Surya dan penyimpanan bergerak ke depan rencana jaringan Indonesia

Dari keraguan menjadi magnet investasi

Indonesia kian disebut, bersama Vietnam dan Filipina, sebagai magnet investasi terbarukan, bukan sekadar sistem listrik beremisi tinggi yang dibangun di atas batu bara. Sebagian besar pergeseran itu mengalir lewat proyek hibrida yang memasangkan surya dengan penyimpanan baterai, kombinasi yang menjawab intermitensi yang dahulu menghambat surya dan membuat perencana jaringan berhati-hati. Surya tanpa penyimpanan hanya menghasilkan listrik saat matahari mendukung. Menambahkan baterai memungkinkan listrik itu digeser ke beban puncak malam dan dipakai menstabilkan jaringan, dan itulah yang membuat surya cukup andal untuk menjadi dasar perencanaan sistem nasional.

Indonesia memasuki 2026 dengan kapasitas surya terpasang kumulatif sekitar 1,49 GW setelah menambah 546 MW pada 2025, basis yang kecil dibanding target yang kini ada di atas meja. Yang berubah bukan angka terpasangnya, melainkan keseriusan rencana yang menopangnya, mulai dari cetak biru jaringan sepuluh tahun milik PLN hingga program surya dan penyimpanan tingkat desa yang dimandatkan langsung oleh presiden.

Apa sebenarnya yang diminta rencana nasional

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL milik PLN untuk 2025 hingga 2034 menetapkan 69,5 GW kapasitas pembangkit baru, dengan 42,6 GW atau 76 persen di antaranya diharapkan berasal dari sumber terbarukan. Surya PV menyumbang porsi terbesar dari pembangunan terbarukan itu sebesar 17,1 GW, di atas tenaga air 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, dan bioenergi 0,9 GW, rincian yang ditampilkan pada grafik di atas. Penyimpanan berdiri di samping target pembangkit, bukan di dalamnya, karena rencana ini menetapkan 10,3 GW kapasitas penyimpanan energi, terbagi antara 6,0 GW pumped hydro dan 4,3 GW sistem penyimpanan baterai (BESS), yang dimaksudkan agar jaringan mampu menyerap surya dan angin intermiten dalam jumlah sebesar itu tanpa kehilangan keandalan. Pemerintah memperkirakan terbarukan akan mencapai 35 persen dari bauran listrik nasional pada 2034 di bawah rencana ini.

Berjalan paralel, dan dimandatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, adalah ambisi yang berbeda dan jauh lebih besar, yaitu Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GW untuk Koperasi Desa. Dari total itu, 80 GW akan didistribusikan dalam susunan surya kecil 1 MW yang dipasangkan dengan baterai 4 MWh masing-masing, sehingga totalnya mencapai 320 GWh kapasitas baterai di sebanyak 80.000 desa, sementara sisa 20 GW dibangun sebagai pembangkit terpusat yang lebih besar, tersambung ke jaringan utama atau berdiri sendiri. Setiap sistem desa akan dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi desa di bawah program Merah Putih, bukan langsung oleh PLN. Target awal 10.000 sistem terpasang ditetapkan untuk Agustus 2025.

Mengapa keekonomiannya akhirnya masuk akal

Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), telah memodelkan biaya program desa ini dibanding pembangkit diesel yang akan digantikannya di jaringan-jaringan terisolasi.

"Perkiraan biaya listrik atau LCOE untuk sistem ini sekitar US$0,12 hingga 0,15 per kilowatt-jam selama 25 tahun ke depan, dibanding US$0,20 hingga 0,40 per kilowatt-jam untuk genset diesel," kata Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform.

Selisih itu, kurang lebih separuh biaya diesel pada titik tertingginya, adalah argumen ekonomi dalam satu angka, dan itu menjelaskan mengapa program sebesar ini dicoba di desa-desa yang selama ini listriknya mahal karena logistik bahan bakar. Namun Tumiwa juga tegas menyebut bahwa membangun 100 GW surya terdistribusi dalam lima tahun akan sangat menantang, catatan hati-hati yang layak disandingkan dengan keunggulan biaya tadi.

