Nilai biomassa sawit Indonesia berpotensi naik delapan hingga sembilan kali, kata peneliti IPB

Surplus biomassa terbesar di antara negara penghasil sawit

Perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 16,83 juta hektare tidak hanya menghasilkan volume minyak sawit mentah terbesar di dunia. Perkebunan itu juga menghasilkan sekitar 261,7 juta ton biomassa kering setiap tahun, volume biomassa sawit terbesar di antara negara produsen mana pun, menurut angka yang dipaparkan Prof. Hariyadi, guru besar Fakultas Pertanian IPB University, dan diberitakan pekan ini oleh ANTARA News, JPNN, Beritasatu, Disway, Sindonews, dan Viva. Sebagian besar material itu, pelepah dan batang kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, cangkang, serat, serta limbah cair pabrik sawit atau POME, masih diperlakukan sebagai hasil sampingan yang harus dibuang, bukan sumber daya yang bernilai.

Penilaian Prof. Hariyadi, yang disampaikan bersama Siti Nikmatin, dosen dan peneliti di Pusat Studi Sawit IPB, memberi angka pada biaya dari cara pandang hasil sampingan itu. Penerapan praktik ekonomi sirkular pada seluruh rantai biomassa sawit, kata mereka, dapat meningkatkan nilai tambahnya delapan hingga sembilan kali lipat dibandingkan jika dibiarkan tidak diolah. Untuk basis perkebunan seluas hampir 17 juta hektare, pengganda itu bukan sekadar perbaikan efisiensi marjinal. Angka ini menggambarkan ekonomi kedua yang tersembunyi di dalam ekonomi sawit yang sudah ada, dan sebagian besar belum tersentuh.

Dari mana angka delapan hingga sembilan kali itu berasal

Pengganda nilai itu bukan angka abstrak. Pemberitaan atas penilaian tersebut menyebutkan jalur konversi konkret yang sudah digunakan atau tengah dikembangkan: pelepah dan tandan kosong diolah menjadi kompos dan pupuk organik, cangkang dan serat dibakar atau digasifikasi menjadi listrik biomassa, tandan kosong dan serat dicampurkan sebagai bahan tambahan semen dan material konstruksi, serta limbah cair pabrik sawit ditangkap untuk menekan emisi metana dengan cara yang dapat menghasilkan kredit karbon, bukan sekadar melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer.

Setiap jalur itu mengubah biaya pembuangan menjadi lini pendapatan, dan masing-masing bersinggungan dengan kebijakan yang memang ingin diperluas pemerintah: kapasitas listrik terbarukan, pasokan pupuk domestik, bahan baku material konstruksi untuk belanja infrastruktur, serta pasar kredit karbon yang terverifikasi. Nikmatin, yang pusat penelitiannya berada di bawah IPB, mengemas daya tarik tersebut dalam istilah yang sama, menggambarkan model sirkular yang memadukan manfaat lingkungan, pengelolaan yang lebih baik atas aliran limbah yang jika dibiarkan akan dibakar atau terurai tanpa kendali, dengan manfaat ekonomi, yaitu lini usaha baru yang dapat melibatkan masyarakat di sekitar perkebunan dan pabrik, bukan membiarkan mereka bergantung sepenuhnya pada siklus harga minyak sawit mentah.

Produktivitas dulu, baru perluasan lahan

Angka biomassa ini melanjutkan argumen yang sudah disampaikan Prof. Hariyadi setidaknya sejak akhir Juni, ketika ia menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar di IPB dengan mengusulkan kerangka yang ia sebut Nexus Baru untuk sektor sawit. Premis awalnya tegas: perkebunan rakyat Indonesia, yang menyumbang porsi besar dari luas lahan sawit nasional, saat ini beroperasi di bawah 60 persen dari potensi produktifnya.

"Perkembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat spektakuler," kata Prof. Hariyadi, dengan menegaskan bahwa pengelolaan komoditas ini harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan lewat perluasan lahan yang terus berlanjut. Benih unggul dan pemupukan yang tepat dosis serta tepat waktu, katanya, lebih menentukan dalam menutup kesenjangan produktivitas itu dibandingkan membuka areal perkebunan baru.

Kerangka ini penting untuk memahami peluang biomassa secara tepat. Mengintensifkan perkebunan yang sudah ada, bukan memperluas ke lahan baru, akan menaikkan hasil sawit per hektare dan, dengan sendirinya, volume pelepah, tandan kosong, dan limbah cair yang dihasilkan setiap hektare untuk ditangkap oleh rantai ekonomi sirkular. Kedua tujuan ini, hasil utama yang lebih tinggi dan nilai hasil sampingan yang lebih tinggi, saling memperkuat, bukan saling bersaing, yang menjadi salah satu alasan Prof. Hariyadi menyajikan Nexus Baru sebagai integrasi antara intensifikasi, ketahanan iklim, praktik ekonomi sirkular, dan digitalisasi, bukan sebagai empat inisiatif terpisah.

