PLN membundel 7.046 megawatt proyek hidro dalam paket pengadaan tunggal untuk mempercepat pipeline 11,7 gigawatt

Forum yang mengubah potensi menjadi kalender pengadaan

Indonesia telah membicarakan potensi tenaga airnya selama puluhan tahun. Pada Rabu, 5 Agustus 2026, pembicaraan itu bergerak selangkah lebih dekat ke tahap kontrak. Indonesia Hydropower Summit 2026, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Auditorium PT PLN (Persero) Jakarta, mengusung tema "Hydropower for Energy Security: Akselerasi PLTA sebagai Pilar Keandalan Sistem Kelistrikan dan Transisi Energi Indonesia". Substansinya sejalan dengan judulnya. Alih alih mengulang estimasi sumber daya, PLN menggunakan forum tersebut untuk memaparkan bentuk tender yang akan dijalankannya.

Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), memaparkan desain pengadaan bundel yang mencakup 7.046 megawatt tenaga air. Ketimbang menenderkan puluhan lokasi satu per satu, PLN mengelompokkannya menjadi paket paket regional: paket peaker Sumatera 1.071 megawatt, paket baseload Sumatera 1.800 megawatt, paket peaker Kalimantan 150 megawatt, paket baseload Kalimantan 825 megawatt, serta dua tahap baseload Sulawesi masing masing 1.400 megawatt dan 1.800 megawatt. Paket peaker Sumatera, dengan kapasitas sekitar 1.000 megawatt, sudah berada dalam proses tender. Paket baseload Sumatera akan dilepas bertahap, dimulai dari sekitar 350 megawatt.

Logikanya bersifat prosedural, bukan teknis. Setiap tender berdiri sendiri menyerap upaya kelembagaan yang sama besarnya tanpa memandang ukuran proyek, sementara pipeline hidro Indonesia berisi sangat banyak lokasi berskala kecil. Pembundelan mengubah beban administratif tersebut menjadi sejumlah kompetisi yang lebih sedikit, lebih besar, dan lebih menarik.

"Semakin banyak peserta, semakin kompetitif. Skala yang lebih besar menghasilkan hasil yang lebih baik," ujar Suroso Isnandar dalam forum tersebut, menjelaskan alasan PLN mengelompokkan paket ketimbang menender lokasi per lokasi.

Angka di balik program 11,7 gigawatt

Paket bundel tersebut berada di dalam komitmen yang jauh lebih besar. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 hingga 2034, atau RUPTL, mengalokasikan 11.689,99 megawatt untuk PLTA dan PLTM yang tersebar di 315 proyek. Angka itu merupakan bagian dari rencana nasional menambah 69,5 gigawatt kapasitas pembangkitan sepanjang dekade ini, di mana sekitar 76 persen diharapkan berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan.

Pembagian kepemilikannya menjadi unsur yang paling menonjol. Produsen listrik swasta atau independent power producer memperoleh alokasi 10,55 gigawatt melalui 262 proyek, terdiri atas 48 PLTA dengan total 9.441 megawatt dan 214 PLTM dengan total 1.110,16 megawatt. PLN sendiri menggarap 7 proyek PLTA sebesar 361 megawatt dan 20 proyek PLTM sebesar 51,15 megawatt. Subholding PLN menggarap 17 proyek PLTA sebesar 698,1 megawatt dan 9 proyek PLTM sebesar 28,58 megawatt.

"IPP akan memegang peran yang sangat besar, lebih besar dari peran PLN maupun subholding," kata Suroso Isnandar mengenai alokasi tersebut.

Kebutuhan modal mengikuti volumenya. Merealisasikan 11,7 gigawatt PLTA membutuhkan sekitar USD 35 miliar, atau sekitar Rp627,38 triliun dengan asumsi kurs Rp17.925 per dolar, berdasarkan tolok ukur indikatif sekitar USD 3 juta per megawatt kapasitas terpasang. Suroso menempatkan tenaga air sebagai salah satu fondasi transisi menuju target net zero emission 2060, bukan sebagai kelas aset yang berdiri sendiri.

Kesiapan, bukan ambisi, yang menjadi kendala utama

Kontribusi paling jelas dari sisi perencanaan publik datang dari Abdul Malik Sadat, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Argumennya adalah bahwa modal untuk tenaga air di Indonesia tersedia, dan yang menentukan apakah modal itu benar benar datang adalah kualitas persiapan sebelum proyek masuk ke pasar.

Sadat mengidentifikasi empat hambatan praktis: tumpang tindih perencanaan tata ruang, ketidaksesuaian antara lokasi potensi hidro dan pusat permintaan listrik, kendala kelembagaan dan regulasi, serta dokumentasi kesiapan proyek yang belum lengkap. Tidak satu pun dari hambatan tersebut merupakan persoalan teknis mengenai turbin. Semuanya dapat diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal dan lebih terkoordinasi.

