Indonesia paparkan 93 proyek hidrogen senilai Rp32 triliun di forum Jakarta

Angka nasional, dipaparkan di forum global

Pada Selasa, 21 Juli 2026, di Jakarta International Convention Center, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memanfaatkan pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 untuk memberi angka pada upaya yang selama ini tersebar dalam berbagai proyek percontohan dan nota kesepahaman. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kementerian tersebut, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia kini memiliki 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang tersebar di seluruh negeri, dengan total nilai investasi Rp32 triliun.

"Kami saat ini punya 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini melahirkan Rp32 triliun investasi yang akan kita kawal," kata Dewi, sebagaimana diberitakan Antara, Kompas, Detik Finance, CNBC Indonesia dan Koran Jakarta. Angka tersebut disampaikan sebagai bukti bahwa hidrogen telah bergerak dari sekadar wacana dalam perencanaan transisi energi Indonesia menjadi rangkaian proyek dengan modal yang sudah terikat di baliknya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga hadir di forum tersebut, mengaitkan dorongan ini secara langsung dengan ketahanan energi. Hidrogen, menurutnya, adalah sumber energi alternatif yang justru menjadi penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, merujuk pada gejolak yang berulang kali melanda pasar minyak dalam setahun terakhir. Dewi menyampaikan logika serupa dengan lebih lugas: tujuannya adalah menggali sumber energi dari kekuatan sendiri, tidak bergantung kepada pihak lain.

Tiga sektor, satu teknologi pendukung

Sebanyak 93 proyek tersebut bukan satu teknologi yang diterapkan dengan cara yang sama. Menurut rincian dari kementerian sendiri, proyek-proyek ini mencakup tiga penerapan yang berbeda. Pertama, elektrifikasi pulau terpencil, memadukan pembangkit listrik tenaga surya dengan hidrogen sebagai media penyimpanan energi sehingga pulau-pulau tanpa akses jaringan listrik yang stabil dapat mengandalkan energi terbarukan sepanjang waktu, bukan hanya saat matahari bersinar. Kedua, dedieselisasi, menggantikan generator diesel yang saat ini memasok listrik di banyak pulau terluar Indonesia dengan alternatif yang lebih bersih. Ketiga, aplikasi transportasi dan industri, mencakup mulai dari bus, forklift, hingga kendaraan penumpang.

Dua lokasi proyek dedieselisasi unggulan menggambarkan pendekatan ini. Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, proyek penyimpanan surya-hidrogen di sebuah pembangkit listrik tenaga diesel menargetkan operasi komersial pada 2028, dengan kementerian menyebut ambisi untuk mempercepat jadwal tersebut menjadi 2027. Di Pulau Rengit, Kepulauan Bangka Belitung, kementerian bekerja sama dengan PLN untuk konfigurasi surya-plus-penyimpanan-hidrogen yang serupa. Inisiatif ketiga di Ulubelu, Lampung, melibatkan Pertamina yang menjajaki produksi hidrogen berbasis panas bumi, memadukan kekuatan panas bumi Indonesia yang sudah ada dengan pemanfaatan baru atas panas tersebut.

Argumen ekonomi untuk proyek-proyek dedieselisasi ini bersifat langsung. Listrik berbasis diesel di wilayah terpencil Indonesia saat ini berbiaya sekitar Rp20.000 per kilowatt jam, atau sekitar satu dolar AS. Proyeksi kementerian adalah bahwa konfigurasi surya-hidrogen dapat menurunkan biaya tersebut menjadi sekitar 0,25 dolar AS per kilowatt jam, penurunan sekitar tiga perempat. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang saat ini menanggung atau mensubsidi biaya diesel pada skala tersebut, selisih ini bersifat substansial, bukan sekadar marjinal.

"Kami saat ini punya 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini melahirkan Rp32 triliun investasi yang akan kita kawal."

Bus yang sudah punya angka untuk dibuktikan

Berbeda dari sebagian besar ekosistem hidrogen yang masih dalam tahap perencanaan atau konstruksi, satu bagian darinya sudah beroperasi dan sudah terukur. Di GHES 2026, kementerian bersama PLN, operator bus milik negara Perum DAMRI, lembaga verifikasi PT Sucofindo dan PT Tritunggal Prakarsa Global bersama-sama meluncurkan bus percontohan Hydrogen Diesel Dual Fuel, sebuah bus diesel Hino yang dimodifikasi dengan mesin enam silinder berkapasitas 7.684 sentimeter kubik, dilengkapi 16 tabung penyimpanan hidrogen, masing-masing berkapasitas 50 liter pada tekanan nominal 200 bar dan tekanan operasional 150 bar. Bus ini berjalan dengan campuran biosolar diesel dan gas hidrogen, bukan diesel murni.

