Hilirisasi nikel menahan nilai di dalam negeri, menaikkan standar tata kelola

Apa yang sudah dihasilkan hilirisasi, dalam angka pasti

Sejak Indonesia melarang permanen ekspor bijih nikel mentah pada Januari 2020, argumen ekonomi utama untuk mengolah nikel di dalam negeri alih-alih mengirimnya sebagai bijih mentah sebagian besar terbukti benar dalam data. Nilai tambah dari produksi nikel Indonesia tumbuh dari sekitar US$1,4 miliar pada 2020 menjadi US$34,8 miliar pada 2023, menurut analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), kenaikan delapan kali lipat dalam tiga tahun. Dari sisi fiskal, Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melaporkan bahwa penerimaan pajak dari perusahaan penerima tax holiday hilirisasi nikel mencapai Rp17,96 triliun pada 2022, naik dari Rp3,99 triliun pada 2019 dan hanya Rp1,66 triliun pada 2016, kenaikan hampir sebelas kali lipat dalam enam tahun. Pajak penghasilan badan dari kelompok perusahaan yang sama naik lebih cepat lagi, dari Rp0,34 triliun menjadi Rp7,36 triliun pada periode yang sama, kenaikan 21,6 kali lipat.

Angka-angka itu menjelaskan mengapa hilirisasi tetap menjadi salah satu pilar kebijakan industri Indonesia yang paling dipertahankan, terlepas dari pemerintahan mana yang sedang menjabat. Angka itu juga menjelaskan mengapa perdebatan telah bergeser dari pertanyaan apakah mengolah nikel di dalam negeri menciptakan nilai lebih besar dibanding mengekspor bijih mentah, yang kini sudah mapan, menjadi pertanyaan yang lebih sulit: berapa banyak dari nilai itu yang benar-benar tinggal di Indonesia, dan berapa biaya untuk menghasilkannya.

Pembangunan smelter, proyek demi proyek

Skala pembangunan di balik angka-angka itu cukup besar. Dataset akhir 2025 dari Center for Global Sustainability, University of Maryland, melacak 106 proyek smelter nikel di seluruh Indonesia, di mana 59 di antaranya, atau 55,7 persen, terkonfirmasi beroperasi. Sisa gambarannya tidak serapi angka investasi yang sering dikutip: 21 proyek berstatus mangkrak tanpa perkembangan berarti selama sedikitnya tiga tahun, dan lima smelter yang sebelumnya beroperasi telah berhenti, sebagian besar karena tingginya biaya impor batubara kokas dan lemahnya harga nikel global. Secara geografis, pembangunan sangat terkonsentrasi di tiga provinsi: Sulawesi Tengah menampung 35 proyek smelter, Maluku Utara 32, dan Sulawesi Tenggara 20, di mana 11 di antaranya di provinsi terakhir berstatus mangkrak.

Konsentrasi itu adalah ciri kebijakan yang memang disengaja, bukan kebetulan. Dua kawasan pengolahan terbesar Indonesia, Kawasan Industri Morowali (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara, bersama-sama menampung porsi besar kapasitas peleburan nasional. Memasuki 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memangkas kuota produksi bijih nikel tahunan (RKAB) ke kisaran 260 hingga 270 juta ton, turun dari rencana sebelumnya, seiring regulator berupaya menyeimbangkan pasokan bijih bagi smelter yang sudah berjalan terhadap kelebihan pasokan nikel global yang terus berlangsung serta moratorium izin smelter antara baru. Menjaga keseimbangan itu, cukup bijih untuk menjalankan 59 smelter yang beroperasi tanpa membanjiri pasar yang sudah lesu, kini menjadi tugas tata kelola bagi ESDM sama besarnya dengan tugas industri.

Angka yang bertahan melampaui kontroversinya sendiri

Skala pasti manfaat hilirisasi bagi Indonesia sendiri pernah diperdebatkan secara terbuka, sebuah perdebatan yang layak dikutip di sini karena menggambarkan persis jenis kesenjangan pengukuran yang berusaha ditutup Sirkularium. Pada 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ekspor bijih nikel mentah hanya menghasilkan sekitar Rp17 triliun per tahun bagi negara, angka yang naik menjadi Rp510 triliun begitu nikel yang sama diolah di dalam negeri menjadi produk hilir sebelum diekspor. Ekonom Faisal Basri secara terbuka mempertanyakan perbandingan tersebut, dengan alasan bahwa data perdagangan yang mendasarinya, dari tahun dan kategori produk yang berbeda, tidak dapat dibandingkan secara langsung, dan secara terpisah mencatat bahwa sekitar 99 persen ekspor nickel pig iron dan feronikel Indonesia dikirim ke China untuk diproses lebih lanjut menjadi baja nirkarat dan bahan prekursor baterai, yang berarti sebagian nilai yang tercipta di hilir smelter Indonesia sendiri justru mengalir ke industri China, bukan industri Indonesia.

