Jakarta tuntaskan persoalan lahan PSEL Bantargebang dan targetkan pembangunan sebelum akhir tahun

Jakarta membawa proyek unggulan pengolahan sampah menjadi energi listriknya selangkah lebih dekat ke tahap konstruksi. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, Gubernur Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa persoalan penyediaan lahan yang selama ini menahan rencana fasilitas PSEL (pengolahan sampah menjadi energi listrik) di Bantargebang kini telah menemukan jalan keluar. Ia berharap proyek ini masuk dalam batch ketiga program nasional, sehingga pembangunan dapat dimulai sebelum akhir tahun.

Bagi kota yang selama puluhan tahun bergantung pada satu lokasi TPA, ini merupakan tonggak penting. Langkah ini juga menempatkan Jakarta di antara semakin banyak kota di Indonesia yang beralih dari tahap perencanaan ke tahap pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi.

Apa yang disampaikan gubernur

Kepada wartawan, Pramono mengakui bahwa lahan menjadi kendala utama. Ia menjelaskan bahwa peraturan yang baru membuat penyediaan tanah di Jakarta relatif menjadi persoalan, tetapi jalan keluarnya telah ditemukan sehari sebelumnya. ANTARA dan detikNews sama sama memuat pernyataan tersebut.

Termasuk yang di Bantargebang, segera akan diselesaikan, dan mudah-mudahan termasuk dalam batch 3, yang dalam waktu sebelum akhir tahun ini untuk bisa dibangun, ujar gubernur.

Persoalan lahan ini memiliki latar belakang. Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Danantara pada 4 Mei 2026, Kompas melaporkan bahwa fasilitas PSEL Jakarta akan dibangun di dua lokasi, yaitu TPST Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara di Jakarta Utara, dan bahwa lahannya bukan aset Pemprov. Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, saat itu menyampaikan bahwa provinsi belum memiliki lahan yang tersedia, tetapi berkomitmen untuk menemukannya. Pernyataan terbaru gubernur menunjukkan bahwa komitmen tersebut kini telah terpenuhi untuk Bantargebang.

Pramono menempatkan fasilitas ini dalam sistem yang lebih luas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov ingin memperkuat neraca sampah Jakarta di seluruh salurannya, dengan menyebut pembangkit listrik tenaga sampah, fasilitas refuse-derived fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang, serta jaringan TPS3R di lingkungan warga. Ia mengaitkan hal ini dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, dan berharap aturan tersebut terus memperbaiki pengelolaan sampah di seluruh kota.

Skala pekerjaan di Bantargebang

Bantargebang, yang terletak di Kota Bekasi tetapi dikelola Jakarta, adalah salah satu lokasi pengelolaan sampah terbesar di Indonesia. Pada Maret 2026, Inilah melaporkan bahwa lokasi ini menampung sekitar 55 juta ton timbunan sampah. Saat itu gubernur menyampaikan bahwa lahan di Bantargebang untuk pembangkit listrik tenaga sampah telah dipersiapkan, dan bahwa Jakarta tidak akan lagi hanya bergantung pada TPA tersebut, sejalan dengan arahan Presiden untuk menyebar pengolahan ke beberapa lokasi.

Sejak itu terdapat kemajuan nyata di hulu. Berdasarkan instruksi gubernur, Bantargebang beralih hanya menerima sampah residu, dan pemilahan rumah tangga semakin berkembang di seluruh kota. iNews dan Liputan6 melaporkan pada akhir Agustus dan awal September bahwa sampah harian yang masuk ke Bantargebang turun sekitar 500 ton. ANTARA melaporkan pada Agustus bahwa tingkat pemilahan naik menjadi 23,14 persen rumah tangga, dari 5,31 persen saat gerakan ini dimulai.

Kemajuan di hulu ini penting bagi fasilitas tersebut. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi bekerja paling baik ketika menerima aliran sampah residu yang stabil dan dapat diperkirakan, dengan lebih sedikit sampah organik basah dan lebih sedikit bahan daur ulang yang memiliki nilai di tempat lain. Gerakan pemilahan Jakarta membantu membentuk pasokan seperti itu.

Program nasional yang semakin cepat

Kabar dari Jakarta muncul sehari setelah sinyal nasional yang kuat. Pada 6 Oktober, dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan keyakinannya bahwa akan ada groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi di 12 kota lagi hingga akhir tahun.

