Unit biomassa PLN dorong standardisasi bahan bakar untuk perluas co-firing PLTU secara nasional

Apa yang terjadi

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), unit pemasok bahan bakar milik PLN, memanfaatkan simposium Material Handling Innovation for Wood-Based Industries akhir Juli untuk menyampaikan argumen yang tegas: perluasan co-firing biomassa di PLTU Indonesia tidak lagi terutama bergantung pada seberapa besar residu pertanian dan kehutanan yang bisa dihasilkan negara ini. Yang menentukan adalah apakah residu tersebut bisa dikumpulkan, dinilai mutunya, dan dikirim sesuai spesifikasi, dalam skala besar, dengan jadwal yang bisa direncanakan oleh pembangkit listrik.

Hokkop Situngkir, Direktur Biomassa PLN EPI, menyampaikan di simposium tersebut bahwa keberhasilan program co-firing ditentukan oleh efisiensi rantai pasok, standardisasi kualitas bahan bakar, serta infrastruktur pengolahan yang andal, bukan oleh volume biomassa yang tersedia secara nasional. Ini adalah pembingkaian yang cukup mencolok. Basis sumber daya biomassa Indonesia tergolong besar menurut ukuran apa pun; Situngkir sebelumnya menyebut potensi nasional mencapai 83,4 juta ton per tahun, terkonsentrasi di Sumatra (42,8 juta ton) dan Kalimantan (18,9 juta ton). Kendala utama, menurut penjelasan PLN EPI sendiri, terletak di hilir sumber daya mentah tersebut, yaitu pada logistik dan kendali mutu.

Pembingkaian ini penting karena co-firing merupakan salah satu dari sedikit instrumen dekarbonisasi yang dapat digunakan Indonesia tanpa harus menghentikan operasi aset PLTU yang sudah ada. Sekitar 90 persen kapasitas pembangkit terpasang di Indonesia masih menggunakan energi fosil, tersebar di sekitar 200 unit PLTU di 52 lokasi, sekitar 200 unit PLTG/PLTGU/PLTMG, dan hampir 800 unit PLTD, menurut data yang dipaparkan Situngkir. Menghentikan armada tersebut secara total bukan hal yang cepat maupun murah. Dengan mencampur biomassa ke dalam bahan bakar, pembangkit dapat menurunkan porsi batu bara dan intensitas emisinya sambil tetap beroperasi, itulah sebabnya PLN EPI menjadikan rekayasa rantai pasok, bukan sekadar penyediaan bahan baku, sebagai pusat strateginya pada 2026.

Angka-angka di baliknya

PLN EPI memasok 2,35 juta ton biomassa ke armada co-firing-nya pada 2025, yang menurut perusahaan berhasil menghindarkan 2,72 juta ton emisi setara karbon dioksida sepanjang tahun tersebut. Laporan terpisah mengenai status implementasi program mencatat pemanfaatan biomassa mencapai 932.906 ton di 52 PLTU peserta per Juni 2026, bersumber dari 16 jenis bahan baku dengan nilai kalor rata-rata 3.263 kilokalori per kilogram, indikator dari sistem pelacakan mutu yang kini dibangun dalam program tersebut.

Pasokan kumulatif sepanjang 2023 hingga 2026 mencapai 4,77 juta ton, didominasi dua kategori bahan baku: serbuk gergaji sebesar 54,6 persen dan woodchip sebesar 22,4 persen. Target ke depan PLN EPI naik cukup signifikan, menjadi 3,65 juta ton pada 2026 dan 4,07 juta ton pada 2027, dengan ambisi jangka panjang mencapai 10 juta ton pada 2030. Memenuhi target jangka pendek saja membutuhkan kapasitas pasokan biomassa sekitar 9 juta ton untuk memberi makan armada co-firing 52 pembangkit berkapasitas 18.154 megawatt, sebuah peningkatan skala yang menjelaskan mengapa standardisasi, bukan sekadar potensi bahan baku, menjadi prioritas yang dinyatakan perusahaan.

Untuk mengurangi risiko bagi pemasok dalam peningkatan skala ini, PLN EPI memperkenalkan skema kontrak pembelian hingga lima tahun, memberikan kepastian pendapatan bagi petani, koperasi, dan pengolah biomassa agar berani berinvestasi pada infrastruktur pengumpulan dan pengolahan, alih-alih menjual ke pasar spot. Perusahaan secara eksplisit membingkai ini sebagai pembangunan ekosistem, bukan sekadar pengadaan.

"Bioenergi bukan hanya mengganti batu bara. Yang kami bangun adalah ekosistem bioenergi dari desa hingga pembangkit listrik," kata Situngkir.

