TBS Energi Utama menghitung angka kerugian jika bertahan di bisnis batu bara

Sebuah angka dari panggung forum, bukan slogan

Dalam Lestari Summit 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta pada 22 Juli 2026, Triana Krisandini, Senior Vice President Sustainability PT TBS Energi Utama Tbk, memaparkan angka atas pertanyaan yang selama ini lebih banyak dijawab perusahaan batu bara Indonesia dengan pernyataan ambisi ketimbang hitungan pasti: berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung jika tetap bertahan di bisnis batu bara. Mengutip analisis pihak ketiga yang disusun dengan kerangka Task Force on Climate related Financial Disclosures, ia menyampaikan kepada forum bahwa ketergantungan berkelanjutan pada batu bara dapat membuat perusahaan menanggung potensi kerugian sekitar 3,8 miliar dollar AS pada 2050.

Angka ini tidak disampaikan sebagai peringatan dari pihak luar, melainkan sebagai masukan perencanaan internal. TBS, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TOBA dan dikenal hingga 2020 sebagai Toba Bara Sejahtra, telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mengubah angka tersebut menjadi strategi, bukan sekadar bahan pembicaraan. Perbedaan ini penting bagi cara pemerintah dan pelaku keuangan membaca pengungkapan ini: perusahaan menggunakan akuntansi risiko iklim untuk membenarkan alokasi modal, sebuah sinyal yang lebih tahan lama dibandingkan komitmen keberlanjutan yang dibuat untuk kepentingan reputasi semata.

"Risiko iklim kini menjadi risiko finansial nyata bagi neraca perusahaan, bukan lagi sekadar risiko reputasi."

Mengapa batu bara menjadi persoalan neraca keuangan

Pergeseran TBS tidak dimulai dari pengungkapan di Lestari Summit. Perusahaan meluncurkan Climate Transition Plan (CTP) pada November 2025, yang oleh manajemennya digambarkan sebagai kelanjutan dari peta jalan internal yang pertama kali disusun pada 2022 dengan nama TBS2030. Aksi paling nyata dalam rencana itu adalah divestasi dua anak usaha pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2024. Berdasarkan pemberitaan atas transaksi tersebut, kedua aset itu menyumbang sekitar 86 persen dari total emisi operasional Scope 1 dan Scope 2 perusahaan pada tahun sebelum penjualan, yang berarti satu keputusan divestasi menghilangkan sebagian besar jejak karbon langsung perusahaan dalam satu langkah, bukan melalui bertahun-tahun perbaikan efisiensi bertahap.

Perusahaan memasangkan divestasi itu dengan batas waktu tegas bagi sisa bisnis fosilnya: operasi pertambangan batu bara dijadwalkan berhenti sepenuhnya pada 2027, tiga tahun lebih cepat dari target netral karbon 2030 yang ditetapkan CTP bagi seluruh grup. TBS juga telah memperoleh keyakinan terbatas dari pihak ketiga atas pelaporan emisinya berdasarkan ISO 14064, dan menyatakan perencanaan transisinya mengikuti panduan pengungkapan iklim European Sustainability Reporting Standards E1 selain persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kombinasi yang menunjukkan pengungkapan ini dirancang untuk diperiksa pihak luar, bukan hanya untuk kalangan internal.

Dari kurang dari satu persen menjadi dua pertiga pendapatan

Bukti paling jelas bahwa ini adalah pergeseran operasional, bukan sekadar latihan pelaporan, terlihat pada komposisi pendapatan itu sendiri. Pada 2022, lini bisnis non batu bara hanya menyumbang kurang dari 1 persen dari total pendapatan TBS. Pada kuartal pertama 2024, kontribusi itu naik menjadi sekitar 65 persen, dan target yang dinyatakan perusahaan adalah aktivitas non batu bara memasok hampir 80 persen pendapatan pada 2030. Direktur Keuangan Juli Oktarina pernah menyebut porsi batu bara dalam portofolio masih sekitar separuh pada akhir 2025, angka yang harus terus turun cepat agar target penghentian tambang pada 2027 dapat tercapai tanpa menimbulkan celah pada neraca keuangan.

