Kendari menerima program pengelolaan sampah terpadu Rp107 miliar dengan fasilitas pengolahan di Puuwatu sebagai fokus

Penyerahan di Makassar, rencana untuk Puuwatu

Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, menerima program pengelolaan sampah terpadu senilai Rp107 miliar melalui Local Service Delivery Improvement Project tahun 2026, yang dikenal sebagai LSDP. Wali Kota Siska Karina Imran menerima program tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026, dalam penyerahan bagi penerima se-Sulawesi yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Program diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

Kendari tidak sendirian di ruangan itu. Pemberitaan lokal mencatat empat penerima dari Sulawesi dalam acara tersebut: Kota Kendari, Kota Palu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Toraja Utara. Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima angka yang sama, Rp107 miliar, untuk kotanya, yang diserahkan oleh anggota DPR RI Longki Djanggola bersama Bima Arya. Dengan demikian, penyerahan ini lebih tepat dibaca sebagai tonggak regional bagi Indonesia timur, bukan sekadar pengumuman satu kota.

Bagi Kendari, arah penggunaan dana sudah jelas. Pemkot berencana mengarahkan program untuk memperkuat layanan persampahan, termasuk rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan TPAS Puuwatu, lokasi pemrosesan akhir kota. Wali kota didampingi Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh. Inarto, dan Kepala Bappeda Kota Kendari, Muh. Saiful. Hadirnya lembaga legislatif dan badan perencanaan pada saat penerimaan merupakan sinyal baik bahwa penganggaran dan pengawasan tahap berikutnya akan berjalan seiring.

Apa itu LSDP dan bagaimana pendanaannya bekerja

LSDP adalah program nasional yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, atau Bangda, dengan dukungan Bank Dunia. Bank Dunia menyetujui proyek ini pada 18 Desember 2025 dengan nilai US$350 juta, mencakup 30 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 15 juta orang akan merasakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Rancangannya yang membuat program ini istimewa. LSDP bekerja melalui hibah berbasis kinerja. Pemerintah daerah tidak sekadar menerima anggaran konstruksi; mereka menerima dukungan yang terkait dengan perbaikan cara layanan persampahan dijalankan. Pemberitaan lokal tentang penyerahan di Kendari menggambarkan cakupannya meliputi kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, pengangkutan dan pengolahan. Bank Dunia menguraikan tiga pilar: reformasi sektor di tingkat nasional seperti pemilahan dari sumber dan penyedia layanan profesional, hibah berbasis kinerja itu sendiri, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan.

Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaitkan program ini dengan visi nol sampah Indonesia untuk 2050 hingga 2060. Bagi kota seukuran Kendari, maknanya lebih langsung terasa. Program ini memberi kota jalur yang terstruktur untuk mendanai fasilitas pengolahan sekaligus memperkuat lembaga yang kelak mengoperasikannya.

"Persoalan sampah membutuhkan penanganan menyeluruh, tidak hanya pada proses pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga mulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir." Siska Karina Imran, Wali Kota Kendari, 6 Oktober 2026

Sampah Kendari dalam angka

Besarnya tantangan menjelaskan mengapa kota ini bersiap dengan cermat. Laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, atau DLHK, menggambarkan timbulan harian dengan angka yang sedikit berbeda selama setahun terakhir, dan Sirkularium memaparkan semuanya alih alih memilih salah satu. Pada April 2026, kota mengutip data DLH yang menyebut timbulan sekitar 256 ton per hari. Pada Agustus 2026, wali kota menyebut produksi sampah hampir mencapai 300 ton per hari. Sebuah ulasan data DLHK pada Juni 2026 melaporkan rata rata 350 ton per hari masuk ke TPA Puuwatu pada Maret 2026. Sebelumnya, pada Maret 2025, ANTARA Sulawesi Tenggara melaporkan data DLHK sebesar 7.533 ton per bulan. Perbedaan ini kemungkinan mencerminkan titik pengukuran yang berbeda, karena tonase yang dihasilkan di seluruh kota, tonase yang diangkut dan tonase yang ditimbang di gerbang TPA bukanlah besaran yang sama. Berapa pun angka dasarnya, arahnya jelas: pada setiap pengukuran Kendari menangani lebih dari 250 ton per hari, skala yang menuntut kapasitas pengolahan dan bukan sekadar pembuangan.

Fasilitas yang direncanakan di Puuwatu adalah tempat pengolahan sampah terpadu, atau TPST. Pada April 2026, kota menyebut TPST direncanakan mengolah sekitar 100 ton per hari dan menghasilkan refuse derived fuel, yaitu bahan bakar alternatif yang diolah dari sampah padat. Para pejabat saat itu terbuka menyampaikan bahwa sekitar 150 ton per hari masih memerlukan solusi lain, dan justru karena itulah kota memadukan fasilitas ini dengan langkah berbasis sumber, tidak hanya mengandalkan infrastruktur.