Program ini sudah memiliki momentum. Tiga fasilitas Tahap 1, yaitu Denpasar Raya, Bekasi, dan Bogor Raya, merupakan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 dimulai pada 17 September 2026, dengan kapasitas 1.500 ton per hari, investasi Rp2,8 triliun, dan target operasi pada pertengahan 2028. Untuk Tahap 2, delapan mitra telah dipilih untuk delapan lokasi yang mencakup 20 kabupaten dan kota, dengan studi kelayakan ditargetkan rampung pertengahan November dan groundbreaking direncanakan pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Tetangga terdekat Bantargebang menunjukkan seperti apa langkah berikutnya. PSEL Kota Bekasi di Ciketing Udik, yang juga berada di Kecamatan Bantargebang, mulai dibangun pada 26 Agustus 2026. ANTARA melaporkan fasilitas ini dirancang mengolah 1.500 ton per hari, dengan investasi Rp3 triliun dan target operasi pada pertengahan 2028. Fasilitas Jakarta akan menambah satu fasilitas lagi di kawasan yang sama, untuk melayani aliran sampah ibu kota yang jauh lebih besar.

Yang masih perlu dituntaskan

Dengan persoalan lahan teratasi, sejumlah unsur akan menentukan seberapa cepat Jakarta bergerak dari pengumuman menuju groundbreaking.

Pertama adalah penetapan batch dan mitra. Masuknya proyek ke batch 3 bergantung pada proses nasional bersama Danantara, termasuk pemilihan mitra teknologi dan investasi serta kesepakatan struktur proyek. Jakarta belum mengumumkan kapasitas, teknologi, maupun nilai investasi fasilitas Bantargebang, dan hal ini akan semakin jelas melalui proses tersebut.

Kedua adalah perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Proyek PSEL sebelumnya bertumpu pada tarif dan perjanjian offtake yang jelas, yang memberi kepastian pendapatan bagi investor.

Ketiga adalah perencanaan pasokan sampah. Neraca sampah Jakarta kini terbagi antara pengurangan di sumber, TPS3R, RDF di Rorotan dan Bantargebang, serta PSEL. Merencanakan berapa banyak sampah residu yang diterima setiap saluran, dan bagaimana angka itu berubah seiring meningkatnya pemilahan, akan membantu menentukan ukuran fasilitas secara tepat dan menghindari kekurangan maupun kelebihan pasokan.

Keempat adalah lokasi Tanjung Kamal Muara. Lokasi PSEL kedua Jakarta di Jakarta Utara tetap menjadi bagian dari rencana, dan kemajuan di sana akan mengurangi jarak angkut sampah yang jauh dari Jakarta bagian utara ke Bekasi.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan lembaga publik, kabar dari Bantargebang memberi tiga pelajaran praktis.

Pertama, lahan sering kali menjadi kendala penentu bagi infrastruktur persampahan di kawasan metropolitan yang padat, bahkan lebih dari pembiayaan atau teknologi. Pengalaman Jakarta, dari nota kesepahaman Mei yang mengakui provinsi belum memiliki lahan hingga kabar Oktober bahwa jalan keluar telah ditemukan, menunjukkan pentingnya menuntaskan persoalan lokasi sejak awal dan secara terbuka. Aglomerasi lain yang memasuki Tahap 2 dapat belajar dari hal ini dengan memastikan komitmen lahan sebelum pemilihan mitra.

Kedua, fasilitas ini adalah satu bagian dari neraca sampah, bukan penggantinya. Penekanan Pramono pada RDF, TPS3R, dan Instruksi Gubernur Nomor 5 berdampingan dengan PSEL adalah kerangka yang tepat. Pemilahan di sumber sudah menurunkan sampah yang masuk ke Bantargebang sekitar 500 ton per hari. Melanjutkan tren ini menjaga aliran residu tetap sesuai untuk pemulihan energi, sekaligus menjaga bahan daur ulang dan sampah organik tetap berada pada pemanfaatan bernilai lebih tinggi.

Ketiga, sampah lama memerlukan rencananya sendiri. Sebanyak 55 juta ton yang sudah ada di Bantargebang akan tetap ada setelah fasilitas baru dibangun. Penambangan TPA, produksi RDF dari sel lama, penangkapan gas, dan penutupan bertahap dapat berjalan sejajar dengan PSEL, sehingga secara bertahap mengurangi luasan dan risiko lokasi yang ada.

Yang perlu dicermati berikutnya: konfirmasi masuknya Bantargebang dalam batch 3, pengumuman mitra terpilih dan kapasitas fasilitas, perjanjian jual beli listrik dengan PLN, serta kemajuan di lokasi Tanjung Kamal Muara. Jika jadwal ini terjaga, Jakarta dan Bekasi bersama sama akan memiliki dua fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang sedang dibangun di Kecamatan Bantargebang pada akhir 2026, sebuah perubahan berarti bagi kawasan yang telah menampung sampah ibu kota selama puluhan tahun.