Badung menaruh botol kacanya sendiri di atas meja, memakai perusahaan air daerah untuk menekan plastik sekali pakai di perhotelan

Perusahaan air daerah menaruh botolnya sendiri di atas meja

Pada Jumat 18 September 2026, di Ruang Rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Mangupura, pemerintah kabupaten menggelar soft launch untuk sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan pemerintah daerah, yaitu produk air minum milik sendiri yang dirancang khusus untuk menggantikan plastik sekali pakai. Bupati I Wayan Adi Arnawa menyatakan PT Badung Hebat Jaya bersama PT ITS Badung Hebat merilis air minum dalam kemasan Baliss berbahan botol kaca. Format kaca premium ini melengkapi varian galon dan kemasan karton Baliss yang sudah beredar, dan pelanggan pertama dalam rencananya adalah kedinasan, hotel serta industri pariwisata yang lebih luas.

Para mitra di baliknya layak disebut. Kerja sama ini berjalan antara Pemerintah Kabupaten Badung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan PT ITS Tekno Sains, dengan perusahaan air daerah Perumdam Tirta Mangutama menyediakan basis produknya. Rektor ITS Bambang Pramujati hadir, bersama Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba serta jajaran direksi Tirta Mangutama, I Made Putra Wijaya dan I Made Suarsa. Bupati membingkai pilihan kemasan itu secara lugas, sebagai format yang dirancang untuk menekan sampah plastik di Badung. Rektor membingkai cita-citanya, dengan harapan produk ini menjangkau pasar di luar kabupaten dan tidak berhenti di batas wilayah.

Kabupaten yang sudah memiliki perusahaan air minum daerah memegang tuas yang jarang dilihat pemerintah lain. Ia tidak harus meminta sektor perhotelan membeli lebih sedikit plastik. Ia bisa menawarkan sendiri penggantinya, pada harga yang ia tetapkan, lewat perusahaan yang ia miliki.

Mengapa kemasan adalah tuas yang tepat di kabupaten ini

Badung adalah pusat ekonomi pariwisata Bali, dan profil sampahnya mencerminkan hal itu. Data yang dipaparkan di tingkat kabupaten pada Mei 2026 menempatkan sektor hotel, restoran dan kafe, yang dikenal sebagai horeka, pada 41 persen dari total aliran sampah, dengan fraksi organik mendominasi. Lebih dari 40 persen sampah non rumah tangga di Badung berasal dari sektor yang sama. Lebih dari 70 persen pendapatan asli daerah Badung bersumber dari pariwisata, terutama pajak hotel dan restoran, sehingga sektor yang menghasilkan sampah juga sektor yang membiayai layanan penanganannya.

Keselarasan itulah yang membuat intervensi pada kemasan menjadi masuk akal, bukan sekadar simbolik. Air minum kemasan di kamar hotel, ruang rapat dan restoran adalah salah satu aliran plastik paling mudah diperkirakan dalam ekonomi pariwisata mana pun, dan itu aliran yang benar-benar dapat digantikan format kaca guna ulang. Botol kaca yang kembali ke tempat pengisian bukan proposisi daur ulang, yang bergantung pada kapasitas pemilahan di hilir. Ia adalah proposisi guna ulang, yang mengeluarkan barang itu dari aliran sampah sebelum pemilahan apa pun diperlukan.

Badung telah bergerak ke arah ini dari sisi pengaturan selama beberapa bulan. Pada Mei 2026 kabupaten menetapkan harapan yang jelas bagi pelaku horeka, bahwa sampah dipilah dari sumber, bahwa material organik diolah di lokasi usaha dan tidak dikirim ke pemrosesan akhir, bahwa penggunaan plastik sekali pakai turun dengan cara yang bisa dibuktikan, dan bahwa setiap usaha memiliki catatan terverifikasi tentang penanganan sampahnya. Bupati Arnawa menyampaikan syarat organik itu secara langsung, bahwa sampah organik harus dikelola mandiri di setiap lokasi usaha dan tidak dibuang langsung ke tempat pemrosesan akhir. Di tingkat provinsi, Gubernur Wayan Koster meminta pelaku usaha pariwisata memperlakukan pengelolaan sampah mandiri sebagai pos anggaran operasional, bukan sekadar kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan 401 entitas pariwisata di Badung berada dalam pemantauan terstruktur.

