Kadar nikel yang ditulis pada dokumen uji merugikan negara Rp401 miliar, dan kasus ini menunjukkan di mana nilai mineral sebenarnya ditentukan

Kejaksaan Agung memaparkan rincian sebuah perkara ekspor nikel dalam konferensi pers di Jakarta pada 31 Agustus 2026. PT Ceria Nugraha Indotama, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara, mengembalikan Rp401.653.737.469,69 kepada negara. Angka tersebut adalah kerugian yang dihitung BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan uangnya telah disetorkan ke rekening pemerintah di Bank Mandiri.

Mekanisme yang menjadi pusat perkara ini layak dipahami secara cermat, karena ini bukan cerita tentang bijih yang dicuri. Tidak ada yang diambil tanpa ditambang dan dikapalkan secara terbuka. Yang diubah adalah sebuah angka pada selembar kertas.

Apa yang menjadi pokok perkara

Saiful Bahri Siregar, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menggambarkan modusnya sebagai pengaturan hasil uji kadar nikel sehingga hasil pengujian keluar di bawah 1,7 persen. Ia menyatakan perusahaan, bersama-sama dengan penyelenggara negara, memperoleh hasil uji pada tingkat tersebut, dan bahwa PT CNI menggunakan dokumen yang tidak sah untuk melakukan ekspor nikel secara tidak sah, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Garis 1,7 persen adalah ambang yang dipakai aturan Indonesia untuk memisahkan bijih nikel yang boleh meninggalkan negeri ini dari bijih yang disediakan bagi pengolahan dalam negeri. Penyidik menduga dokumen tersebut menempatkan bijih CNI pada sisi yang boleh diekspor, padahal material itu tidak semestinya berada di sana.

Ada celah kedua. Sepanjang 2017 sampai 2019 perusahaan memegang izin operasi produksi namun belum memperoleh RKAB yang disetujui, yaitu rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang wajib berlaku bagi setiap pemegang izin tambang di Indonesia. Meski demikian perusahaan tetap memperoleh rekomendasi ekspor. Penyidikan mencakup periode 2017 sampai 2020.

Rekam penyidikannya cukup besar: 116 saksi diperiksa, tiga ahli dilibatkan, 143 dokumen disita, dan penggeledahan dilakukan di tiga lokasi. Penyidik menyatakan perkara berlanjut dan pengembalian uang tidak menutupnya, dengan pekerjaan yang masih berjalan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana perorangan.

Kadar adalah harga

Sirkularium membaca ini sebagai perkara valuasi, dan yang paling jernih muncul dalam tata kelola sumber daya Indonesia sepanjang tahun ini.

Bijih nikel laterit bukan komoditas yang seragam. Nilainya hampir sepenuhnya ditentukan hasil uji: kadar nikel lebih dulu, lalu besi, kobalt, kromium, silika, magnesia, dan kadar air. Formula harga patokan yang direvisi Indonesia pada 2026 mencerminkan persis hal ini, bergerak melampaui kadar nikel semata agar memperhitungkan mineral ikutan, serta memindahkan satuan hitung dari dry metric ton ke wet metric ton untuk menangkap kadar air. Royalti adalah persentase yang dikenakan pada harga acuan yang dengan sendirinya terindeks pada kadar. Kelayakan ekspor adalah fungsi dari kadar. Spesifikasi umpan smelter adalah fungsi dari kadar.

Setiap angka yang penting dalam perdagangan nikel, yaitu harga, royalti, izin ekspor, dan kewajiban hilirisasi, berada di hilir dari satu angka laboratorium. Itu menjadikan hasil uji sebagai dokumen paling bernilai dalam rantai ini sekaligus paling menggiurkan untuk dipalsukan.

Dilihat demikian, Rp401,65 miliar bukanlah jumlah luar biasa yang ditarik lewat skema yang rumit. Itu adalah konsekuensi aritmetika dari menggeser satu desimal ke arah yang tepat sepanjang tiga tahun pengapalan.

Di mana ini berdiri dalam program yang lebih luas

Yang membuat waktunya patut dicatat adalah betapa banyak agenda kebijakan Indonesia pada 2026 yang membidik persis kegagalan jenis ini, dari beberapa arah sekaligus.

