Indonesia jadi pasar program peningkatan taraf hidup pekerja informal persampahan

Indonesia menjadi pasar implementasi kedua

Indonesia ditetapkan sebagai pasar implementasi kedua bagi Responsible Sourcing Initiative, program global multi-tahun yang dijalankan oleh The Circulate Initiative, lembaga nirlaba yang berfokus pada polusi plastik laut di negara-negara berkembang. Vietnam menjadi pasar pertama. India dan Kenya juga masuk dalam peluncuran ini. Pemilihan Indonesia bukan tanpa alasan: pekerja informal persampahan di negeri ini, pemulung, pemilah, dan pengepul kecil yang sebagian besar beroperasi di luar sistem formal, diperkirakan mengumpulkan sekitar satu juta ton sampah setiap tahun, volume yang menjadikan mereka salah satu infrastruktur daur ulang terbesar yang benar-benar berfungsi di Indonesia, meski hampir tidak ada dari mereka yang berstatus karyawan atau memiliki jaring pengaman sosial.

Di Indonesia, inisiatif ini dijalankan melalui kemitraan antara The Coca-Cola Company, Coca-Cola Europacific Partners, Mahija Foundation, dan perusahaan daur ulang PT Amandina Bumi Nusantara, yang rantai pasoknya dijadikan lapangan uji coba praktis bagi kerangka kerja tersebut. Secara global, The Circulate Initiative menggambarkan taruhannya secara terus terang: diperkirakan 40 juta pekerja informal persampahan di seluruh dunia mengumpulkan sekitar 60 persen dari seluruh plastik yang didaur ulang, namun sebagian besar dari mereka menghadapi kombinasi kondisi kerja yang tidak aman, tanpa perlindungan sosial, kesenjangan gender, risiko pekerja anak, dan pendapatan yang jauh di bawah standar hidup layak.

Tenaga kerja di balik angka daur ulang Indonesia

Statistik pemulihan sampah jarang menyebut siapa yang menghasilkannya. Padahal di sebagian besar kota di Indonesia, material hanya bisa terdaur ulang karena seseorang memilahnya dari tumpukan sampah campuran, membawanya, memilahnya menurut jenis, lalu menjualnya ke lapak yang mengumpulkan material tersebut untuk diproses lebih lanjut. Sebuah studi tahun 2021 yang mencakup 178 responden di lima kota di Indonesia, sebagaimana dikutip Titik Terang dan diambil dari riset akademik tentang sektor ini, menemukan bahwa pemulung pada umumnya mengumpulkan 43,87 kilogram material per hari, bekerja hampir delapan jam. Pemulung individu mencakup 79 persen responden studi tersebut, dengan pengepul skala kecil dan menengah mengisi sisanya, dan 79 persen pekerja yang disurvei adalah laki-laki.

Studi yang sama mencatat rata-rata pendapatan bulanan sekitar 91,7 dolar AS, tetapi angka rata-rata itu menyembunyikan kesenjangan gender yang tajam: laki-laki memperoleh sekitar 128,3 dolar AS per bulan, sedangkan perempuan hanya 69,7 dolar AS, meski jam kerjanya setara. Untuk tenaga kerja sebesar ini yang memindahkan sekitar satu juta ton material per tahun, tingkat pendapatan tersebut berarti angka daur ulang nasional sesungguhnya ditopang oleh upah yang jauh di bawah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah bila layanan itu digantikan melalui kontrak formal.

"Kerja kami terus menunjukkan nilai yang dibawa pekerja informal persampahan bagi upaya dunia mencapai ekonomi sirkular," kata Annerieke Douma, Direktur Program The Circulate Initiative, menjelaskan alasan di balik perluasan Responsible Sourcing Initiative ke Indonesia.

Yang diminta dari merek dan perusahaan daur ulang

Alat praktis dari inisiatif ini adalah Harmonized Responsible Sourcing Framework, yang memberi perusahaan pembeli plastik daur ulang cara bersama untuk memeriksa apakah material dalam rantai pasok mereka dikumpulkan dalam kondisi yang menghormati hak pekerja, bukan sekadar melacak tonase dan harga. Kerangka kerja ini tidak mensertifikasi rantai pasok seperti label produk; sebaliknya, organisasi yang berpartisipasi menggunakan metode evaluasi bersama untuk menilai kondisi kerja sebelum sebuah intervensi dilakukan dan sesudahnya, sehingga perbaikan dapat diukur, bukan sekadar diasumsikan.

Target global inisiatif ini, yang ditetapkan untuk 2025 dan 2026, cukup spesifik: meningkatkan taraf hidup setidaknya 50.000 pekerja informal persampahan, mendapatkan komitmen dari setidaknya 25 merek global, investor, perusahaan daur ulang, dan pengepul terhadap kerangka kerja bersama tersebut, menghasilkan setidaknya 100.000 ton plastik daur ulang yang bersumber secara bertanggung jawab, serta melibatkan lebih dari 500 bisnis di sepanjang rantai nilai plastik daur ulang. Paul Lalli, Wakil Presiden Global untuk Hak Asasi Manusia di The Coca-Cola Company, menggambarkan keterlibatan perusahaannya sebagai kewajiban, bukan sekadar kegiatan hubungan masyarakat.

