Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Legok Nangka di Jawa Barat dimulai, model senilai 400 juta dolar AS untuk enam wilayah

Apa yang terjadi

Pada Rabu, 29 Juli 2026, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin peletakan batu pertama fasilitas pengolah sampah menjadi energi TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung. Seremoni ini menandai dimulainya secara resmi konstruksi proyek yang oleh para pejabat disebut sebagai fasilitas pengolah sampah menjadi energi regional pertama di Indonesia yang dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Fasilitas ini akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Jabar Environmental Solution, sebuah usaha patungan yang menyatukan Sumitomo Corporation dan Hitachi Zosen Corporation dari Jepang dengan PT Energia Prima Nusantara, anak usaha energi terbarukan Grup Astra di bawah PT United Tractors Tbk. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, perusahaan penjaminan infrastruktur milik negara, mendukung struktur pembiayaan proyek ini.

Konstruksi diperkirakan berlangsung sekitar 41 bulan, dengan target operasi komersial pada akhir 2029. Wamen Tanjung menyampaikan kepada wartawan di lokasi bahwa kementeriannya berharap jadwal tersebut dapat dipercepat. "Kami mengharapkan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan percepatan sehingga PSEL Legok Nangka dapat beroperasi lebih awal," ujarnya, menyampaikan harapan agar konstruksi dapat dipercepat sehingga fasilitas ini dapat mulai beroperasi lebih cepat dari jadwal.

Angka-angka di balik proyek ini

Fasilitas ini membawa total investasi sekitar US$400 juta, yang oleh sejumlah media disebut setara dengan sekitar Rp 7,2 triliun (satu laporan mengonversi angka tersebut menjadi Rp 6,69 triliun, perbedaan yang kemungkinan terkait dengan kurs yang digunakan pada hari pemberitaan). Setelah beroperasi, fasilitas ini dirancang untuk mengolah 2.131 ton sampah kota setiap hari, angka yang oleh Liputan6 dan media lain dibulatkan menjadi 2.000 ton dalam ringkasan pemberitaan.

Kapasitas pengolahan tersebut akan menghasilkan 40,79 megawatt listrik, cukup untuk memasok sekitar 40.000 rumah tangga, yang akan dibeli oleh PT PLN (Persero) sesuai skema jual beli listrik proyek ini. Para pejabat memproyeksikan fasilitas ini akan memangkas emisi gas rumah kaca sekitar 311.874 ton setara karbon dioksida per tahun, angka yang oleh sebagian laporan dibulatkan menjadi sekitar 311.000 ton. Konstruksi sendiri diperkirakan menciptakan sekitar 1.500 lapangan kerja, dengan satu laporan menyebut angka 1.565.

"PSEL Legok Nangka diharapkan dapat menjadi model pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi yang dapat direplikasi di berbagai daerah," kata Wamen Tanjung, menggambarkan fasilitas ini sebagai model pengembangan pengolahan sampah menjadi energi yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Model yang dibangun selama bertahun-tahun

Legok Nangka telah dalam tahap pengembangan lebih lama dibandingkan sebagian besar proyek pengolah sampah menjadi energi yang mencapai tahap peletakan batu pertama pada tahun ini. Lokasi ini mendapat dukungan penyiapan dari Global Infrastructure Facility sejak 2019, termasuk pendanaan tahap awal sekitar US$1,1 juta yang dikoordinasikan bersama International Finance Corporation dan Japan International Cooperation Agency. Konsorsium Sumitomo, Energia Prima Nusantara, dan Hitachi Zosen memenangkan tender kompetitif untuk mengembangkan lokasi ini pada 2023, dan para pihak menandatangani kesepakatan awal di Indramayu pada Juni 2026, dengan target penutupan pembiayaan (financial close) pada akhir tahun tersebut.

Achmad Rizal Roesindrawan, Direktur Pengembangan Bisnis PT Energia Prima Nusantara, pada tahap awal proyek ini menyatakan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional. Gubernur Mulyadi, dalam sambutannya pada seremoni tersebut, menyinggung sejarah panjang proyek ini dalam perencanaan Jawa Barat, seraya menyebut bahwa provinsi telah berupaya mewujudkan fasilitas ini sejak masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ahmad Heryawan.

