Bandung menjadi lokasi uji pertama pengelolaan sampah terdesentralisasi, dengan PLN EPI sebagai pembeli hasil olahan

Sepanjang 2026, percakapan kebijakan persampahan Indonesia didominasi oleh pembangkit pengolah sampah menjadi energi listrik skala besar yang terpusat, dikenal sebagai PSEL. Pekan ini, jalur kedua tampil lebih jelas. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), sayap pasokan energi primer milik perusahaan listrik negara, menjelaskan bagaimana perusahaan akan berperan sebagai pembeli hasil olahan dari program baru Pengelolaan Sampah Terdesentralisasi atau Decentralized Waste Management (DWM), dengan Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pertama.

Program ini melibatkan lima pihak: PLN EPI, PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Pertamina Power Indonesia (PNRE), dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (DLH Kota Bandung). Kelimanya menandatangani Komitmen Bersama pada 14 September 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta. Pemberitaan meluas sepanjang pekan, dan pada 25 serta 26 September penjelasan PLN EPI tentang perannya dimuat oleh ANTARA, Merdeka, dan media nasional lainnya.

Apa yang disepakati kelima pihak

Komitmen Bersama ini merupakan langkah awal, bukan kontrak konstruksi. Cakupannya meliputi koordinasi, eksplorasi, kajian, dan evaluasi potensi DWM di Bandung. Menurut pemberitaan, ruang lingkupnya mencakup identifikasi kebutuhan pengelolaan sampah kota, perbandingan pilihan teknologi pengolahan, kajian aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, keuangan, dan kelembagaan, penyaringan calon lokasi berdasarkan ketersediaan lahan dan utilitas, serta analisis sumber sampah, volume, dan logistik pengangkutan.

Rancangan yang dituju adalah empat sentra pengolahan sampah yang disebut Sentra Waste Management (SWK). Masing-masing direncanakan berkapasitas sekitar 300 ton per hari, sehingga total kapasitasnya sekitar 1.200 ton per hari. Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer BPI Danantara, merangkumnya dengan lugas: "Empat SWK bisa mengolah 1.200 ton."

Tenggat waktunya singkat. Danantara menargetkan satu atau dua lokasi DWM mulai berjalan pada Desember 2026 atau Januari 2027, lalu diperluas ke empat atau lima lokasi setelahnya. M Rachmat Kaimuddin, Managing Director DDMF, menurut Okezone menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dibuktikan melalui implementasi di lapangan, tidak cukup hanya lewat diskusi dan kajian. Uji coba di Bandung diposisikan sebagai pembuktian itu, sebuah model kerja yang diuji sebelum direplikasi ke daerah lain.

Mengapa model terdesentralisasi, dan mengapa sekarang

Para mitra menegaskan bahwa DWM dirancang untuk melengkapi PSEL terpusat, bukan menggantikannya. Fasilitas pengolah sampah menjadi energi skala besar membutuhkan pasokan bahan baku harian yang besar dan terjamin, serta perjanjian jual beli listrik jangka panjang agar layak secara ekonomi. Banyak kota dan kabupaten di Indonesia belum memiliki skala tersebut, atau memilikinya tetapi tidak dapat mengangkut seluruh sampahnya ke satu lokasi secara efisien. Mengolah sampah lebih dekat ke sumbernya mengurangi pengangkutan jarak jauh, menekan biaya logistik, dan memungkinkan setiap sentra disesuaikan dengan ukuran kawasan di sekitarnya.

Menurut Merdeka, Sigit Puji Santosa menyampaikan hal ini secara langsung: pendekatan terdesentralisasi cocok untuk wilayah yang belum memiliki skala ekonomi bagi fasilitas terpusat berukuran besar, dan pengolahan lokal memangkas kebutuhan transportasi serta logistik.