Bappenas mendorong dua instrumen untuk menjawab hal ini secara langsung. HydroSelect adalah alat penapisan awal yang menilai 12 risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola sebelum sebuah lokasi dilanjutkan, sehingga persoalan muncul pada tahap konsep dan bukan pada tahap financial close. Hydropower Sustainability Standard adalah kerangka penilaian kinerja yang diterapkan dari tahap persiapan hingga tahap operasi.

"Penting dari awal kita menerapkan HydroSelect dan Hydropower Sustainability Standard agar bankability-nya naik," ujar Sadat.

Sadat juga menyoroti struktur pembiayaannya, mencatat bahwa banyak pemilik proyek, termasuk badan usaha milik negara, tidak memiliki neraca yang cukup kuat untuk mendanai pengembangan sendiri, dan mendorong diversifikasi yang lebih luas melalui blended finance. Mitra pembangunan yang telah aktif di sektor ini, antara lain Bank Dunia, JICA, KfW, dan Asian Development Bank, menyediakan lapisan konsesional yang menjadi tumpuan struktur semacam itu. Proyek pumped storage Upper Cisokan menggambarkan rentang waktu yang terlibat, dengan siklus pengembangan sekitar 15 tahun dari konsep hingga penyelesaian.

Mengapa tenaga air layak berperan dalam jaringan yang menyerap lebih banyak surya

KH Ali Masykur Musa, Komisaris Independen PT PLN (Persero), memaparkan argumen dari sisi sistem. Tenaga air memanfaatkan sumber daya domestik dan menghasilkan listrik rendah emisi, sehingga menjawab tujuan ketahanan energi dan tujuan iklim sekaligus. Di luar energi yang dihasilkannya, tenaga air memberikan nilai keandalan dan fleksibilitas operasi bagi sistem.

Atribut kedua itu semakin bernilai seiring bertambahnya kapasitas surya di Indonesia. Pembangkitan yang bersifat variabel membutuhkan pasangan yang dapat didispatch dengan cepat dan mampu menahan keluaran sepanjang beban puncak malam hari. Inilah alasan PLN memisahkan paket peaker dari paket baseload dalam desain pengadaannya. Kapasitas peaker di Sumatera dan Kalimantan dibeli untuk fleksibilitas, sedangkan kapasitas baseload di Sumatera dan Sulawesi dibeli untuk pasokan tetap. Membelinya sebagai produk yang berbeda membuat layanan sistem tersebut menjadi eksplisit, bukan sekadar produk sampingan.

Ali Masykur Musa merumuskan pertanyaan intinya sebagai bagaimana mengubah potensi sumber daya menjadi proyek yang siap dibangun, memperoleh pembiayaan, dan selesai tepat waktu. Kesimpulannya, percepatan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus dilaksanakan secara end to end, dari perizinan dan lahan hingga commissioning.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Bagi pemerintah dan institusi publik, ada tiga implikasi praktis dari pengumuman pekan ini.

Pertama, titik berat telah bergeser dari perencanaan ke desain transaksi. Dengan 262 dari 315 proyek dialokasikan kepada produsen swasta, keterampilan sektor publik yang menentukan kini adalah kemampuan menyusun dan menjalankan pengadaan yang kompetitif, serta mengelola kontrak sepanjang umur aset yang panjang. Pembundelan merupakan respons yang tepat terhadap keterbatasan kapasitas administratif, dan manfaatnya akan terwujud melalui persiapan tender yang disiplin dan kriteria evaluasi yang jelas.

Kedua, kesiapan proyek layak diperlakukan sebagai pekerjaan infrastruktur tersendiri yang dianggarkan. Studi kelayakan, kajian lingkungan dan sosial, penataan lahan, serta rekaman data hidrologi adalah masukan yang membuat sebuah proyek layak dibiayai. Menerapkan HydroSelect dan Hydropower Sustainability Standard pada tahap konsep merupakan intervensi berbiaya rendah dengan pengaruh besar terhadap biaya modal yang akhirnya harus dibayar sebuah proyek.

Ketiga, pemerintah daerah memiliki peran yang spesifik dan konstruktif. Tumpang tindih tata ruang dan jarak antara sumber daya dengan pusat permintaan paling efisien diselesaikan di tingkat provinsi dan kabupaten, melalui rencana tata ruang yang mengakui lokasi hidro dan melalui perencanaan transmisi yang terkoordinasi. Sulawesi, dengan 3.200 megawatt dalam dua tahap baseload, adalah contoh paling jelas wilayah yang laju pelaksanaannya akan ditentukan oleh persiapan di daerah.

Yang perlu dicermati berikutnya: hasil tender peaker Sumatera yang kini berada di pasar, jadwal pelepasan sisa kapasitas baseload Sumatera di luar 350 megawatt tahap awal, dan struktur blended finance pertama yang dirakit di sekitar paket paket Sulawesi. Ketiga sinyal itu akan menunjukkan apakah pendekatan bundel benar benar mengubah potensi tenaga air Indonesia menjadi kontrak dengan kecepatan yang diasumsikan RUPTL.