membaca catatan yang sama.

Apa yang sudah dicakup skema ini

Registri ini berdiri di atas pasar kepatuhan yang telah tumbuh diam-diam sejak 2023. Skema cap-and-trade Indonesia untuk pembangkit listrik, mencakup PLTU batu bara berkapasitas 25 megawatt ke atas, pembangkit siklus gabungan, dan pembangkit bertenaga gas, meluas dari 42 entitas dan 99 fasilitas pada tahun pertamanya menjadi 63 entitas dan 146 fasilitas pada 2024, lalu menjadi 563 fasilitas pada 2025 setelah fasilitas batu bara dan gas captive dimasukkan, kurva pertumbuhan yang ditampilkan pada grafik di atas. Fase pertama skema ini, mencakup 2023 dan 2024, menetapkan batas emisi gabungan sekitar 256,8 juta ton setara CO2, sementara emisi terverifikasi 2024 tercatat 225,3 juta ton. IDXCarbon, bursa karbon yang beroperasi di bawah Bursa Efek Indonesia sejak September 2023 dan berizin OJK, telah mencatat partisipasi lebih dari 130 entitas dan sekitar 0,6 juta ton transaksi hingga akhir 2025, meski lelang alokasi 2025 itu sendiri ditunda selagi kerangka regulasi baru dirampungkan, yang berarti tidak ada alokasi yang diterbitkan dan tidak ada perdagangan lelang yang berlangsung hingga Januari 2026.

Kerangka itu adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, ditandatangani pada Oktober 2025 dan diundangkan Desember 2025, yang mencabut peraturan 2021 yang selama ini mengatur pasar sejak awal berdirinya. Terdiri dari 103 pasal dalam sembilan bab, peraturan ini mengklasifikasikan ulang sistem nilai ekonomi karbon Indonesia menjadi lima jenis instrumen, yaitu perdagangan emisi, offset, pembayaran berbasis hasil, pungutan karbon, dan mekanisme lain yang berkembang, serta untuk pertama kalinya memperluas cakupan sektor ke ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun, serta ke emisi hulu dan tengah minyak dan gas, termasuk pengurangan metana dan penangkapan serta penyimpanan karbon. Peraturan menteri bersama tentang peta jalan perdagangan nasional dan kebijakan Kementerian Keuangan tentang pungutan karbon yang telah lama dinanti masih belum terbit.

Momen puncak sektor kehutanan

Penerima manfaat awal yang paling jelas dari registri baru ini adalah sektor kehutanan. Pada 6 Juli 2026, tiga hari sebelum SRUK beroperasi, Kementerian Kehutanan menerbitkan izin perdagangan untuk empat proyek yang mencakup sekitar 225.000 hektare, yaitu Proyek Restorasi dan Konservasi Lahan Gambut Katingan, Proyek Lahan Gambut Sumatra Merang, Proyek Mayas, dan lanskap Bujang Raba di Kabupaten Bungo, Jambi, persetujuan pertama sejak Indonesia membekukan ekspor kredit karbon pada 2022. Bersama-sama, keempat proyek ini membawa potensi pengurangan sekitar 30 juta ton setara CO2, dengan setidaknya 20 juta ton sudah terverifikasi untuk diterbitkan di bawah registri Verra. Menteri Raja Juli Antoni mengaitkan persetujuan ini dengan proyeksi transaksi karbon sekitar Rp5 triliun, sekitar US$277,5 juta, dan estimasi penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp500 miliar, dan secara terpisah menyebut keempat izin tersebut, tiga di antaranya berskala konsesi dan satu dipegang kelompok perhutanan sosial tingkat masyarakat yang mencakup 8,3 juta hektare perhutanan sosial dan 1,4 juta hektare hutan adat secara nasional, berpotensi membuka sekitar US$5,8 miliar investasi hijau dan sekitar 570 juta ton setara CO2 potensi pengurangan jangka panjang.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menciptakan peluang pasar yang konkret dan kredibel bagi investor," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, saat mengumumkan penerbitan ini di London Climate Action Week pada 24 Juni 2026.