Bandung adalah lokasi pertama yang logis. Kota ini mengirim sampah residunya ke TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, tempat pemrosesan akhir regional yang digunakan bersama tiga wilayah tetangga. Kompas melaporkan pada Juni 2026 bahwa Sarimukti menerima sekitar 1.700 ton per hari, di atas rencana 1.400 hingga 1.500 ton, dengan Kota Bandung mengirim sekitar 983 ton per hari. Pengelola lokasi memproyeksikan TPA dapat mencapai batas kapasitas sekitar Oktober 2026. Grafik di atas menunjukkan pembagian beban harian itu pada Juni, dan memperjelas mengapa kota yang mengirim hampir 1.000 ton per hari memiliki dorongan terkuat untuk mengolah lebih banyak sampahnya secara lokal.

Empat sentra skala kawasan masing-masing 300 ton akan memberi Bandung kapasitas pengolahan di atas sekitar 983 ton per hari yang dikirim ke Sarimukti pada Juni 2026, sehingga pertanyaannya bergeser dari ke mana membuang menjadi bagaimana memulihkan nilai.

Perbandingan ini bersifat indikatif, bukan angka pasti, karena sentra tetap akan menghasilkan residu dan tidak semua material yang masuk cocok sebagai bahan baku. Meski demikian, perbandingan ini menunjukkan besarnya peluang yang ada.

Peran PLN EPI: pembeli yang menutup lingkaran

Hal yang membedakan DWM dari inisiatif sampah berbasis komunitas sebelumnya adalah adanya pembeli yang berkomitmen. Banyak program TPS3R dan bank sampah di Indonesia tidak terkendala pada pengumpulan atau pemilahan, melainkan pada mencari pembeli yang stabil untuk hasil olahannya. Dalam komitmen Bandung, PLN EPI akan berperan sebagai calon pembeli atau penyerap produk hasil pengolahan DWM. PLN EPI akan menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi produk serta melakukan kajian teknis awal mengenai kualitas, kuantitas, kontinuitas pasokan, logistik, dan potensi pemanfaatannya dalam rantai pasok energi primer.

PLN EPI sudah menjalankan rantai pasok serupa dalam skala besar untuk biomassa. Hokkop Situngkir, Direktur Biomassa PLN EPI, menyampaikan bahwa PLN memanfaatkan sekitar 2,5 juta ton biomassa selama setahun terakhir, sekitar 99 persen di antaranya berasal dari residu pertanian, terutama untuk cofiring di pembangkit listrik tenaga uap. Ia mencatat bahwa potensi residu pertanian Indonesia mencapai sekitar 80 juta ton per tahun, sehingga serapan saat ini baru sebagian kecil dari yang tersedia. PLN EPI memiliki sekitar 180 kontrak pasokan aktif, dan sekitar 60 persen di antaranya melibatkan pengusaha muda.

"Di PLN EPI, kita melakukan substitusi bahan-bahan fosil menjadi bahan-bahan berbasis hayati untuk kelangsungan energi kita melalui cofiring," kata Situngkir, sebagaimana dilaporkan RuangEnergi.

Cara pandang ini penting. Ketika sampah terpilah keluar dari sentra kawasan sebagai produk bahan bakar dengan spesifikasi dan pembeli yang jelas, sampah tidak lagi menjadi beban biaya pembuangan bagi kota, melainkan masukan bagi ketahanan energi. Itulah argumen Situngkir dalam laporan ANTARA, bahwa sampah yang kembali masuk ke rantai nilai sebagai sumber daya dan sumber energi menjadikan pengelolaan sampah bagian dari solusi ketahanan energi.

Hal yang masih perlu dituntaskan

Komitmen ini masih berada pada tahap awal, dan beberapa pertanyaan praktis akan menentukan seberapa jauh model ini dapat diterapkan.

Pertama, spesifikasi produk. Program cofiring PLN EPI dibangun di atas biomassa pertanian dengan sifat yang relatif seragam. Sampah perkotaan lebih bervariasi, dan pemberitaan belum merinci produk apa yang akan dihasilkan SWK, apakah refuse derived fuel, solid recovered fuel, kompos, atau kombinasinya. Spesifikasi yang disampaikan PLN EPI pada praktiknya akan menjadi standar pemilahan dan pengolahan di setiap sentra.

