PT Vale mulai menyusun rencana penutupan tambang yang baru terjadi satu dekade lagi, dan justru di situ nilainya

Konsultasi yang digelar satu dekade sebelum lahan dikembalikan

PT Vale Indonesia Tbk, melalui Indonesia Growth Project (IGP) di Morowali, Sulawesi Tengah, mulai menyusun rencana pascatambang untuk Bahodopi Blok 2 dan 3. Rencana itu mencakup periode 2036 sampai 2040. ANTARA memberitakan penyusunan tersebut pada 19 September 2026, menyusul konsultasi pemangku kepentingan yang digelar terbuka di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Morowali. Media di Sulawesi Tengah mencatat konsultasi itu berlangsung Jumat 18 September, sedangkan kantor berita nasional memberi tanggal Sabtu pada laporannya. Isi yang dibahas konsisten di kedua versi.

Jarak antara rencana dan peristiwa yang direncanakan itulah inti beritanya. Penambangan di Bahodopi Blok 2 dan 3 diperkirakan masih berjalan sekitar satu dekade lagi. Praktik di Indonesia lebih sering memperlakukan penutupan tambang sebagai dokumen yang disiapkan menjelang akhir izin, ketika pilihan sudah menyempit dan biaya sudah mengeras. Memulai pembicaraan sekarang, dengan regulator, pejabat daerah, dan perwakilan desa berada di ruangan yang sama, mengubah watak latihan ini.

"Kami menyadari bahwa kegiatan pertambangan memiliki siklus. Oleh karena itu sejak dini kami mulai menyusun rencana pascatambang di Bahodopi Blok 2 dan 3 pada tahun 2036 sampai 2040 mendatang." Muharam Zamzam, Head of Permit PT Vale, di Morowali.

Muharam menempatkan konsultasi ini sebagai bagian dari menjalankan aktivitas pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan berkas. Ia menggambarkan rencana tersebut sebagai ikhtiar bersama agar ketika kegiatan pertambangan berakhir, masyarakat sekitar tetap memiliki lingkungan yang layak, ekonomi yang terus tumbuh, dan masa depan yang lebih baik. Kepada Sulteng Raya ia menyampaikannya dengan lebih lugas: perusahaan tidak ingin meninggalkan bekas tambang tanpa manfaat, melainkan ingin meninggalkan warisan positif melalui lahan yang direhabilitasi, air yang terkelola, masyarakat yang berdaya, serta sinergi yang terus terjaga.

Instansi yang hadir mencakup Inspektur Tambang Sulawesi Tengah, dinas lingkungan hidup kabupaten dan provinsi, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas PTSP, serta dinas kehutanan di tingkat kabupaten dan provinsi. Daftar itu penting. Lahan pascatambang di Indonesia umumnya bersinggungan dengan beberapa yurisdiksi sekaligus, dan biaya menyelaraskannya meningkat semakin lambat mereka dipertemukan.

Apa yang dibawa rencana Bahodopi ke meja

PT Vale menguraikan enam komponen. Pertama, rehabilitasi dan revegetasi lahan, yang mencakup penataan bentang alam, penanaman kembali, pengembalian kesuburan tanah, serta pengendalian erosi dan sedimentasi, dengan tujuan agar lahan bekas tambang tetap produktif sekaligus aman. Kedua, pengelolaan air dan lingkungan, dengan komitmen menjaga kualitas dan kuantitas air, menjaga nilai hasil kualitas air pengendapan, serta menjaga parameter lingkungan hidup tetap berada dalam baku mutu. Perusahaan menyatakan tetap memantau udara, air, dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari pekerjaan itu.

Komponen ketiga adalah kestabilan geoteknik dan keselamatan, agar wilayah bekas penambangan tetap stabil, aman, dan tidak membahayakan masyarakat sekitar. Keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan, pengembangan UMKM, pertanian, dan perkebunan. Kelima, pemanfaatan aset, infrastruktur, dan fasilitas yang layak sesuai regulasi agar dapat digunakan masyarakat. Keenam, sinkronisasi dengan kebijakan dan tata ruang.

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengapresiasi konsultasi tersebut dan menyampaikan satu permintaan spesifik. Ia mencatat pascatambang merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian pertambangan dan justru tahap yang paling kerap diabaikan, padahal momen itu dapat menjadi dasar perekonomian daerah yang berkelanjutan ketika perusahaan tidak lagi beroperasi di Kabupaten Morowali. Ia mencontohkan pengembangan tanaman jambu mete dan sawit sebagai pemanfaatan lahan yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat setempat dan generasi mendatang. Ia meminta semua pihak mengkaji rancangan itu sebaik mungkin agar pelaksanaannya benar-benar berdampak pada lingkungan dan perekonomian warga.

Rekam jejak yang menopang komitmen itu

PT Vale memiliki catatan reklamasi yang dapat diperiksa. Sepanjang 2025 perusahaan menuntaskan reklamasi di lahan seluas 158,09 hektare, dengan 156,67 hektare berada di wilayah operasi Sorowako, Sulawesi Selatan, dan 1,42 hektare merupakan bekas area konstruksi di Bahodopi. Perusahaan menanam kembali 72.296 pohon sepanjang tahun itu menggunakan jenis lokal, endemik, maupun jenis yang dilindungi.

Posisi kumulatifnya bergerak konsisten. Dalam laporan keberlanjutan 2023, perusahaan mencatat reklamasi lahan tambang seluas 3.703,6 hektare, setara 65 persen dari pembukaan lahan tambang seluas 5.667,7 hektare, dengan sekitar 4 juta pohon yang telah ditanam sepanjang usia operasi. Pemberitaan April 2025 menempatkan angka Sorowako pada 3.791 hektare. Per kuartal pertama 2025, total kumulatif yang dilaporkan mencapai 3.819,64 hektare, dengan 5,10 juta pohon di atasnya.

