Indonesia terbitkan kredit karbon kehutanan pertama di bawah registri nasional baru

Dari kerangka kebijakan menuju transaksi pertama

Pada 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan Indonesia menerbitkan persetujuan perdagangan resmi untuk empat proyek karbon kehutanan, melepaskan cadangan awal sekitar 31,72 juta ton setara karbon dioksida, CO2e, ke pasar karbon nasional. Tiga hari kemudian, pada 9 Juli, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon, SRUK, di Jakarta, registri nasional yang dirancang untuk mencatat, melacak, dan menghapus setiap unit karbon yang diperdagangkan di Indonesia ke depannya. Kedua peristiwa ini bersama-sama menandai momen ketika program nilai ekonomi karbon Indonesia, yang dibangun di atas Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026, bergerak dari arsitektur hukum menjadi transaksi nyata yang dapat dihitung.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggambarkan pergeseran ini secara langsung saat peluncuran SRUK, menyebut registri tersebut sebagai "instrumen krusial untuk mewujudkan potensi ekonomi hijau yang inklusif di Indonesia." Beberapa minggu sebelumnya, saat memaparkan tonggak yang sama, ia menyampaikannya dengan lebih tegas lagi: "Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, tetapi telah maju secara signifikan ke tahap implementasi nyata di lapangan."

Empat proyek, satu registri baru

Persetujuan pada 6 Juli mencakup tiga pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, PBPH, berskala konsesi dan satu entitas perhutanan sosial berbasis komunitas. Sumatra Merang Peatland Project di Sumatra Selatan, yang dikembangkan oleh PT Global Alam Lestari, dan Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah, yang dikembangkan oleh PT Rimba Makmur Utama dan sudah menjadi salah satu proyek restorasi lahan gambut yang paling banyak diawasi di Asia Tenggara, keduanya mendapat persetujuan. Begitu pula Mayas Project di Kalimantan Barat, yang dikembangkan oleh PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan proyek perhutanan komunitas Bujang Raba di Jambi, skema perhutanan sosial seluas sekitar 224.000 hektare yang didukung oleh Komunitas Konservasi Indonesia, yang dikenal sebagai KKI Warsi.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dengan cermat menjelaskan batasan mekanisme ini di samping cakupannya. Persetujuan tersebut, katanya, "membuka pintu bagi pasar karbon sukarela. Oleh karena itu, mekanismenya bersifat sukarela." Perbedaan ini penting bagi cara pemerintah dan institusi publik membaca momen ini: ini adalah langkah pemberian izin bagi empat proyek tertentu untuk menjual kredit, bukan pajak karbon nasional yang wajib atau skema kepatuhan yang menjangkau seluruh perekonomian.

SRUK sendiri dirancang untuk mencegah masalah yang selama ini membayangi pasar karbon sukarela di seluruh dunia, yaitu ton karbon yang sama dihitung, dan dijual, lebih dari sekali. Sistem ini terhubung, melalui antarmuka pemrograman aplikasi dan penelusuran berbasis blockchain, ke Verra Registry, standar internasional yang digunakan oleh tiga dari empat proyek yang disetujui, dan ke Bursa Karbon Indonesia, IDXCarbon, di Bursa Efek Indonesia. Menteri Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi semuanya hadir dalam peluncuran 9 Juli, sebuah susunan yang menandakan inisiatif ini melibatkan setidaknya empat kementerian dan regulator keuangan, bukan hanya berada di dalam kebijakan kehutanan semata.

Angka-angka di balik peluncuran

31,72 juta ton CO2e yang dilepaskan di empat proyek tersebut membawa proyeksi nilai transaksi sekitar Rp 5 triliun, yang diperkirakan oleh berbagai sumber pemerintah berkisar antara US$276 juta hingga US$277,5 juta tergantung nilai tukar yang digunakan. Dari jumlah itu, pemerintah memproyeksikan sekitar Rp 500 miliar, mendekati US$27,7 juta, akan mengalir ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, yang dikenal sebagai PNBP.

