Pusat pirolisis Klungkung diusulkan jadi model nasional, kementerian siap carikan pembeli dari industri

Kunjungan menteri ke Kusamba

Pada Sabtu, 3 Oktober 2026, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengunjungi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali. Ia disambut Bupati Klungkung I Made Satria, dan kunjungan itu juga dihadiri Ni Nyoman Santi, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara.

Tujuan kunjungan ini sederhana. Menteri ingin melihat sendiri apakah lini pirolisis milik kabupaten benar berjalan seperti yang dilaporkan. Yang ia saksikan adalah fasilitas yang memanaskan sampah tanpa oksigen untuk mengubahnya menjadi dua produk: bahan bakar cair alternatif yang setara solar, dan briket dari material organik yang dipres, yang oleh fasilitas ini disebut green coal.

Penilaiannya positif, dan ia membingkainya dalam kerangka ekonomi sirkular. Menurutnya, Klungkung telah menunjukkan inisiatif yang baik dalam mengelola sampah dengan menerapkan pendekatan ekonomi sirkular, dan ia menyebutnya sebagai praktik yang baik. Ia kemudian menyampaikan komitmen yang membuat kunjungan ini bermakna.

"Jika pengelolaan teknologi pirolisis ini berhasil, saya akan duplikasikan ke daerah-daerah lainnya." Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, 3 Oktober 2026

Bupati membaca kunjungan itu dengan cara yang sama. Kepada Detik Bali, Satria mengatakan menteri datang untuk memastikan bahwa teknologi tersebut memang ada di lokasi, telah melihatnya secara langsung, dan bahwa model ini nantinya akan direplikasi di kabupaten dan provinsi lain.

Apa yang dikerjakan fasilitas ini dan seberapa besar skalanya

Lini TOSS Center dibangun melalui kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Klungkung, PT Inpac Solution Indo, dan PT Bali Bersih Bersinar. Menurut pemberitaan seputar kunjungan tersebut, setiap unit mesin pirolisis di fasilitas ini berkapasitas 750 kilogram, dan fasilitas secara keseluruhan, dengan empat unit mesin, ditargetkan mampu mengolah sekitar 26 hingga 30 ton sampah per hari.

Jalan menuju titik ini ditempuh secara bertahap. Pada Juni 2026, kabupaten menguji coba mesin terkecilnya. Detik Bali saat itu melaporkan bahwa unit tersebut mampu mengolah 750 kilogram sampah dalam satu siklus selama 10 jam, telah mengubah 13 ban truk bekas menjadi 120 liter minyak pirolisis dalam sekali pemanasan, dan 200 kilogram sampah pilahan berupa refuse derived fuel menghasilkan 80 liter minyak. Bupati kala itu menyebut langkah yang tersisa adalah uji emisi, untuk memastikan operasionalnya benar-benar ramah lingkungan.

Pada Juli, dinas lingkungan hidup kabupaten bersiap menguji coba unit yang lebih besar, yang disebut berkapasitas 4 ton, sembari menunggu teknisi dari China untuk menuntaskan commissioning. Operator lokal dilatih bersama tenaga ahli asing agar dalam jangka panjang fasilitas ini tidak bergantung pada keahlian dari luar.

Pembaca yang membandingkan pemberitaan akan melihat bahwa angka kapasitas berbeda di setiap tahap proyek. Pemberitaan Juli menyebut empat unit dengan kapasitas gabungan 168 ton per hari, sementara liputan Juni menyebut teknologi ini mampu menangani sekitar 400 ton per hari, dibandingkan timbulan sampah kabupaten sekitar 200 ton. Angka yang disampaikan saat kunjungan menteri, yakni 26 hingga 30 ton per hari dari empat unit, adalah yang terbaru dan menjadi acuan target operasional dalam ulasan ini. Perbedaan tersebut kemungkinan besar mencerminkan selisih antara kapasitas desain dan konfigurasi operasi saat ini, sekaligus pengingat bahwa angka sebuah proyek percontohan baru mengendap ketika beralih dari uji coba ke operasi rutin.

Kepingan yang belum ada adalah pembeli

Momen paling berharga dari kunjungan ini justru yang paling terus terang. Bupati menyampaikan kepada menteri bahwa fasilitas ini belum memiliki offtaker yang jelas untuk hasil produksinya, dan meminta bantuan kementerian untuk membangun pasar, mungkin melalui BUMN seperti Pertamina.

Inilah persoalan yang tepat untuk diangkat, dan persoalan ini lazim ditemui di hampir setiap proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar di daerah. Sebuah pabrik pirolisis bisa berjalan baik secara teknis namun tetap kesulitan bila minyak dan briketnya tidak memiliki tujuan yang pasti. Tanpa pembeli yang terikat kontrak, hasil produksi menumpuk, pendapatan tidak pasti, dan biaya operasional fasilitas kembali dibebankan pada anggaran daerah.

Tanggapan menteri lugas. Pemerintah, katanya, akan turun tangan bila ada kesulitan soal pembeli, dan kementerian akan membuka komunikasi dengan industri. ANTARA melaporkan bahwa pelaku industri sendiri sudah menghubungi kementerian untuk mencari sumber pasokan, yang menandakan sisi permintaan sudah ada dan tinggal dihubungkan, bukan diciptakan dari nol.