"Nilai tambahnya belum tentu benar-benar mengalir untuk Indonesia," ujar Faisal Basri, menunjuk pada seberapa besar keluaran nikel olahan Indonesia sendiri sebenarnya masih menjadi bahan baku antara bagi pengolahan lanjutan bernilai lebih tinggi yang dilakukan di luar negeri.

Tidak ada pihak dalam perdebatan itu yang membantah bahwa hilirisasi telah menaikkan nilai ekspor nikel Indonesia secara substansial. Yang masih benar-benar belum tuntas, dan belum tuntas justru karena Indonesia belum memiliki satu metodologi yang terstandardisasi dan diverifikasi secara independen untuk melacak penangkapan nilai di sepanjang rantai nikel hingga baterai, adalah bagaimana nilai itu terdistribusi di antara produsen Indonesia, investor asing, dan pengolah hilir di luar negeri. Itu adalah persoalan pengukuran sebelum menjadi persoalan kebijakan, dan itulah jenis kesenjangan yang bisa ditutup oleh valuasi ekonomi yang konsisten dan dilakukan pihak ketiga.

Tagihan energi di balik ledakan hilirisasi

Sisi lain dari neraca ini adalah energi. Peleburan nikel sangat intensif listrik, dan riset WRI menemukan bahwa listrik tungku peleburan saja menyumbang lebih dari 60 persen total konsumsi energi dalam pengolahan nikel, di mana 97 persennya dipasok pembangkit listrik tenaga batubara captive yang dibangun dan dioperasikan sendiri oleh industri nikel, di luar jaringan listrik nasional. Pada 2023 saja, industri nikel mengonsumsi sekitar 100 miliar kilowatt-jam listrik, setara dengan menyalakan 10 juta rumah tangga Amerika selama setahun, atau mendekati 80 persen dari total konsumsi listrik rumah tangga di Indonesia. Pembangkit batubara captive kini menjadi sumber emisi tunggal terbesar di sektor nikel, menyumbang 63 persen dari total.

Analisis Januari 2026 dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor menemukan bahwa kapasitas batubara captive, sebagian besar terkait pengolahan nikel dan logam lain di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, meningkat lebih dari dua kali lipat di kedua provinsi tersebut sejak 2023 dan berpotensi mencapai 31 gigawatt jika seluruh proyek yang diusulkan terealisasi, angka yang akan melampaui seluruh armada batubara Australia saat ini. Skala pembangunan sebesar itu justru merupakan jenis komitmen infrastruktur terkonsentrasi yang paling diuntungkan bila diukur dan direncanakan dengan ketelitian yang sama seperti yang diterapkan pada smelternya sendiri, agar transisi energi yang seharusnya dibantu oleh nikel Indonesia tidak diam-diam bertumpu pada basis batubara domestik yang terus meluas.

Seperti apa tata kelola yang kredibel mulai dari sini

Tidak satu pun dari uraian ini menentang hilirisasi sebagai strategi. Uraian ini justru mendorong agar akuntansi ekonomi, fiskal, dan energi sektor ini diperlakukan seserius upaya membangunnya. Artinya pelaporan yang terstandardisasi dan dapat diverifikasi secara independen tentang ke mana sebenarnya nilai nikel mengalir di sepanjang rantai ekspor, pelacakan transparan tentang mana dari 106 proyek smelter yang terlacak benar-benar produktif dibanding mangkrak atau tutup, dan akuntansi yang jujur dan dipublikasikan tentang kapasitas batubara captive yang dibutuhkan setiap kawasan pengolahan baru serta bagaimana kapasitas itu akan dikelola seiring sektor kelistrikan Indonesia yang lebih luas melakukan dekarbonisasi. Masing-masing hal itu lebih merupakan latihan data dan metodologi ketimbang pembalikan kebijakan, dan masing-masing bisa dicapai dengan alat yang sudah digunakan di tempat lain dalam sektor sumber daya Indonesia.

Pandangan Sirkularium

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia telah mencapai apa yang dituju berdasarkan ukurannya sendiri: nilai tambah, penerimaan pajak, dan kecanggihan ekspor semuanya naik tajam sejak larangan ekspor 2020. Pertanyaan yang belum terjawab bukanlah apakah kebijakan ini berhasil, melainkan apakah Indonesia dapat mengukur, dengan ketelitian yang sama seperti yang diterapkan pada tonase produksi, persis bagaimana nilai itu terdistribusi dan berapa biayanya dalam bentuk energi dan lahan. Perselisihan publik antara pemerintah dan ekonom independen atas satu angka utama justru menjadi argumen paling jelas untuk valuasi ekonomi yang terstandardisasi dan diverifikasi secara independen atas rantai nilai nikel, dari bijih hingga katoda hingga pembangkit captive, yang ditugaskan sebagai praktik rutin, bukan hanya dihasilkan ketika sebuah perselisihan memaksa pertanyaan itu muncul. Itulah jenis akuntansi yang memungkinkan pemerintah membela capaian nyata kebijakan ini dengan percaya diri, dan memungkinkan operator menunjukkan, secara kredibel, persis berapa banyak nilai yang mereka ciptakan benar-benar tinggal di Indonesia.