"Kami mengakui tanggung jawab kami untuk membantu menyelesaikan tantangan sampah plastik yang kompleks bagi planet dan masyarakat kita, dan ini termasuk bekerja untuk menjamin hak-hak pekerja informal persampahan," kata Lalli.

Di Indonesia secara khusus, rantai pasok terintegrasi vertikal milik PT Amandina Bumi Nusantara, di mana perusahaan mengendalikan berbagai tahap mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan, menjadi bukti konsep bagi inisiatif ini. Direktur Utama Suharji Gasali menyatakan perusahaannya siap menerapkan praktik ketenagakerjaan yang lebih baik di seluruh rantai tersebut, dan Ketua Mahija Foundation Ardhina Zaiza telah menegaskan komitmen yayasannya untuk memperkuat penghidupan para pemulung di lapangan.

Ongkos kesehatan dari bekerja tanpa perlindungan

Alasan untuk memperlakukan persoalan ini sebagai hal mendesak, bukan sekadar aspirasi, diperkuat oleh apa yang terjadi pada pekerja yang mengumpulkan sampah plastik tanpa alat pelindung selama bertahun-tahun. Studi biomonitoring terhadap 32 pekerja perempuan pemulung di Gresik, Jawa Timur, yang dilakukan bersama WIOEH dari Korea, kelompok lingkungan Indonesia ECOTON, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menemukan 23 zat kimia berbahaya dalam darah dan urine seluruh peserta yang diuji. Bisphenol A dan phthalate, keduanya dikenal sebagai zat pengganggu hormon yang umum digunakan dalam plastik, ditandai sebagai perhatian utama, dan kadar timbal pada para perempuan tersebut melampaui yang biasa ditemukan pada populasi umum di negara maju.

Dr. Won Kim, salah satu peneliti yang terlibat, menyampaikannya dengan lugas: "Hal ini tidak bisa dianggap enteng." Dr. Lestari Sudaryanti, mengomentari temuan yang sama, menambahkan bahwa tingkat paparan zat kimia pada seluruh kelompok pekerjaan ini "tidak seharusnya dianggap normal." Bagi sektor yang sudah berpenghasilan di bawah standar hidup layak sambil melakukan pekerjaan yang jarang orang lain mau kerjakan, data kesehatan ini menambah ongkos kedua yang jarang tampak dalam statistik daur ulang nasional.

Dari uji coba menuju sistem: pertemuan di Bogor merumuskan tahap berikutnya

Responsible Sourcing Initiative bergerak dari peluncuran menuju koordinasi pada Maret 2025, ketika UNDP mengumpulkan sekitar 100 peserta, perusahaan daur ulang, pemimpin pekerja persampahan, dan organisasi aliansi, dalam pertemuan tiga hari di Bogor, Jawa Barat, berlangsung dari 18 hingga 20 Maret. Pertemuan tersebut meninjau kemajuan Harmonized Responsible Sourcing Framework di keempat negara implementasi dan mencakup kunjungan lapangan ke operasi PT Amandina Bumi Nusantara di Jakarta, memberi peserta internasional gambaran langsung bagaimana perusahaan daur ulang Indonesia yang terintegrasi vertikal memverifikasi kepatuhan dalam rantai pasoknya sendiri. Sonia Dias, Spesialis Persampahan Global di jaringan internasional WIEGO, merangkum prinsip yang dibahas dalam pertemuan tersebut: semua pekerja di sektor informal, katanya, seharusnya memiliki akses yang setara terhadap peluang, hak, dan perlindungan, di mana pun posisi mereka dalam rantai nilai.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik, pelajaran praktisnya adalah bahwa data tentang siapa mengumpulkan apa, dan di mana, seringkali sudah dimiliki oleh sektor informal itu sendiri, dan mengakui pengetahuan tersebut cenderung menghasilkan perencanaan yang lebih baik dibanding berusaha menggantikannya. Strategi ekonomi sirkular yang memperlakukan pemulung dan operator lapak sebagai infrastruktur yang perlu diformalkan dan dibayar layak, bukan sebagai persoalan yang harus dihapuskan bertahap, kemungkinan besar akan lebih murah sekaligus lebih tangguh dibanding membangun sistem paralel dari nol. Sekitar satu juta ton sampah yang dikumpulkan secara informal di Indonesia setiap tahun bukanlah celah dalam sistem yang menunggu ditutup oleh fasilitas baru, melainkan kapasitas yang sudah ada, dan kerangka kerja sumber bertanggung jawab, skema pengumpulan yang dibiayai EPR, serta bank sampah pemerintah daerah semuanya dapat dirancang untuk bekerja bersama kapasitas tersebut. Institusi yang berhasil adalah yang memperlakukan tingkat upah, alat pelindung, dan pemantauan kesehatan bagi tenaga kerja ini sebagai belanja infrastruktur inti, bukan sekadar pelengkap yang ditambahkan di atas target daur ulang.