Permintaan akan bahan bakar industri yang lebih rendah karbon sudah ada. Yang dibutuhkan fasilitas daerah seperti Klungkung adalah jembatan yang andal menuju permintaan itu, dan kementerian kini menawarkan diri untuk membangunnya.

Menteri juga menjelaskan mengapa industri patut tertarik. Pengguna energi intensif yang mengganti sebagian bahan bakarnya dengan produk olahan sampah akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan penurunan emisi yang mereka capai dapat diakui sebagai kredit karbon, yang mendukung target Net Zero Emission perusahaan serta daya saing di pasar ekspor yang semakin menanyakan jejak karbon produk.

Geografi dan skala

Dua kendala praktis dibahas secara terbuka, dan keduanya memiliki jalan keluar.

Yang pertama adalah jarak. Bali berukuran kecil, dan sebagian besar pengguna bahan bakar industri berskala besar berada di Jawa. Mengirim briket atau minyak menyeberangi selat menambah biaya, dan menteri mengakui hal ini, seraya menyatakan pemerintah akan membantu negosiasi dan pengaturan pengiriman.

Yang kedua adalah skala. Satu kabupaten menghasilkan volume sampah yang relatif kecil dibandingkan kawasan metropolitan, padahal keekonomian pirolisis membaik seiring bertambahnya volume olahan. Usulan menteri adalah menggabungkan pengolahan dari beberapa kabupaten. Mengolah 1.000 ton secara bersama, ujarnya, sangat berbeda dari sisi biaya per unit dan efisiensi tenaga kerja dibandingkan mengolah 100 ton secara terpisah. Menghimpun bahan baku dari kabupaten tetangga akan menaikkan volume hingga ribuan ton, menurunkan biaya per ton, dan membuat model ini lebih menarik bagi investor.

Logika ini tersambung dengan pekerjaan nasional yang sedang berjalan. Pada September, Kementerian ESDM mulai menguji sampel bahan bakar dari 12 lokasi penghasil BBM dari sampah untuk menyusun spesifikasi produk dan jalur menuju izin distribusi. Spesifikasi yang jelas inilah yang memungkinkan pembeli industri atau perusahaan energi negara menandatangani kontrak pasokan dengan yakin. Hasil produksi Klungkung, bila diuji terhadap spesifikasi tersebut, akan berada pada posisi yang jauh lebih kuat untuk mendapatkan offtaker jangka panjang.

Pandangan Sirkularium

Kunjungan ke Klungkung adalah peristiwa kecil dengan sinyal besar. Seorang menteri mengajukan fasilitas berskala kabupaten sebagai calon model nasional dan, pada saat yang sama, menerima bahwa kementerian memiliki peran dalam menutup celah pasar. Urutan itu sudah tepat. Teknologi jarang menjadi kendala utama dalam pengolahan sampah menjadi bahan bakar di daerah. Kendala utamanya adalah penyerapan hasil.

Bagi pemerintah dan lembaga publik, ada tiga pelajaran praktis.

Pertama, penyerapan hasil harus dirancang sejak awal, bukan ditambahkan belakangan. Pemerintah daerah yang mempertimbangkan lini pirolisis atau refuse derived fuel dapat belajar dari Klungkung dengan mendekati calon pembeli, termasuk BUMN serta industri semen atau industri lainnya, sebelum pengadaan dirampungkan, dan dengan menyepakati spesifikasi produk sejak dini. Tawaran kementerian untuk memfasilitasi pembicaraan ini adalah peluang yang sebaiknya segera dimanfaatkan pemerintah daerah.

Kedua, pengelompokan antardaerah layak memiliki wadah formal. Perbandingan 1.000 ton dan 100 ton yang disampaikan menteri mengarah pada perjanjian kerja sama antarkabupaten, di mana beberapa daerah mengirim bahan baku terpilah ke satu fasilitas bersama. Bali, dengan dorongan provinsi untuk mengakhiri sistem angkut buang dan jaringan pemilahan tingkat desa yang kuat, adalah tempat yang wajar untuk merintis pengaturan semacam ini, dan model yang sama cocok untuk kelompok kabupaten di daerah lain.

Ketiga, verifikasi adalah hal yang mengubah percontohan yang menjanjikan menjadi proyek yang layak dibiayai. Uji emisi yang tuntas, pelaporan kapasitas yang konsisten, dan sampel bahan bakar yang diuji terhadap spesifikasi nasional akan memberi pembeli dan pemodal keyakinan untuk berkomitmen. Mempublikasikan hasil tersebut juga membantu daerah lain menilai apakah model ini cocok dengan komposisi sampah mereka sendiri.

Yang perlu dicermati selanjutnya: apakah kementerian menyebut pembeli industri atau BUMN tertentu untuk hasil produksi Klungkung, apakah fasilitas ini bergerak mantap menuju target 26 hingga 30 ton per hari, dan apakah kabupaten tetangga di Bali menjajaki pengiriman bahan baku ke Kusamba. Bila kepingan-kepingan itu menyatu, Klungkung tidak hanya akan membuktikan bahwa sampah bisa menjadi bahan bakar, tetapi juga bahwa pemerintah daerah mampu menjualnya.