Koridor jalan tol menjadi alamat pertama program surya 100 gigawatt Indonesia

Sepanjang sebagian besar tahun 2026, program surya 100 gigawatt Indonesia berwujud sebagai sebuah target, sebuah inventarisasi lahan, dan sebuah pertanyaan pembiayaan. Pada 7 Agustus, program itu memperoleh sesuatu yang lebih konkret: alamat pertamanya.

Target nasional akhirnya memiliki alamat pertama

Tri Winarno, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memastikan bahwa tahap awal program ini akan ditandai di Bali, dan bahwa agendanya adalah peresmian, bukan groundbreaking. Lokasinya adalah Tol Bali Mandara, jalan layang yang melintasi Teluk Benoa, tempat panel dipasang di sisi badan jalan dan bukan di atas lahan yang baru dibebaskan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberi sinyal mengenai lokasi tersebut tiga hari sebelumnya. Berbicara pada 4 Agustus, ia menyampaikan sedang mengusahakan jadwal Presiden Prabowo Subianto untuk peresmian itu, dan bahwa Bali menjadi pilihan yang paling mungkin. Wakil Menteri Yuliot Tanjung pada kesempatan yang sama memastikan program ini telah masuk ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 sampai 2034, atau RUPTL, sehingga berada di dalam siklus pengadaan dan perencanaan jaringan PLN, bukan di luarnya.

Pilihan kata itu penting. Peresmian menandakan bahwa perangkat keras sudah terpasang dan menghasilkan listrik, bukan sekadar lahan yang sudah disiapkan. Untuk program sebesar ini, perbedaan antara pencangkulan simbolis dan aset pertama yang beroperasi adalah perbedaan antara sebuah ambisi dan sebuah rekam jejak penyelesaian.

Berbicara di kantor kementerian pada 6 Agustus, Tri Winarno menjelaskan ke mana pendekatan ini akan berlanjut.

Nanti pengembangan ke depan, kemarin kami minta untuk kaji kalau sepanjang tol Jawa itu kira-kira dapat berapa kapasitas PLTS.

Mengapa ruang milik jalan adalah lahan termurah dalam program ini

Pemilihan koridor tol bukan kebetulan. Pilihan itu menjawab kendala tersulit yang dihadapi program ini di Jawa, yaitu lahan.

Pada akhir Mei, kementerian bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional mengidentifikasi sekitar 24.000 hektare lahan di Jawa yang tersedia untuk mendukung program tersebut. Angka itu terdengar besar sampai dibandingkan dengan targetnya. Seratus gigawatt hampir setara dengan seluruh kapasitas pembangkitan terpasang sistem nasional saat ini. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menggambarkan pekerjaan ini sebagai membangun armada pembangkit sebesar Indonesia untuk kedua kalinya di atas yang sudah ada.

Pada 30 Juni, kementerian memaparkan bagaimana skala itu hendak dicapai tanpa bersaing dengan pertanian, permukiman, atau kawasan hutan. Strateginya berupa daftar permukaan yang sudah ada dan sudah terganggu peruntukannya: permukaan waduk dan bendungan untuk instalasi terapung, dalam koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum; lahan bekas tambang; atap bangunan; kawasan industri, pergudangan dan bangunan komersial; serta ruang di sisi jalan tol.

Ruang milik jalan adalah butir yang paling sederhana secara administratif dalam daftar itu. Ruang itu berada di bawah satu pemegang konsesi, bukan ribuan sertifikat perorangan. Bentuknya linier, yang sejalan dengan cara aset transmisi dan distribusi direncanakan. Ruang itu sudah berpagar, terjaga, dan memiliki akses pemeliharaan. Tidak ada tanaman produktif di atasnya dan tidak ada penduduk yang bermukim. Singkatnya, ini adalah lahan yang biaya pembebasannya sudah dibayar sekali oleh negara, untuk keperluan yang berbeda.

Menempatkan pembangkit di atas infrastruktur yang sudah dibangun, sudah dibiayai, dan sudah diamankan adalah megawatt dengan hambatan paling rendah yang tersedia bagi pemerintah mana pun. Langkah itu mengubah biaya yang sudah tertanam menjadi aliran pendapatan kedua tanpa meminta satu rumah tangga pun berpindah.

Tol Sedyatmo, yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sedang disiapkan sebagai koridor berikutnya. Tol Trans Jawa, yang membentang sepanjang pulau dari Merak hingga Probolinggo, menjadi objek kajian kapasitas yang ditugaskan kementerian pada awal Agustus. Tri Winarno menyebutkan kajian itu dimulai tahun ini dan pelaksanaan fisik di koridor Jawa paling cepat menyusul pada 2027. Penjelasannya lugas: tahun ini sudah memasuki Agustus, sehingga eksekusi menjadi agenda tahun depan.

Angka-angka di balik dorongan 100 gigawatt

Program ini disusun bertahap, bukan dikerjakan dalam satu gerakan. Tahap percepatan pertama mencakup 17 gigawatt pembangkit surya, dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai yang oleh kementerian disebut sekitar 33 gigawatt. Keseluruhan 100 gigawatt ditargetkan pada 2029. Sebagian paket penyimpanan dan pembangkitan itu juga diarahkan untuk menggantikan pembangkit diesel yang masih beroperasi di jaringan luar Jawa.