Sumber bahan baku yang disebutkan PLN EPI meliputi tandan kosong kelapa sawit, cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, pelepah sawit, dan limbah kayu, semuanya residu dari operasi kehutanan, perkebunan, dan pertanian, bukan biomassa yang sengaja ditanam, sebuah pembeda yang ditekankan perusahaan untuk mengantisipasi kekhawatiran terkait alih fungsi lahan dan deforestasi.

Mengapa ini penting

Perdebatan transisi energi di Indonesia cenderung berpusat pada pembangkit energi terbarukan baru, surya, angin, dan penyimpanan energi, di mana Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam kapasitas terpasang. Co-firing adalah instrumen yang berbeda sifatnya: ia memperbaiki profil emisi aset yang sudah ada dan sudah lunas secara investasi, tanpa harus menunggu siklus transmisi atau perizinan baru. Bagi perekonomian yang sekitar 90 persen pembangkitnya masih bertumpu pada batu bara, ini menjadikan co-firing salah satu alat dekarbonisasi yang paling siap diterapkan segera, baik oleh pembuat kebijakan maupun oleh PLN sendiri.

Dorongan standardisasi ini juga memiliki dimensi pengembangan wilayah yang mudah terlewat jika hanya melihat angka emisi agregat. PLN EPI telah membangun infrastruktur pengumpulan fisik untuk mendukung ambisi penyediaan bahan bakunya, termasuk fasilitas hub biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat, yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengolah awal residu dari lahan pertanian sekitar sebelum dikirim ke pembangkit listrik. Rencana ekosistem biomassa PLN EPI yang lebih luas, terkait dengan target energi baru terbarukan 2025-2029 sebesar 12,22 gigawatt, memproyeksikan investasi sekitar Rp1,682 triliun dan sekitar 760.000 lapangan kerja hijau di sepanjang rantai pasok, mulai dari pengumpulan oleh petani kecil hingga pengolahan dan logistik.

Alasan investasi dan lapangan kerja itulah yang membuat PLN EPI memilih untuk menonjolkan kualitas rantai pasok dalam komunikasi publiknya, bukan sekadar target tonase. Program biomassa yang tidak dapat menjamin spesifikasi bahan bakar yang konsisten kepada operator pembangkit akan sulit mempertahankan kontrak pembeliannya, betapapun besar potensi residu yang terlihat di atas peta. Standardisasi adalah yang mengubah estimasi sumber daya menjadi input industri yang dapat dibiayai dan diulang secara berkelanjutan.

Yang akan datang

Ujian berikutnya bagi program ini adalah eksekusi terhadap angka yang telah ditetapkan sendiri: apakah pasokan 2026 mencapai target 3,65 juta ton, apakah kontrak pembelian lima tahun menarik cukup banyak partisipasi petani dan koperasi untuk membangun jaringan pengumpulan yang tahan lama, dan apakah model hub Tasikmalaya dan Ciamis dapat direplikasi dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk mendukung 52 pembangkit secara bersamaan. PLN EPI mengisyaratkan akan terus memperluas infrastruktur hub sepanjang sisa dekade ini seiring volume co-firing bergerak menuju angka 10 juta ton yang ditargetkan pada 2030.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik, kasus PLN EPI menjadi ilustrasi yang berguna dari prinsip yang lebih luas dalam transisi ekonomi sirkular Indonesia: kelimpahan sumber daya dan keberhasilan program bukanlah hal yang sama. Potensi biomassa negara ini tidak diragukan. Yang menentukan apakah potensi tersebut benar-benar terkonversi menjadi emisi yang terhindarkan adalah standardisasi mutu, struktur kontrak yang memberi kepastian perencanaan bagi pemasok, dan infrastruktur logistik yang dibangun mendahului permintaan, bukan sebagai respons terhadapnya.

Institusi yang mengawasi kebijakan co-firing, peta jalan dekarbonisasi industri, atau program pengembangan ekonomi biomassa regional sebaiknya menjadikan standar rantai pasok, bukan hanya inventaris bahan baku, sebagai metrik yang dipantau secara ketat. Spesifikasi kualitas bahan bakar yang terstandardisasi, pelaporan nilai kalor yang transparan, dan kepastian pembelian jangka panjang dapat direplikasi ke rantai nilai biomassa lain di luar pembangkit listrik, termasuk boiler industri dan co-processing tanur semen, sektor-sektor yang juga tercantum dalam peta jalan dekarbonisasi industri Indonesia. Pembiayaan dan bantuan teknis yang diarahkan pada infrastruktur pengumpulan dan pengolahan awal, bukan hanya pada pasokan di tingkat perkebunan, kemungkinan besar akan memberikan dampak marjinal terbesar terhadap kecepatan pencapaian target co-firing nasional.