Angka di balik program berbasis sumber di Badung

Badung menerbitkan kumpulan angka yang lebih jelas dibanding kebanyakan kabupaten di Indonesia, sehingga peluangnya dapat diukur. Sebagaimana dilaporkan pada Juli 2026, kabupaten ini menghasilkan 876,1 ton sampah per hari. Dari jumlah itu, 614,4 ton atau 70,2 persen sudah terkelola, menyisakan 261,7 ton atau 29,8 persen yang masih harus dibawa masuk ke dalam sistem. Kabupaten mengoperasikan 47 TPS3R dengan kapasitas olah gabungan 298,2 ton per hari. Angka yang dilaporkan pada Mei 2026 menyebut volume terkelola 661 ton per hari terhadap sekitar 215 ton yang belum tertangani, sehingga kedua pembacaan itu berbeda, dan perbedaannya lebih baik ditandai daripada diselesaikan diam-diam, karena periode dan definisi pengukurannya tidak identik.

Infrastruktur pelaksana di bawah angka total itu cukup besar. Pendataan rumah tangga telah mencapai 91 persen, meliputi 122.951 dari 134.270 keluarga di 62 desa dan kelurahan. Tujuh belas desa memiliki tingkat pemilahan di atas 90 persen. Terdapat 207 bank sampah aktif. Sebanyak 662 satuan pendidikan ikut serta, mencakup 99.250 pelajar. Dua puluh satu dari 54 pasar rakyat dan 327 dari 1.473 ritel modern telah menerapkan pemilahan. Di antara lebih dari 5.000 usaha horeka yang didata, pemilahan mencapai 52,7 persen dan pengolahan organik mandiri sekitar 23 persen.

Dua angka terakhir itulah yang membuat peluncuran Baliss menarik. Sedikit di atas separuh usaha perhotelan sudah memilah, dan kira-kira seperempat sudah mengolah sendiri material organiknya. Keduanya masih punya ruang tumbuh, dan keduanya membaik lebih cepat bila volume material yang perlu dikelola berkurang sejak awal. Setiap peti botol kaca yang menggantikan peti botol plastik menurunkan beban pemilahan sebuah hotel, bukan menambahnya.

Kemitraan universitas yang menjangkau lebih jauh dari botol

Kesepakatan yang ditandatangani di Mangupura lebih luas daripada sebuah produk minuman. Tiga hal dipastikan pada sesi yang sama. Pertama, botol kaca Baliss itu sendiri. Kedua, beasiswa afirmasi Nak Badung, yang memberi siswa berprestasi asal Badung jalur langsung menempuh pendidikan di ITS Surabaya tanpa melalui seleksi umum. Ketiga, dan yang berekor paling panjang bagi kebijakan persampahan, adalah komitmen menerapkan teknologi pengelolaan lingkungan terpadu yang mencakup penanganan sampah perkotaan dan tata kelola air berkelanjutan di kabupaten tersebut.

Hal ketiga itu penting karena mengubah sifat hubungannya. Kabupaten yang membeli peralatan memperoleh aset yang menyusut nilainya. Kabupaten yang bermitra dengan institut teknologi memperoleh kemampuan merancang dan memecahkan masalah, dan aliran beasiswa berarti sebagian insinyur yang kelak mengoperasikan sistem itu akan berasal dari Badung sendiri. Bagi kabupaten dengan 47 TPS3R yang harus terus berjalan dan 261,7 ton per hari yang masih harus dibawa masuk ke sistem, dukungan teknis yang berkelanjutan bernilai lebih besar daripada satu kali pengadaan.