Estimasi pembiayaan bergerak seiring rancangan yang mengerucut. Pada Juni, kementerian menyebut kebutuhan sekitar USD 100 miliar, setara sekitar Rp1.811 triliun pada kurs yang digunakan saat itu. Paparan kementerian yang lain pada akhir Juni menyebut angka yang lebih dekat ke Rp1.600 triliun untuk sepuluh tahun ke depan. Kedua angka itu belum direkonsiliasi dalam pemberitaan publik, dan selisihnya sebaiknya dibaca sebagai rentang tempat rencana modal akhir akan mendarat, bukan sebagai angka yang sudah final.

Argumen ekonomi yang disampaikan pemerintah bertumpu pada substitusi. Kementerian memproyeksikan program ini akan menggantikan impor energi senilai USD 14,4 miliar hingga USD 28,9 miliar, serta menyumbang hingga USD 26,6 miliar terhadap produk domestik bruto. Presiden Prabowo mengaitkan percepatan ini secara eksplisit dengan ketahanan energi, dengan menyebut ketidakpastian strategis akibat konflik di Timur Tengah sebagai alasan untuk memajukan pembangunan pembangkitan domestik.

Sebuah peraturan presiden untuk mempercepat pelaksanaan telah disiapkan sejak pertengahan tahun, dengan koordinasi yang berjalan lintas portofolio energi, pekerjaan umum, pertanahan, dan badan usaha milik negara.

Pekerjaan teknis dan koordinasi yang masih menanti

Penempatan di koridor menyelesaikan persoalan lahan dan memunculkan persoalan rekayasa. Tri Winarno menyebut secara terbuka variabel teknis utamanya: angin. Panel yang dipasang di sisi jalan layang, terutama yang melintasi perairan terbuka seperti Tol Bali Mandara, menghadapi kondisi beban yang tidak dialami hamparan datar di daratan. Desain dudukan, orientasi panel, dan jarak antarbaris semuanya harus diselesaikan berdasarkan data angin terukur, bukan diasumsikan dari spesifikasi atap standar. Kajian yang kini berjalan untuk koridor Jawa diperkirakan memuat penilaian tersebut bersama estimasi kapasitasnya.

Dua hal lain berada di kolom koordinasi. Pertama adalah interkoneksi. Pembangkitan linier yang terentang di sepanjang jalan raya menghasilkan daya dalam bentuk yang tidak diperhitungkan saat jaringan distribusi dirancang, dan penyelarasan transmisi serta interkoneksi antarlokasi yang telah teridentifikasi disebut Wakil Menteri sebagai bagian dari program kerja. Kedua adalah pengaturan komersial dengan pemegang konsesi jalan tol, yang asetnya diminta memikul fungsi kedua di luar rancangan dan lelang awalnya.

Semua ini bukan hal yang tidak lazim untuk infrastruktur berskala besar. Ini adalah urutan biasa dari sebuah program yang bergerak dari target menuju lelang.

Pandangan Sirkularium untuk pemerintah dan institusi publik

Keputusan penting di sini bukanlah angka kapasitasnya, melainkan doktrin penempatannya.

Dengan memilih permukaan yang sudah terikat peruntukannya lebih dahulu, kementerian menjadikan lahan sebagai pelayan program, bukan langit-langitnya. Itu adalah prinsip efisiensi sumber daya, dan prinsip yang sama menjadi pedoman praktik baik di seluruh ekonomi sirkular: tarik lebih banyak manfaat dari aset yang sudah tersedia sebelum menugaskan yang baru. Koridor tol yang menghasilkan listrik adalah aset infrastruktur yang memperoleh hasil kedua. Demikian pula permukaan waduk, lahan bekas tambang, atau atap pabrik.

Bagi pemerintah provinsi dan kota, implikasi praktisnya adalah tugas inventarisasi yang dapat dimulai segera dan tidak perlu menunggu lelang nasional. Setiap daerah memiliki daftar aset yang memenuhi kriteria yang sama dengan ruang milik jalan: kepemilikan tunggal, lahan yang sudah terganggu peruntukannya, keamanan dan akses yang sudah tersedia, serta tanpa penggunaan produktif yang bersaing. Atap gedung pemerintah, apron terminal dan pelabuhan, lahan perusahaan air minum, penutup tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ditutup, dan sempadan saluran irigasi semuanya memenuhi syarat. Mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi-lokasi itu di tingkat daerah adalah pekerjaan persiapan bernilai tertinggi yang tersedia bagi sebuah pemerintah daerah, karena langkah itu mengubah target nasional menjadi rangkaian bidang lahan yang siap dieksekusi.

Bagi PLN dan unit perencanaannya, model koridor memberi nilai lebih pada desain interkoneksi yang disiapkan sejak awal. Susunan linier mudah dibangun namun tidak sederhana untuk disambungkan, dan proyek yang bergerak paling cepat adalah yang kajian jaringannya dikerjakan berbarengan dengan kajian kapasitas, bukan sesudahnya.

Bagi lembaga pembiayaan, masuknya program ini ke dalam RUPTL adalah sinyal yang layak dicermati. Program yang berada di dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik memiliki tingkat kelayakan pembiayaan yang berbeda dengan sebuah target kementerian.

Yang perlu diamati berikutnya: tanggal yang ditetapkan Presiden untuk peresmian di Bali, angka kapasitas yang dihasilkan kajian tol Jawa, naskah peraturan presiden percepatan, dan syarat komersial yang disepakati dengan pemegang konsesi jalan tol. Empat hal itu akan menentukan apakah model koridor dapat diperluas melampaui demonstrasi pertamanya atau tetap menjadi etalase yang dipilih dengan baik.