Mengapa ini penting bagi Bandung Raya

Legok Nangka dirancang untuk melayani enam wilayah di kawasan metropolitan Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Wilayah-wilayah ini bersama-sama menghadapi tekanan tempat pembuangan akhir yang mendekati atau melampaui kapasitas, persoalan yang telah lama mewarnai perencanaan pengelolaan sampah Jawa Barat. Gubernur Mulyadi menyatakan bahwa fasilitas ini akan mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir yang sudah menghadapi keterbatasan kapasitas yang serius.

Proyek ini menjadi bagian dari dorongan nasional yang lebih luas. Pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping di 343 dari 550 tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia, dan pemerintah pusat secara terpisah telah menyederhanakan proses perizinan bagi proyek pengolahan sampah menjadi energi, menggantikan rantai persetujuan lintas kementerian dengan kerangka yang lebih sederhana berlandaskan peraturan presiden tahun 2025. Legok Nangka, bersama proyek serupa yang tengah menuju tahap peletakan batu pertama di Bali dan wilayah lain, menjadi salah satu ujian paling jelas apakah penyederhanaan perizinan tersebut dapat berbuah infrastruktur yang benar-benar terbangun sesuai jadwal.

Yang akan terjadi selanjutnya

Tonggak terdekat yang perlu diperhatikan adalah penutupan pembiayaan, yang oleh konsorsium ditargetkan pada akhir 2026 sebagai bagian dari penandatanganan Juni lalu, serta kecepatan konstruksi terhadap jadwal 41 bulan. Wamen Tanjung telah meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, PLN, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat, untuk berkoordinasi erat agar hambatan diselesaikan bersama, bukan dibiarkan menumpuk menjadi keterlambatan.

Jika pembangunan berjalan sesuai jadwal, operasi komersial pada 2029 akan memberikan Bandung Raya sebuah fasilitas pengolah sampah menjadi energi yang mengolah porsi signifikan dari arus sampah kota harian sekaligus memasok listrik bersih bagi puluhan ribu rumah tangga. Kemampuan untuk direplikasi yang ditekankan para pejabat, dari Legok Nangka menuju lokasi-lokasi berikutnya, akan bergantung sebagian pada seberapa mulus proyek KPBU regional pertama ini bergerak dari peletakan batu pertama menuju commissioning.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik yang mengamati jalur pengembangan pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia, Legok Nangka menawarkan rujukan yang berguna justru karena sejarahnya panjang dan terdokumentasi dengan baik: kajian kelayakan awal yang didukung donor, tender kompetitif, jalur bertahun-tahun menuju penutupan pembiayaan, dan kini konstruksi. Rangkaian tersebut, meski lebih lambat dari kesan yang ditimbulkan berita seremoni peletakan batu pertama, merupakan acuan yang lebih realistis bagi wilayah lain dibandingkan jadwal yang dipadatkan secara terburu-buru.

Prioritas praktis bagi institusi yang mempertimbangkan proyek serupa ada tiga. Pertama, struktur penjaminan menjadi penting: peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam mendukung pembiayaan layak dipelajari oleh wilayah yang ingin mengurangi risiko investasi pengolahan sampah menjadi energi bagi mitra swasta. Kedua, pengelompokan wilayah, dalam hal ini enam yurisdiksi di Bandung Raya, memungkinkan satu fasilitas mencapai volume sampah yang dibutuhkan untuk kelayakan pembiayaan, pelajaran yang dapat diterapkan pada kawasan metropolitan multikota lain yang menghadapi keterbatasan tempat pembuangan akhir secara mandiri. Ketiga, penekanan pada percepatan konstruksi hendaknya tidak mengorbankan perlindungan lingkungan dan sosial yang justru dimaksudkan untuk diberi ruang oleh jadwal pembangunan 41 bulan, termasuk perlindungan bagi pemulung dan warga di sekitar tempat pembuangan akhir yang saat ini hendak dikurangi bebannya oleh fasilitas baru tersebut.

Sirkularium akan terus memantau penutupan pembiayaan dan perkembangan konstruksi di Legok Nangka sebagai tolok ukur struktur pembiayaan pengolahan sampah menjadi energi regional di wilayah lain di Indonesia.