Dari mana pendapatan baru berasal

TBS menata pertumbuhan bisnis non batu baranya melalui tiga lini usaha. Yang terbesar dari sisi volume adalah pengelolaan sampah, dibangun melalui akuisisi AMES, ARAH, dan SembEnviro yang telah diganti mereknya menjadi CORA Environment, yang bersama-sama mengolah lebih dari 1 juta ton sampah setiap tahun. Lini kedua adalah pembangkit energi terbarukan, ditopang pembangkit listrik tenaga mikrohidro 2 kali 3 megawatt di Lampung yang mulai beroperasi Januari 2025 serta proyek PLTS terapung 46 megawatt puncak di Tembesi, Batam, yang ditargetkan rampung sekitar pertengahan 2026. Lini ketiga adalah mobilitas listrik, dijalankan melalui Electrum, usaha patungan dengan GoTo, yang telah berkembang menjadi lebih dari 7.500 sepeda motor listrik dan lebih dari 360 stasiun tukar baterai pada April 2026, dan menurut pengungkapan perusahaan sekitar Lestari Summit Juli, jumlahnya telah mencapai lebih dari 13.500 unit yang beroperasi dengan akumulasi jarak tempuh 240 juta kilometer, laju pertumbuhan armada yang melampaui sebagian besar operator kendaraan listrik roda dua di Asia Tenggara.

Direktur Utama Dicky Yordan menempatkan strategi tiga pilar ini sebagai proposisi ekonomi, bukan sekadar kepatuhan, dengan mengatakan kepada media bahwa perusahaan "memperkuat sinergi lintas unit bisnis, dan menghadirkan solusi hijau yang memberi nilai ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat."

Membiayai jalan keluar

Divestasi batu bara dan diversifikasi dalam skala ini membutuhkan mitra pembiayaan yang bersedia menanggung risiko transisi, dan TBS telah mendokumentasikan setidaknya dua pengaturan semacam itu di sekitar peluncuran CTP. Bank DBS Indonesia memfasilitasi pembiayaan campuran senilai 15 juta dollar AS untuk mendukung Electrum, yang dalam komunikasi perusahaan disebut sebagai pengaturan pembiayaan campuran pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk transportasi berkelanjutan. Secara terpisah, pemberitaan atas pengungkapan di Lestari Summit menyebut pembiayaan campuran dari Asian Development Bank yang terkait bisnis kendaraan listrik setelah verifikasi independen atas Climate Transition Plan. Sirkularium tidak dapat memastikan dari sumber yang tersedia apakah keduanya merupakan dua fasilitas yang berbeda atau rujukan yang tumpang tindih pada satu struktur pembiayaan yang sama, dan mencatat perbedaan ini alih-alih menyimpulkannya secara sepihak. Direktur Institutional Banking Group DBS, Anthonius Sehonamin, mengatakan banknya "bekerja sama aktif merumuskan peta jalan dekarbonisasi yang selaras dengan strategi bisnis TBS," sementara Oktarina menyebut CTP sebagai "komitmen nyata dan panduan strategis menuju dekarbonisasi yang kredibel."

Apa artinya bagi pemerintah dan lembaga publik

Bagi pembuat kebijakan Indonesia yang menggarap dekarbonisasi industri, kasus TBS menawarkan sesuatu yang lebih berguna daripada sekadar janji: perhitungan terdokumentasi berbasis TCFD yang menunjukkan alasan sebuah perusahaan energi swasta memilih keluar dari batu bara lebih cepat dari tekanan regulasi, dipasangkan dengan tenggat waktu yang jelas (penghentian tambang 2027, netral karbon 2030) dan mitra pembiayaan yang disebutkan namanya. Kombinasi ini memberi regulator dan lembaga keuangan negara sebuah rujukan tentang kualitas pengungkapan yang memudahkan penyusunan pembiayaan campuran dan obligasi transisi, sekaligus lebih mudah dipertanggungjawabkan di hadapan auditor dan lembaga pemberi pinjaman multilateral.

Hal yang perlu terus dipantau adalah realisasi terhadap tenggat waktu, bukan strateginya itu sendiri: apakah proyek PLTS terapung Tembesi mencapai target rampung pertengahan 2026, apakah volume produksi batu bara menurun sejalan dengan rencana penghentian pada 2027, dan apakah kontribusi pendapatan non batu bara terus naik dari 65 persen menuju target 80 persen tanpa membuka celah pembiayaan di tengah jalan. Sebuah perusahaan yang secara sukarela menghitung biaya jika tidak bertindak dalam kerangka TCFD, lalu memperkuat angka itu dengan divestasi, target bertanggal, dan pemberi pinjaman yang disebutkan namanya, adalah justru jenis sinyal sektor swasta yang dapat mendukung kerangka pembiayaan pemerintah bagi transisi energi yang lebih luas, asalkan pencapaiannya terus dipantau dan tidak sekadar diterima berdasarkan kepercayaan.