Angka anggaran juga berkembang seiring matangnya rencana, dan pembaca sebaiknya memandangnya sebagai tahapan, bukan pertentangan. Pada April 2026, kota melaporkan dana awal Rp17 miliar dari APBD dan total perencanaan lebih dari Rp90 miliar. Pada Agustus 2026, Bappeda melaporkan sekitar Rp24 miliar telah disiapkan untuk pembangunan TPST Puuwatu pada 2027, dan pemberitaan kota pada bulan yang sama menyebut alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program pemerintah pusat dan Bank Dunia. Angka yang resmi diserahkan pada 6 Oktober adalah Rp107 miliar. Sirkularium mencatat perkiraan awal Rp140 miliar dan angka Rp107 miliar yang telah dikonfirmasi agar pembaca dapat mengikuti bagaimana angka tersebut mengerucut.

Persiapan yang membuat kota siap

Kendari sampai pada titik ini melalui proses kesiapan yang terencana. Pada 27 Agustus 2026, tim Bangda Kementerian Dalam Negeri mengunjungi TPAS Puuwatu bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, Kepala DLHK, Erlis Sadya Kencana, dan Kepala Dinas PUPR, Muh. Jayadi. Pada tahap itu, 11 indikator program telah dinyatakan clear, sementara 10 indikator lainnya masih memerlukan kelengkapan dokumen. Perwakilan Bangda menyebut kunjungan tersebut sebagai pendampingan, bukan penilaian, sebuah pembingkaian yang mencerminkan semangat kolaboratif program ini secara keseluruhan.

Kota juga membangun sisi permintaan. Pada Agustus 2026, Kendari mengumumkan lembaga penanganan sampah berbasis lingkungan, yang akan diterapkan lebih dahulu di 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan. Wali kota terus terang menyebut bahwa pemilahan di rumah tangga masih menjadi mata rantai terlemah, dan berulang kali menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan sampah sendirian. Aparatur sipil negara juga dilibatkan: gerakan ASN mengumpulkan sampah menghasilkan sekitar dua ton sampah pada minggu pertama pelaksanaannya.

Di sisi pemrosesan akhir, DLHK menyampaikan pada April 2026 bahwa kota menargetkan peningkatan pengelolaan TPA Puuwatu menuju sanitary landfill pada 2026, dengan penimbunan sampah yang masuk sebagai bagian dari sistem controlled landfill saat ini. Fasilitas pengolahan di lokasi yang sama melengkapi tujuan tersebut, karena setiap ton yang diubah menjadi bahan bakar adalah satu ton yang tidak lagi memerlukan ruang sel.

"Yang paling penting adalah bagaimana program ini nantinya benar benar memperkuat sistem pelayanan persampahan dari hulu sampai hilir." Siska Karina Imran, Wali Kota Kendari

Pandangan Sirkularium: hibah kinerja adalah peluang tata kelola

Bagi pemerintah dan lembaga publik, penyerahan di Kendari memberikan tiga pelajaran praktis.

Pertama, urutan persiapannya berhasil. Kendari menetapkan lokasi di dalam kawasan pemrosesan akhir yang sudah ada, menyisihkan anggaran sendiri, menyelesaikan daftar indikator bersama Bangda, dan terus melibatkan DPRD. Kota yang ingin mengakses LSDP atau program penerusnya dapat mengikuti urutan yang sama. Lokasi yang sudah aman di dalam batas TPA yang ada menghilangkan sumber keterlambatan paling umum dalam infrastruktur persampahan di Indonesia.

Kedua, rancangan berbasis kinerja memberi penghargaan pada perbaikan layanan, bukan hanya konstruksi. Karena itu, unsur kelembagaan sama pentingnya dengan TPST itu sendiri: operator yang jelas, model tarif atau retribusi yang mampu menutup biaya operasional, data yang andal di jembatan timbang, serta jalur bagi refuse derived fuel untuk sampai ke pembeli. Mengamankan pembeli bahan bakar sejak awal, baik pabrik semen maupun produsen listrik di Sulawesi Tenggara, akan memberi fasilitas ini tujuan operasional yang mantap sejak hari pertama.

Ketiga, lembaga tingkat lingkungan dan fasilitas pengolahan sebaiknya diukur sebagai satu sistem. TPST berkapasitas 100 ton per hari bekerja paling baik ketika sampah yang tiba sudah terpilah, dan 15 kelurahan percontohan adalah tempat alami untuk membuktikannya. Menerbitkan angka bulanan yang konsisten untuk timbulan, pengangkutan dan sampah yang masuk ke TPA juga akan menuntaskan pertanyaan tentang angka dasar di atas dan memberi hibah kinerja tolok ukur yang bersih.

Yang perlu dicermati berikutnya: dimulainya pembangunan TPST di Puuwatu pada 2027, hasil operasional pertama dari 15 kelurahan percontohan, dan bagaimana Palu, Luwu Timur dan Toraja Utara memanfaatkan alokasi mereka masing masing. Empat penerima di Sulawesi yang bergerak bersamaan membuka peluang langka untuk saling belajar di Indonesia timur, dan Sirkularium akan mengikuti perkembangannya dengan penuh perhatian.