Hari Mangrove Sedunia memberi angka pada garis pantai Indonesia: 3,46 juta hektare dan pertanyaan senilai Rp33 triliun per tahun

Hari penanaman dengan angka yang melekat

Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengoordinasikan penanaman mangrove serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia, peringatan yang ditetapkan UNESCO setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tahun ini, dipusatkan di Bali pukul 07.00 WITA, mengusung tema "Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang", yang diformalkan melalui Surat Edaran Nomor 10/2026, mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas untuk berpartisipasi.

Di Jakarta, kegiatan paling menonjol pada hari itu mempertemukan kementerian dengan perusahaan tambang milik negara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), yang menanam 5.000 bibit mangrove di kawasan SCBD Sudirman sebagai pembuka program "Gerak Hijau 2026", bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-58 perusahaan. Direktur ANTAM Untung Budiharto membingkai penanaman ini dalam kerangka ekosistem, bukan sekadar gestur seremonial: melindungi ekosistem mangrove, katanya, berarti melindungi wilayah pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat penyerapan karbon. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Faisal Malik Hendropriyono, yang mewakili kementerian dalam acara tersebut, menggambarkan manfaat mangrove sebagai sesuatu yang berlangsung "hingga puluhan bahkan ratusan tahun mendatang", serta menyerukan kolaborasi tiga arah antara kebijakan pemerintah, praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Bank milik negara BNI menandai hari yang sama dengan menyoroti upaya yang telah berjalan lebih lama: 258.000 bibit mangrove ditanam selama delapan tahun melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi, tersebar di lima lokasi pesisir, yaitu Mempawah di Kalimantan Barat, Kebumen di Jawa Tengah, Kepulauan Seribu di Jakarta, Banyuwangi di Jawa Timur, dan Pamekasan di Jawa Timur. Sekretaris Perusahaan Okki Rushartomo menyatakan program ini sengaja menghubungkan restorasi dengan mata pencaharian, melibatkan petani pesisir mulai dari tahap pembibitan hingga produk olahan mangrove dan ekowisata. Evaluasi internal komponen program di Banyuwangi mencatat indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,09 persen, data hasil yang tergolong jarang ditemukan di bidang yang lebih sering dilaporkan lewat jumlah bibit ketimbang capaian nyata.

Angka-angka di balik hari peringatan

Peringatan ini berlangsung di atas basis data nasional yang baru saja diperbarui. Pada 23 Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH menandatangani SK 3438 yang menetapkan Peta Mangrove Nasional 2025 seluas 3.455.628 hektare di 37 provinsi, naik 15.164 hektare dari angka 2024 sebesar 3.440.464 hektare, menurut Puji Iswari, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove kementerian tersebut. Angka ini melanjutkan tren kenaikan bertahap yang terlihat dari data historis kementerian: sekitar 3,36 juta hektare pada 2021, 3,39 juta hektare pada 2022, lalu angka 3,44 juta dan 3,46 juta hektare yang menyusul. Kawasan mangrove Indonesia tetap menjadi yang terluas di dunia dengan selisih besar, mewakili sekitar seperlima total mangrove global, terkonsentrasi terbesar di Papua Selatan (622.288 hektare), Papua Barat (326.666 hektare), Papua Tengah (305.846 hektare), Kalimantan Timur (239.805 hektare), dan Riau (230.911 hektare).

Di atas angka luasan tersebut terdapat estimasi ekonomi nasional yang mulai lebih banyak beredar tahun ini. Asep Hidayat, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, memperkirakan potensi ekonomi karbon biru Indonesia, mencakup ekosistem mangrove dan padang lamun, berkisar Rp16 triliun hingga Rp33 triliun per tahun, setara sekitar USD 1 miliar hingga USD 2 miliar, berdasarkan laju serapan karbon mangrove sebesar 800 hingga 1.200 ton CO2 per hektare dan kisaran harga karbon indikatif USD 5 hingga USD 20 per ton. Indonesia juga memiliki sekitar 600.000 hektare padang lamun Indo-Pasifik dan diperkirakan menyimpan 17 persen cadangan karbon biru pesisir dunia. Hidayat menggambarkan peluang ini secara sederhana: potensi ini bisa dioptimalkan dan diubah menjadi sumber bisnis baru, bukan semata-mata dipandang sebagai biaya konservasi.

"Kita sudah tahu kalau proyek itu akan berdampak ke mangrove atau menimbulkan sedimentasi," kata Sigit Reliantoro, Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, menjelaskan bagaimana pemetaan spasial berbasis GIS menggantikan dokumen AMDAL yang selama ini bersifat naratif untuk proyek di dekat garis pantai bermangrove.

Di mana pertambangan masuk dalam gambaran ini

Lima hari sebelum Hari Mangrove Sedunia, tepatnya 21 Juli 2026, kementerian yang sama mengungkapkan pergeseran kebijakan yang lebih spesifik dan relevan langsung bagi audiens sektor pertambangan Sirkularium: penguatan AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dengan lapisan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang secara khusus dirancang untuk menangkap potensi dampak pertambangan nikel terhadap ekosistem mangrove sebelum izin diterbitkan, bukan setelah kerusakan dilaporkan. Inti pernyataan Reliantoro adalah bahwa pemetaan spasial memungkinkan regulator melihat, pada tahap perencanaan, apakah konsesi yang diajukan akan bersinggungan dengan tutupan mangrove atau menimbulkan sedimentasi di hilir, penentuan yang secara historis sulit dilakukan secara presisi oleh dokumen AMDAL naratif.