Hibrida skala utilitas pun bergerak

Mikrogrid desa bukan satu-satunya bukti. Di Nusantara, Kalimantan, PT Sembcorp Renewables Indonesia dan PT PLN Nusantara Renewables yang dimiliki negara telah membangun susunan surya 50 MW yang dipasangkan dengan sistem baterai 14,2 MWh di lahan seluas 87 hektare, memakai 114.420 modul surya bifacial dan 126 paket baterai litium besi fosfat, diperkirakan menghasilkan sekitar 93 GWh energi terbarukan per tahun. Ini adalah proyek surya skala besar pertama Sembcorp di pasar Indonesia.

"Sembcorp senang bermitra dengan PLN dalam proyek ini. Dengan memanfaatkan pengalaman kami, kami akan menerapkan penyimpanan energi mutakhir dipasangkan dengan teknologi surya terbaru dalam proyek skala utilitas yang menjadi tonggak ini," kata Jen Tan, Kepala Divisi Energi Terbarukan untuk Singapura dan Indonesia di Sembcorp Industries.

Di tingkat pengadaan, PLN membuka tender pada Mei 2026 untuk paket Mentari Nusantara I, mencakup 1.225 MW pembangkit surya di berbagai lokasi, skala yang dengan sendirinya hampir menambah kapasitas surya sebesar total yang terpasang secara kumulatif hingga akhir 2025.

Kesenjangannya: minat yang melampaui aturan

Yang masih kurang bukan minat, melainkan aturan mapan tentang bagaimana penyimpanan dibayar. Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur harga atau pengoperasian penyimpanan baterai yang berdiri sendiri, meski tender energi terbarukan kian sering menyertakan BESS dalam kontrak yang sama. Kesenjangan itu mulai menyempit. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian ESDM, memastikan pada Februari 2026 bahwa sebuah peraturan menteri sedang dalam tahap akhir, melanjutkan Peraturan Menteri ESDM 19/2025 yang diterbitkan Desember 2025.

"Kami saat ini sedang menyelesaikan Peraturan Menteri ini, dan saya yakin ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pengembangan de-dieselisasi berbasis hidrogen," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Peraturan ini diperkirakan akan menetapkan formula tarif bagi sistem hibrida surya, angin, atau hidrogen yang dipasangkan dengan penyimpanan, dengan ambang kapasitas 10 MW yang membuat sistem terpencil dan kepulauan berskala lebih kecil memenuhi syarat untuk harga preferensial, serta aturan bahwa PLN akan membeli listrik tersebut kapan pun harganya lebih murah dari biaya pembangkit diesel setempat. Ini adalah perbaikan yang lebih sempit dibanding pasar penyimpanan nasional yang utuh, tetapi tepat menyasar wilayah terdepan dan tertinggal, tempat diesel saat ini masih mendominasi dan tempat program koperasi desa paling membutuhkan tarif yang layak dibiayai agar bisa berjalan.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan lembaga publik, benang merah dari RUPTL, program koperasi desa, dan proyek hibrida Nusantara adalah bahwa Indonesia telah melewati perdebatan soal apakah surya dan penyimpanan layak masuk rencana nasional, dan kini masuk ke pekerjaan yang lebih berat, yaitu membiayai, menyambungkan, dan memberi harga pada teknologi itu dalam skala besar. Target baterai 4,3 GW dalam RUPTL dan target 320 GWh terdistribusi dalam program desa bukan dua visi yang bersaing, melainkan dua skala berbeda dari teknologi yang sama, menjawab dua persoalan berbeda, yaitu fleksibilitas jaringan di satu sisi dan penggantian diesel di sistem terisolasi di sisi lain.

Uji jangka pendeknya adalah apakah peraturan menteri yang tengah disiapkan akan hadir dengan formula tarif yang cukup jelas sehingga koperasi atau pengembang bisa membawa proyek yang layak dibiayai ke bank, bukan sekadar rencana ke kementerian. Mengingat kehati-hatian Tumiwa sendiri bahwa target lima tahun untuk 100 GW sangat menantang, memprioritaskan aturan yang tuntas dibanding pengumuman kapasitas yang terus direvisi ke atas akan lebih efektif mengubah minat hari ini menjadi baterai yang benar-benar terpasang, dibanding sekadar menaikkan lagi angka targetnya.