Proyek Morowali yang kini menjadi kelanjutan angka-angka tersebut berskala besar. PT Vale menyebut nilai investasi proyek pertumbuhannya di Morowali sekitar US$2 miliar, dengan fasilitas pelabuhan terintegrasi dan pasokan listrik yang dirancang untuk operasi berjejak karbon rendah. Tambang Bahodopi mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025 dengan kapasitas yang dilaporkan sebesar 5,5 juta wet metric tonne saprolit dan 10,4 juta wet metric tonne limonit per tahun. Uraian publik mengenai kapasitas pengolahan yang menyertainya bervariasi antara sekitar 60.000 dan 73.000 ton nikel per tahun, bergantung pada sumber dan tahap proyek yang dijelaskan, sehingga rentang itu sebaiknya diperlakukan sebagai belum tuntas, bukan sebagai angka final.

Perencanaan penutupan adalah latihan valuasi sebelum menjadi latihan teknis

Aturan yang berlaku saat ini membuat bentuk finansial dari penutupan tambang menjadi eksplisit. Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025, yang berlaku sejak 23 Oktober 2025, menetapkan standar nasional reklamasi dan pascatambang di darat maupun di laut. Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dan harus mencapai 100 persen paling lambat dua tahun sebelum izin berakhir. Pekerjaan pascatambang harus rampung paling lama lima tahun setelah izin berakhir, dan dapat diperpanjang satu kali selama tiga tahun. Dana jaminan dicairkan bertahap setelah tingkat keberhasilan minimal 60 persen terpenuhi. Untuk permohonan membuka kembali area yang sebelumnya telah direklamasi, aturan tersebut mewajibkan valuasi ekonomi lingkungan yang memonetisasi nilai tegakan kayu dan jasa lingkungan seperti pengendalian erosi, produksi oksigen, dan penyerapan karbon, serta menunjukkan hasil analisis biaya manfaat yang positif.

Dibaca bersama, ketentuan itu menggambarkan sebuah mekanisme yang memberi harga pada hasil lingkungan, bukan sekadar rezim administratif. Jaminan yang harus terdanai penuh dua tahun sebelum izin berakhir adalah persoalan arus kas yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Ambang tingkat keberhasilan 60 persen adalah persoalan pengukuran yang bergantung pada data dasar yang dikumpulkan ketika tambang masih beroperasi. Valuasi ekonomi lingkungan yang memonetisasi jasa ekosistem membutuhkan kondisi awal yang dapat dipertahankan untuk air, tanah, vegetasi, dan keanekaragaman hayati.

Justru karena itulah waktu pelaksanaan konsultasi Bahodopi lebih berbobot daripada isinya. Pemantauan udara, air, dan keanekaragaman hayati yang dinyatakan terus dijalankan PT Vale adalah bahan baku bagi valuasi di kemudian hari. Dikumpulkan sekarang, ia hanyalah data operasi biasa. Direkonstruksi saat penutupan, informasi yang sama menjadi mahal, mudah diperdebatkan, dan lebih lemah di hadapan regulator maupun pengadilan.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik, pelajaran yang berguna dari Morowali bersifat prosedural, bukan promosional. Perencanaan penutupan yang dimulai satu dekade lebih awal memberi regulator sesuatu yang jarang mereka miliki, yaitu waktu untuk merundingkan pemanfaatan lahan, tata ruang, dan program masyarakat ketika operator masih memiliki pendapatan, peralatan, dan tenaga kerja di lokasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memakai jendela waktu itu untuk menyepakati tolok ukur keberhasilan, alih-alih tiba pada perdebatan pengukuran setelah alat berat meninggalkan lokasi.

Tiga hal layak dicermati. Pertama, apakah rencana Bahodopi melekatkan nilai moneter pada target lingkungannya, atau berhenti pada hitungan hektare dan jumlah jenis. Kedua, apakah jadwal penempatan jaminan pascatambang dipublikasikan dalam bentuk yang dapat dipantau pemerintah kabupaten, karena jaminan yang terdanai penuh dan tepat waktu adalah indikator tunggal paling jelas bahwa penutupan itu nyata. Ketiga, apakah jambu mete, sawit, dan pemanfaatan lahan pascatambang lain yang diangkat Bupati diuji lebih dulu terhadap kajian kemampuan lahan dan pasar yang sebenarnya sebelum ditulis ke dalam rencana.

Penutupan adalah satu-satunya tahap tambang yang masih dapat dirancang oleh semua pihak. Berapa nilainya bergantung pada apa yang diukur selama tambang masih bekerja.

Posisi Sirkularium tetap sama, bahwa valuasi ekonomi yang ketat dan terverifikasi secara independen merupakan bagian dari rutinitas operasi tambang, bukan respons krisis. Memadukan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan pengukuran lapangan, diterapkan menggunakan metodologi yang sudah diakui regulasi Indonesia, menghasilkan angka yang dapat dipertahankan mengenai nilai lahan dan kondisi ekosistem pada titik mana pun dalam usia sebuah tambang. Operator yang memegang bukti tersebut dapat menunjukkan kepatuhan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kepada inspektur tambang tanpa improvisasi. Pemerintah yang mensyaratkannya dapat merencanakan ekonomi kawasan pascatambang di atas angka, bukan di atas niat. PT Vale telah membuka jendela selama satu dekade di Bahodopi. Nilai jendela itu bergantung pada apa yang diukur di dalamnya.