Kebijakan ini juga memperkenalkan persyaratan "zero hydrology": debit air dari lokasi tambang harus tetap setara sebelum dan sesudah operasi dimulai, ditegakkan melalui kolam sedimen dan pemanenan air hujan untuk didaur ulang dalam operasional. Tujuan lain yang dinyatakan adalah mengonsolidasikan aktivitas pertambangan skala kecil yang terfragmentasi, yang selama ini lebih sulit dipantau dibandingkan operasi berskala besar yang berizin. Reliantoro mencatat bahwa sistem GIS ini secara teknis sudah berjalan namun masih menunggu peluncuran resmi ke publik yang bergantung pada alokasi anggaran, artinya mekanisme ini sudah nyata meski jadwal penerapan penuhnya belum pasti.

Inilah jaringan penghubung antara seremoni penanaman dan rezim kepatuhan. Garis pantai bermangrove Indonesia berada tidak proporsional dekat dengan wilayah penghasil nikel di Maluku, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, geografi yang sama yang tercakup dalam penyaringan AMDAL berbasis GIS. Satu hektare mangrove yang kini dapat ditandai regulator sebelum izin diterbitkan juga, menurut estimasi BRIN, adalah satu hektare yang membawa nilai karbon dan jasa ekosistem yang nyata meski masih bersifat provisional, pada kisaran puluhan ribu dolar AS sepanjang masa produktifnya bila fungsi karbon, perikanan, dan perlindungan pesisir digabungkan. Menyandingkan kedua angka ini, luasan yang tercakup penyaringan GIS dan estimasi nilai per hektare, dalam satu pembahasan yang sama, adalah persis jenis perhitungan yang menjadi dasar praktik valuasi ekonomi Sirkularium bagi operator maupun pemerintah.

Mengapa ini penting bagi kepatuhan dan pembiayaan

Bagi perusahaan tambang, pergeseran menuju AMDAL berbasis GIS sebaiknya dibaca sebagai peluang, bukan semata beban kepatuhan baru. Baseline spasial yang menunjukkan, sebelum konstruksi dimulai, di mana risiko mangrove dan hidrologi berada, juga memberi operator fondasi bukti untuk kemudian menunjukkan bahwa sebuah konsesi telah ditempatkan dan dikelola secara bertanggung jawab. Berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014, Indonesia sudah memiliki metodologi baku untuk menetapkan harga kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan; logika yang sama berlaku sebaliknya untuk manfaat lingkungan dan kerusakan yang berhasil dihindari. Perusahaan yang menugaskan valuasi independen berbasis GIS ditambah data lapangan sebelum tinjauan AMDAL, bukan sebagai respons atas sengketa, berada pada posisi lebih baik untuk mempertahankan rekam jejak lingkungan mereka di hadapan KLHK maupun calon pemberi pembiayaan yang semakin memperhatikan pengungkapan karbon biru dan risiko terkait alam.

Bagi pemerintah dan institusi publik, angka yang lebih menarik dari kisah ini mungkin bukan jumlah bibit yang ditanam, melainkan kisaran nilai triliunan rupiah yang melekat pada karbon biru secara nasional. Angka ini tetap merupakan estimasi, bukan harga pasar, dan sejumlah catatan dari Hidayat sendiri, mengenai standar pengukuran, additionality dan leakage, ketidakjelasan hak pengelolaan pesisir, kebijakan lintas sektor yang terfragmentasi, serta biaya pemantauan dan verifikasi yang tinggi, cukup menjelaskan mengapa Indonesia memiliki peta mangrove yang diperbarui setiap tahun namun belum memiliki pasar karbon biru yang berfungsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan perdagangan karbon biru mulai berjalan pada 2027. Itu berarti tersisa sekitar delapan belas bulan bagi standar, kejelasan hak pengelolaan, dan infrastruktur pengukuran, termasuk AMDAL berbasis GIS, untuk matang cukup jauh sehingga angka Rp16-33 triliun dapat bergerak dari potensi menjadi pendapatan yang terealisasi.

Pandangan Sirkularium

Pelajaran dari Hari Mangrove Sedunia 2026 lebih terletak pada arah perjalanannya ketimbang total bibit yang ditanam: ekosistem mangrove secara bertahap menjadi komponen perhitungan, bukan sekadar catatan pinggir, dalam cara Indonesia menilai pertambangan dan pembangunan pesisir. Peta nasional yang diperbarui dalam siklus tahunan tetap, lapisan GIS yang dibangun ke dalam tinjauan AMDAL, dan kisaran valuasi karbon biru yang kredibel meski masih berkembang, bersama-sama membentuk awal dari infrastruktur pengukuran yang rutin, bukan serangkaian gestur satu kali. Rekomendasi Sirkularium bagi operator tambang maupun instansi pemerintah yang mengawasinya adalah memperlakukan infrastruktur ini sebagai praktik berkelanjutan, bukan respons atas satu insiden: menugaskan valuasi ekonomi yang ketat dan terverifikasi secara independen, menggabungkan pemetaan GIS dengan data lapangan dan metodologi kerugian ekonomi lingkungan yang sudah ada di Indonesia, secara berkelanjutan. Bila dilakukan secara konsisten, valuasi tersebut menjadi basis bukti yang dibutuhkan operator untuk memenuhi ketentuan KLHK, masukan yang dibutuhkan pemerintah untuk menetapkan harga karbon biru secara kredibel begitu perdagangan dimulai pada 2027, dan titik rujukan bersama yang memungkinkan sebuah konsesi tambang dan sehektare mangrove dibicarakan dalam percakapan yang sama dan konstruktif.