Pada peluncuran SRUK itu sendiri, sang menteri membingkai registri ini dalam istilah sosial, bukan semata komersial.

"Perdagangan karbon bukan hanya untuk kalangan elite, bukan hanya untuk mereka yang sudah lama berkecukupan, tetapi juga untuk masyarakat di tingkat akar rumput," kata Raja Juli Antoni.

Membuka diri kembali ke dunia

Peluncuran registri ini tidak terpisahkan dari keputusan Indonesia membuka kembali perdagangan karbon internasional setelah jeda empat tahun. Moratorium 2021 diberlakukan untuk memberi negara kendali atas pasar tempat sejumlah proyek penghindaran deforestasi menuai kekhawatiran soal integritas kredit dan cara manfaatnya dibagikan kepada masyarakat setempat. Peraturan Presiden 110/2025 mencabut pembekuan itu, mengizinkan penjualan internasional di bawah Pasal 6 UNFCCC dengan mekanisme penyesuaian yang sepadan (corresponding adjustment) yang bersifat opsional untuk mencegah penghitungan ganda, dan yang patut dicatat, menghapus persyaratan sebelumnya bahwa Indonesia harus memenuhi target iklim nasionalnya sendiri lebih dulu sebelum mengekspor kredit sama sekali. Indonesia menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan Gold Standard pada Mei 2025 dan dengan Verra pada Oktober 2025, secara resmi menerima kredit yang disertifikasi di bawah kedua skema tersebut selama proyek yang mendasarinya terdaftar di platform nasional, dan secara terpisah membangun kerja sama Pasal 6 dengan Singapura.

Yang masih harus dibangun

Kehutanan adalah sektor yang paling maju, dengan Peraturan Menteri 6 dan 7 Tahun 2026 miliknya sendiri yang sudah mengatur prosedur dan standar perdagangan. Aturan sektor energi dikabarkan tinggal satu hingga dua bulan lagi rampung, sementara cakupan untuk limbah, proses industri, pertanian, serta kelautan dan perikanan masih pada tahap yang lebih awal. Pungutan karbon yang diotorisasi secara prinsip oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 masih belum memiliki aturan pelaksana dari Kementerian Keuangan, sehingga melampaui kuota emisi di bawah skema kepatuhan saat ini belum membawa konsekuensi finansial langsung. Harga minimum dan harga cadangan IDXCarbon sendiri, serendah Rp200 dan Rp1 per unit sebelum lelang 2025 ditunda, menjadi pengingat bahwa registri yang berfungsi tidak dengan sendirinya menjamin pasar yang cukup tebal untuk menetapkan harga yang kredibel, sebuah persoalan terpisah dari masalah pencatatan yang diselesaikan registri ini.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan lembaga publik, peluncuran SRUK paling tepat dibaca sebagai langkah yang perlu, tetapi belum cukup. Satu registri tunggal yang dipercaya adalah yang memungkinkan pembeli memercayai sebuah kredit, regulator melihat gambaran pasar secara utuh, dan Indonesia membangun reputasi di pasar karbon alih-alih kehilangannya, hal yang berdampak langsung pada sekitar US$5,8 miliar investasi hijau yang kini dikaitkan pemerintah dengan hanya empat proyek kehutanan. Ujian yang lebih besar terletak tepat setelah buku besar ini, yaitu merampungkan aturan perdagangan sektor energi dalam jendela satu hingga dua bulan yang disebutkan pejabat, menetapkan pungutan karbon Kementerian Keuangan sehingga melampaui kuota membawa biaya yang nyata, dan membangun volume lelang IDXCarbon dari yang sempat ditunda pada 2025 menjadi pasar yang menetapkan harga karbon secara berarti, jauh di atas harga minimum yang simbolis. Indonesia kini memiliki instalasi dasar yang dibutuhkan pasar karbon yang serius. Apakah pasar itu benar-benar memberi manfaat akar rumput seperti yang digambarkan Menteri Raja Juli Antoni akan bergantung pada seberapa cepat aturan yang tersisa dirampungkan dengan urgensi yang sama seperti registri itu sendiri.