Pengadaan adalah instrumen yang senyap

Bagian paling bisa ditiru dari cerita ini adalah daftar pelanggannya. Badung menyebut kedinasan lebih dulu, mendahului hotel dan industri pariwisata. Urutan itulah metodenya. Kabupaten yang menyajikan air minum produksinya sendiri di setiap rapat resmi, pelatihan dan upacara menciptakan volume dasar yang membuat lini produksi layak berjalan, memperagakan produknya di depan publik, dan menghapus kecanggungan meminta dunia usaha melakukan sesuatu yang belum dilakukan pemerintahnya.

Pengadaan pemerintah adalah instrumen kebijakan yang tidak menambah biaya ketika belanjanya memang sudah akan terjadi. Air minum untuk rapat sudah menjadi pos anggaran di setiap kabupaten di Indonesia. Mengarahkan pos yang sudah ada itu ke format guna ulang mengubah belanja rutin menjadi sekaligus pengurangan sampah dan pendapatan bagi badan usaha milik daerah. Soal pendapatan ini bukan hal sampingan. Produk yang menghasilkan uang adalah intervensi persampahan yang tidak perlu bersaing dengan program lain untuk mendapat anggaran, yang biasanya menjadi alasan intervensi bagus berhenti setelah tahap uji coba.

Ujian peluncuran ini bukan seremoninya. Ujiannya adalah apakah seorang manajer pembelian hotel di Nusa Dua menemukan pilihan botol kaca itu tersedia, terkirim secara andal, dan berharga cukup dekat dengan botol plastik sehingga peralihan itu masuk akal.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Sirkularium membaca botol kaca Baliss sebagai contoh praktis sebuah kabupaten memakai aset yang sudah dimilikinya, yaitu perusahaan air daerah dan daya belinya sendiri, untuk bertindak di ujung hulu hierarki pengelolaan sampah. Tiga catatan menyusul bagi pemerintah daerah lain.

Pertama, lihat guna ulang sebelum daur ulang. Percakapan kebijakan persampahan di Indonesia cepat sekali berpindah ke kapasitas pengolahan, dan pembangunan fasilitas pengolahan secara nasional memang diperlukan. Namun botol guna ulang mengeluarkan material dari aliran sampah sepenuhnya, dan melakukannya tanpa biaya modal bagi pemerintah apabila badan usaha milik daerah atau perusahaan air yang sudah ada yang memikul produksinya. Kabupaten dengan perusahaan air daerah dan sektor perhotelan besar memiliki celah yang sama dengan Badung.

Kedua, pasangkan produknya dengan logistik baliknya. Botol kaca hanya memberi manfaat bila ia kembali. Pertanyaan operasional yang perlu dijawab sejak awal adalah siapa yang mengambil botol kosong, seberapa sering, bagaimana pencucian dan pemeriksaannya, dan seperti apa skema deposit atau tukar bagi hotel dengan seribu kamar. Jaringan 47 TPS3R dan 207 bank sampah yang sudah dimiliki Badung memberinya titik pengumpulan yang harus dibangun lebih dulu oleh kebanyakan kabupaten.

Ketiga, gunakan kepatuhan dan pasokan secara bersamaan. Badung meminta pelaku horeka memilah sampah, mengolah material organik di lokasi, dan menekan plastik sekali pakai. Menawarkan alternatif yang didukung kabupaten pada saat yang sama mengubah sebuah kewajiban menjadi transisi yang bisa dijalankan, dan itulah pembeda antara aturan yang dipenuhi dan aturan yang sekadar diterbitkan. Kombinasi itu, harapan yang jelas dipadukan dengan pengganti yang tersedia, adalah bagian yang bisa langsung ditiru pemerintah daerah lain.

Yang perlu diamati berikutnya adalah perpindahan dari soft launch ke pasokan tetap, yaitu penetapan harga yang diumumkan, distribusi yang dipastikan ke jaringan hotel di Kuta, Nusa Dua dan Seminyak, target tingkat pengembalian botol yang dinyatakan, serta apakah kemitraan dengan ITS berlanjut menjadi proyek teknologi sampah perkotaan yang konkret sepanjang 2027.