PT Sucofindo, bertindak sebagai verifikator independen, mengukur emisi bus tersebut terhadap baseline diesel standar dan mencatat penurunan sebesar 57,66 persen pada opasitas asap, 45,45 persen pada karbon monoksida, 39,37 persen pada karbon dioksida dan 21,16 persen pada nitrogen oksida. Sandry Pasambuna, Direktur Utama PT Sucofindo, disebutkan bersama jajaran kementerian dan PLN sebagai mitra dalam proses verifikasi ini. Karena angka-angka tersebut berasal dari lembaga pengujian independen, bukan dari produsen bus itu sendiri, angka ini memiliki bobot lebih besar sebagai bukti nyata atas apa yang dapat dicapai oleh retrofit diesel ke hidrogen di jalanan Indonesia, menggunakan rantai pasok bahan bakar Indonesia, dibandingkan sekadar hasil laboratorium dari tempat lain.

Selain bus tersebut, kementerian mengumumkan rencana Koridor Hidrogen Hijau sepanjang 194 kilometer dari Jakarta melalui Karawang menuju Patimban, dimaksudkan untuk mendukung baik transisi energi maupun pengembangan industri di sepanjang salah satu koridor logistik dan manufaktur tersibuk di Jawa. Karawang dan Patimban sudah menjadi pusat konsentrasi padat industri otomotif dan manufaktur berorientasi ekspor, yang memberikan konsep koridor ini basis industri yang sudah ada, bukan asumsi lahan kosong.

Membaca angka-angka ini dalam konteks ambisi hidrogen Indonesia yang lebih luas

Dua angka tambahan memberikan konteks bagi 93 proyek tersebut. Dewi menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia menargetkan produksi 200 ton hidrogen hijau pada 2026, angka tahap awal namun menandai pergeseran dari proyek percontohan riset menjadi produksi nyata. Ia juga menjelaskan indeks ketahanan energi yang ingin didorong kementerian dari 7 dari 10 saat ini menjadi 8 dari 10, sebuah metrik internal yang digunakan kementerian untuk memantau seberapa rentan pasokan energi Indonesia terhadap guncangan harga dan bahan bakar impor. Kedua angka ini tidak besar secara absolut dibandingkan konsumsi energi Indonesia secara keseluruhan, dan kementerian tidak mengklaim sebaliknya. Nilai dari daftar 93 proyek ini terletak lebih pada bukti bahwa hidrogen telah melampaui proyek demonstrasi menuju portofolio dengan investasi yang terlacak, mitra yang disebutkan, dan tenggat waktu yang jelas, dibandingkan pada skala saat ini.

Bahlil melangkah lebih jauh soal daya saing teknologi ini, menyampaikan kepada forum bahwa ia yakin hidrogen dapat menyaingi kendaraan listrik dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, klaim yang memposisikan hidrogen bukan sebagai pelengkap dorongan elektrifikasi Indonesia, melainkan sebagai jalur paralel, terutama untuk penggunaan seperti kendaraan berat dan peralatan industri di mana bobot baterai dan waktu pengisian menjadi kendala yang lebih besar dibandingkan pada kendaraan penumpang.

Makna bagi pemerintah dan institusi publik

Bagi pembuat kebijakan, fitur paling berguna dari pembaruan ini adalah kekonkretannya. Sembilan puluh tiga inisiatif yang disebutkan atau dikategorikan, angka Rp32 triliun, koridor sepanjang 194 kilometer, dan sebuah bus dengan angka emisi yang diverifikasi secara independen memberi perencana di tingkat provinsi maupun nasional sesuatu yang lebih konkret untuk dianggarkan dan dikoordinasikan dibandingkan sekadar ambisi hidrogen secara umum. Ekonomi dedieselisasi ini, khususnya proyeksi penurunan dari sekitar satu dolar AS menjadi 0,25 dolar AS per kilowatt jam, layak mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang masih menanggung beban subsidi diesel di pulau-pulau terluar, karena ini menunjukkan alternatif yang dapat dibiayai, bukan sekadar alternatif yang ramah lingkungan.

Hal yang perlu dipantau dalam waktu dekat lebih terkait eksekusi dibandingkan ambisi: apakah proyek penyimpanan surya-hidrogen di Sumba dapat memenuhi jendela operasi komersial 2027 hingga 2028, apakah koridor Jakarta-Karawang-Patimban menarik minat industri yang menjadi tujuan perancangannya, dan apakah target produksi hidrogen hijau 200 ton pada 2026 tercapai lalu ditingkatkan skalanya. Sirkularium akan memantau masing-masing hal ini seiring waktunya, karena ekosistem hidrogen yang dibangun di atas proyek percontohan yang terverifikasi dan tenggat waktu yang jelas adalah jenis transisi yang tepat untuk memberi mitra pemerintah dasar bagi keputusan pembiayaan dan pengadaan, bukan sekadar dibangun di atas total angka investasi semata.