Formula harga patokan nikel dan bauksit disusun ulang agar karakteristik bijih yang dinilai lebih sulit disalahsajikan. Kuota produksi diperketat dan dialokasikan dengan merujuk kontribusi royalti, yang menaikkan nilai dari catatan produksi yang akurat. PT Danantara Sumberdaya Indonesia kini menjalankan pengawasan ekspor batubara, minyak sawit mentah, dan ferroalloy, menyatukan SIMBARA, national single window, dan data kepabeanan, dengan kuantitas dan kualitas transaksi termasuk hal yang diperiksanya, serta under invoicing dan transfer pricing disebut sebagai sasarannya. Bursa mineral dan komoditas strategis nasional dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 untuk membentuk Indonesia Reference Price.

Masing-masing instrumen itu mengandaikan pengukuran fisik yang mendasarinya sudah benar. Harga referensi yang dibangun di atas kadar yang dilaporkan hanya sebaik hasil uji di belakangnya. Perkara ini menjadi pengingat berguna bahwa infrastruktur penemuan harga dan infrastruktur verifikasi fisik harus maju bersama.

Sisi penegakan hukum juga menjadi jauh lebih mampu. BPKP menghasilkan angka kerugian sampai satuan rupiah, dan seluruh jumlahnya dipulihkan serta disetorkan, bukan sekadar diperintahkan. Itu rantai yang bekerja dari perhitungan audit sampai pemulihan, dan rantai yang sama pula yang memberi kekuatan pada angka kerugian ekonomi lingkungan ketika pengadilan menerapkan Permen LH No. 7 Tahun 2014.

Pandangan Sirkularium

Hasil dalam perkara ini mencerminkan kinerja baik institusi yang terlibat. Kerugian spesifik dihitung oleh badan audit, seluruh jumlahnya dikembalikan, dan proses pidana berlanjut alih-alih memperlakukan pembayaran sebagai penyelesaian. Bagi pemerintah dan institusi publik, tiga catatan menyusul.

Pertama, integritas hasil uji layak memperoleh perhatian institusional yang setara dengan yang kini diterima pembentukan harga. Penetapan kadar berada di tangan laboratorium komersial dan perusahaan surveyor, dan mutu pekerjaan itu menentukan nilai setiap angka berikutnya. Persyaratan akreditasi, uji banding independen secara sampling pada titik pemuatan, serta penyimpanan sampel rujukan tersegel akan membuat pengaturan seperti yang didakwakan di sini jauh lebih sulit dipertahankan. Mengaitkan hasil uji ke dalam SIMBARA pada titik pengujian, bukan pada titik pelaporan, akan menutup celahnya lebih jauh.

Kedua, temuan soal RKAB menunjuk pada persoalan koordinasi yang sebaiknya diperbaiki lewat sistem, bukan lewat perkara. Pemegang izin tanpa rencana kerja yang disetujui dan masih berlaku semestinya tidak dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Itu adalah persoalan integrasi data, dan Indonesia sudah membangun lapisan integrasi yang akan menangkapnya.

Ketiga, dan inilah catatan yang paling ingin dibawa Sirkularium ke depan, logika yang sama berlaku bagi neraca lingkungan. Hasil uji yang merendahkan kadar sekaligus merendahkan nilai, royalti, dan kewajiban dalam satu langkah. Angka tutupan lahan atau luas reklamasi yang tidak diverifikasi melakukan hal persis sama pada sisi lingkungan, dan dengan pengawasan yang jauh lebih longgar, karena tidak ada padanan BPKP yang secara rutin menghitungnya ulang. GIS dan penginderaan jauh membuat verifikasi independen atas kondisi konsesi menjadi mudah dan berulang. Menerapkannya sebagai praktik tetap akan memberi kolom lingkungan bobot pembuktian yang sama dengan yang kini terbukti dimiliki kolom keuangan.

Bagi operator, pembacaan praktisnya adalah bahwa dokumentasi kini menjadi titik paparannya. Kadar, tonase, status izin, dan kelayakan ekspor semakin saling diperiksa silang antarsistem negara dan dapat direkonstruksi bertahun-tahun kemudian. Hal yang sama mulai berlaku bagi posisi lingkungan, tempat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengharapkan angka terukur. Perusahaan yang memegang seri valuasi terverifikasi independen atas posisi lahan, air, dan ekosistemnya berargumen dari bukti, dan bukti itulah yang menurut perkara ini kini mampu diuji oleh negara.

Yang perlu diamati berikutnya adalah apakah pertanggungjawaban perorangan ditetapkan, apakah pengawasan laboratorium dan surveyor diperketat dalam Peraturan Presiden mineral kritis yang sedang disiapkan, dan apakah data kadar mulai mengalir ke sistem nasional pada titik pengujian.