Siapa yang diharapkan melanjutkan langkah ini

Secara kelembagaan, penilaian ini bersandar pada dua lembaga yang memiliki kewenangan langsung atas sejauh mana hal ini dapat terwujud. Badan Pengelola Dana Perkebunan, atau BPDP, lembaga pemerintah yang mengelola dana perkebunan sawit, disebut mendukung hilirisasi dan pemberdayaan UMKM sekaligus penelitian dan pengembangan penerapan ekonomi sirkular. Alpenbun, asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan perkebunan, disebut sebagai mitra dalam menerjemahkan hasil penelitian ke praktik di tingkat kebun dan perkebunan rakyat, tempat sebagian besar tenaga kerja dan luas lahan sawit Indonesia sebenarnya berada.

Kombinasi itu, lembaga pendanaan dan kebijakan ditambah jaringan pendidikan dan pelatihan, merupakan jalur implementasi yang lebih konkret dibandingkan sekadar temuan akademik semata. Ini menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut mencerminkan dorongan aktif yang sudah berjalan di dalam struktur kelembagaan sektor ini, bukan sekadar gagasan yang diusulkan universitas secara terpisah.

Yang masih menghambat

Tak satu pun media yang meliput penilaian ini menyebutnya sebagai transisi yang sudah tuntas. Hambatan yang disebutkan berdampingan dengan angka delapan hingga sembilan kali itu bersifat spesifik: biaya investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur pengolahan, keterbatasan teknologi dalam mengonversi aliran biomassa tertentu secara efisien, pasar yang belum berkembang untuk sejumlah produk turunan, serta biaya logistik dan distribusi yang dapat menggerus keekonomian pengangkutan material biomassa yang besar volumenya dari kebun rakyat yang tersebar ke titik pengolahan. Kapasitas perkebunan rakyat untuk mengadopsi praktik baru, mengingat besarnya porsi lahan sawit Indonesia yang berada di luar perkebunan besar korporasi, disebut sebagai kendala tambahan, bukan sekadar catatan kaki.

Kategori hambatan itu sama dengan yang memperlambat adopsi ekonomi sirkular di sebagian besar sektor komoditas: modal, kematangan teknologi, kedalaman pasar, dan logistik. Yang membedakan biomassa sawit adalah skala yang sudah menganggur, 261,7 juta ton per tahun, menunggu keempat kendala itu mereda sebelum pengganda delapan hingga sembilan kali dapat terwujud menjadi nilai riil, bukan sekadar perkiraan model.

Pandangan Sirkularium

Bagi lembaga pemerintah dan institusi publik yang berkepentingan dengan tata kelola sawit, penilaian ini menawarkan contoh yang relevansinya melampaui komoditas itu sendiri. Lembaga yang dapat menetapkan pengganda spesifik atas nilai aliran sumber daya yang selama ini diperlakukan sebagai limbah, sekaligus menyebutkan hambatan konkret antara perkiraan itu dan realisasinya, telah menyelesaikan separuh pekerjaan yang lebih sulit dalam sebuah proses valuasi ekonomi. Tugas yang tersisa, memverifikasi angka itu dengan data lapangan dari kebun dan pabrik tertentu, serta memantaunya seiring waktu ketika kapasitas pengolahan mulai beroperasi, adalah jenis kerja valuasi berkelanjutan dan metodis yang memperkuat posisi sebuah sektor di hadapan pemberi pembiayaan, regulator, dan publik, bukan perhitungan sekali jadi yang dibuat untuk menjawab satu audit atau sengketa tertentu.

Logika yang sama berlaku langsung pada fokus utama sektor sumber daya Sirkularium, yaitu pertambangan. Aliran biomassa dengan pengganda nilai delapan hingga sembilan kali yang kredibel, disertai daftar hambatan pembiayaan dan teknologi yang jelas, adalah persis jenis keluaran yang seharusnya dihasilkan oleh valuasi ekonomi yang ketat dan terverifikasi secara independen, dibangun dari data produksi riil dan bukan asumsi, di seluruh sektor sumber daya Indonesia sebagai praktik standar. Pembuat kebijakan yang mempertimbangkan ke mana insentif hilirisasi harus diarahkan, dan pemberi pembiayaan yang mempertimbangkan investasi ekonomi sirkular mana yang paling cepat memberi hasil, kini memiliki perkiraan yang spesifik dan bersumber jelas untuk diuji, bukan sekadar seruan umum tentang keberlanjutan. Yang akan menentukan langkah berikutnya adalah apakah BPDP, Alpenbun, dan perkebunan itu sendiri menghasilkan data lapangan yang dibutuhkan untuk memastikannya.