"Perdagangan karbon bukan hanya untuk kalangan elite, bukan hanya untuk mereka yang sudah lama berkecukupan, tetapi juga untuk masyarakat di tingkat akar rumput."

Kalimat dari Menteri Antoni itu menunjuk pada dua kategori lahan yang telah ditandai kementerian untuk partisipasi di masa depan di luar kelompok pertama ini: 8,3 juta hektare kawasan perhutanan sosial dan 1,4 juta hektare hutan adat, keduanya berhak atas skema bagi hasil jika komunitas pengelolanya mengejar status proyek karbon. Kementerian secara terpisah memproyeksikan bahwa implementasi penuh instrumen nilai ekonomi karbon dapat menarik sekitar US$5,8 miliar investasi hijau secara nasional, sebuah angka yang menggambarkan ambisi program ini, bukan sesuatu yang dijamin oleh penerbitan pertama ini.

Pertanyaan tata kelola yang belum terjawab

Tidak semua suara di dalam pemerintah merayakan kecepatan peluncuran ini. Eddy Soeparno, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat, memperingatkan sebelum peluncuran bahwa Indonesia berisiko menjual kredit karbon ke luar negeri sebelum menyelesaikan penghitungan emisinya sendiri. "Setiap sektor, termasuk industri, energi, kelautan, pertanian, dan lainnya, harus memiliki data yang jelas tentang emisinya dan seberapa besar emisi tersebut akan dikurangi," katanya, mendesak penyelesaian neraca karbon nasional sebelum perdagangan diperluas lebih jauh. Kekhawatirannya bersifat teknis namun konsekuensinya besar: tanpa dasar perhitungan itu, Indonesia tidak dapat secara andal membedakan pengurangan emisi mana yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen iklimnya sendiri dan mana yang benar-benar surplus dan aman untuk dijual ke luar negeri.

Ketegangan itu, antara pemerintah yang ingin menunjukkan implementasi dan legislatif yang meminta penghitungan menyusul terlebih dahulu, kemungkinan akan menentukan seberapa cepat daftar proyek SRUK berkembang melampaui empat proyek awal ini.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik yang mengamati pasar karbon Indonesia, peluncuran ini paling tepat dibaca sebagai proyek percontohan dengan uang sungguhan yang menyertainya, bukan sistem yang sudah selesai. Infrastruktur registri, tautan API ke Verra, dan persetujuan kementerian untuk empat proyek yang terdokumentasi dengan baik merupakan kemajuan nyata, dan penekanan Wakil Menteri Marzuki pada sifat sukarela dan berbasis izin dari mekanisme ini menjadi titik awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga hal layak mendapat perhatian ke depan. Pertama, apakah neraca karbon nasional yang diminta Wakil Ketua Soeparno akan dibangun sebelum daftar proyek berkembang jauh melampaui empat proyek ini, karena kredibilitas di pasar karbon internasional bergantung pada kemampuan Indonesia menunjukkan penghitungannya sendiri, bukan hanya kredensial masing-masing proyek. Kedua, apakah bagi hasil yang dijanjikan kepada 8,3 juta hektare kawasan perhutanan sosial dan 1,4 juta hektare hutan adat benar-benar sampai kepada kelompok tani hutan dan masyarakat adat dalam model Bujang Raba, alih-alih terkonsentrasi pada tiga proyek berskala konsesi. Ketiga, apakah pengaman anti-penghitungan ganda milik SRUK tetap kokoh di bawah pengawasan begitu volume perdagangan tumbuh melampaui kelompok awal yang diawasi ketat ini. Institusi publik yang berkepentingan dengan tata guna lahan, pembiayaan iklim, atau pembangunan daerah sebaiknya menjadikan putaran persetujuan proyek berikutnya, bukan yang pertama ini, sebagai ujian sesungguhnya apakah pasar karbon Indonesia dapat berkembang dengan integritas.