Kedua, pemilihan lokasi. Fasilitas skala kawasan lebih mudah diintegrasikan dibanding satu pembangkit besar, tetapi setiap sentra tetap membutuhkan lahan, utilitas, akses jalan, dan penerimaan masyarakat. Tahap kajian secara eksplisit mencakup ketersediaan lahan dan utilitas, yang merupakan titik awal yang tepat.

Ketiga, pembagian peran dan pendapatan. Dengan pengelola investasi negara, dua badan usaha milik negara di bidang rekayasa dan energi, satu pembeli milik negara, dan satu dinas kota di meja yang sama, kejelasan tentang siapa yang membangun, siapa yang mengoperasikan, siapa yang menanggung risiko pasokan bahan baku, serta bagaimana tipping fee dan penjualan produk dibagi akan menentukan kelayakan pembiayaan. Rumusan Komitmen Bersama tentang kajian kelembagaan dan keuangan menunjukkan bahwa pertanyaan ini sudah masuk agenda.

Keempat, keterhubungan DWM dengan pemilahan di hulu. Bandung telah cukup lama mendorong pemilahan sampah rumah tangga dan jaringan titik pengolahan lokal. Sentra terdesentralisasi yang menerima material lebih bersih dan terpilah akan menghasilkan bahan bakar yang lebih konsisten dan produk bernilai lebih tinggi. Kedua upaya ini saling menguatkan.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan lembaga publik, komitmen DWM Bandung merupakan sinyal konstruktif pada tiga aspek.

Dari sisi kebijakan, komitmen ini menunjukkan bahwa agenda nasional pengolahan sampah menjadi energi memberi ruang bagi lebih dari satu format fasilitas. Kota dan kabupaten yang berada di bawah skala PSEL, yang mencakup sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, kini memiliki model rujukan yang terlihat dan dapat dipelajari seiring perkembangannya. Manfaat paling jelas akan diperoleh bila kerangka kajian Bandung, yang mencakup teknologi, lokasi, pembiayaan, dan kelembagaan, dipublikasikan agar daerah lain dapat menerapkannya tanpa memulai dari nol.

Dari sisi pembiayaan, pembeli milik negara yang berkomitmen adalah elemen paling berharga yang dapat dimiliki fasilitas pengolahan skala kecil dan menengah. Pengalaman PLN EPI mengelola 180 kontrak pasokan biomassa, banyak di antaranya dengan pengusaha muda, menunjukkan model kontrak yang dapat diadaptasi untuk bahan bakar berbasis sampah. Ketentuan offtake yang baku, dengan spesifikasi dan harga yang transparan, akan memungkinkan operator lokal dan koperasi merencanakan investasi dengan percaya diri.

Dari sisi implementasi, target Desember 2026 hingga Januari 2027 untuk satu atau dua lokasi pertama merupakan target yang ambisius dan patut disambut baik. Sirkularium menyarankan pemerintah daerah yang mengamati Bandung untuk berfokus pada tiga indikator selama uji coba berjalan: kapasitas olah harian yang benar-benar tercapai dibanding rancangan 300 ton, porsi sampah masuk yang berhasil diubah menjadi produk layak jual dibanding residu yang dikirim ke TPA, serta konsistensi kualitas produk selama bulan-bulan pertama penyerapan.

Hal yang perlu dicermati berikutnya: pilihan teknologi untuk SWK pertama, spesifikasi produk yang diterbitkan PLN EPI, dan lokasi satu atau dua sentra pertama. Jika uji coba ini berhasil, Bandung dapat memberi Indonesia templat yang praktis dan dapat direplikasi, yang memadukan pengolahan skala kawasan dengan pembeli energi nasional, sekaligus meringankan beban tempat pemrosesan akhir regional bersama seperti Sarimukti.