Bogor buka waste station di Balai Kota yang memberi imbalan bagi warga atas sampah terpilah, dengan setiap kecamatan sebagai langkah berikutnya

Titik penyetoran di pusat pemerintahan kota

Pada Sabtu, 26 September 2026, Pemerintah Kota Bogor membuka sebuah waste station di halaman Balai Kota, kantor wali kota di Jalan Ir. H. Juanda No. 10. Fasilitas ini dioperasikan bersama Rekosistem, perusahaan teknologi pengelolaan sampah dan pemulihan material, dan bekerja dengan mekanisme pertukaran yang sederhana. Warga membawa sampah anorganik yang sudah dipilah, petugas menimbangnya, lalu warga menerima poin imbalan yang dapat dikonversi menjadi saldo dompet digital atau ditransfer ke rekening bank.

Peresmian dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Ernest Christian Layman, CEO sekaligus salah satu pendiri Rekosistem. Keesokan harinya, wali kota sudah berbicara tentang langkah berikutnya. ANTARA melaporkan pada 27 September bahwa ia membuka peluang pembangunan waste station di setiap kecamatan, sehingga satu titik percontohan dapat berkembang menjadi jaringan yang berada dalam jarak jalan kaki atau berkendara singkat dari sebagian besar rumah tangga.

Daftar material yang diterima cukup luas. Cakupannya meliputi botol plastik dan plastik lainnya, kardus dan kertas, logam, botol kaca, minyak jelantah, serta sampah elektronik rumah tangga. Fasilitas ini juga menerima kemasan bernilai rendah seperti bungkus mi instan dan sachet deterjen, yaitu kemasan multilapis yang jarang menemukan pembeli di rantai daur ulang informal dan paling sering berakhir dibakar, dibuang sembarangan, atau hanyut ke sungai.

Cara imbalan ditetapkan

Imbalan berkisar antara Rp100 hingga Rp6.000 per kilogram, tergantung jenis material dan jumlah yang disetorkan. Rilis resmi pemerintah kota menyebutkan bahwa nilai poin diharapkan meningkat seiring bertambahnya partisipasi dan semakin kuatnya kebiasaan memilah, sebuah cara yang masuk akal untuk membingkai skema ini. Prioritas pertama adalah volume dan kebiasaan. Penemuan harga akan menyusul.

Rentang tersebut layak dibandingkan dengan apa yang ditawarkan operator yang sama di tempat lain. Ketika Rekosistem membuka tiga waste station di Bandung pada April 2025, yaitu di Astra Recycling Store, Taman Lalu Lintas Toyota, dan Universitas Katolik Parahyangan, Pemerintah Kota Bandung mencantumkan harga Rp800 per kilogram untuk sampah anorganik dan Rp3.000 per kilogram untuk minyak jelantah. Rentang di Bogor lebih lebar di kedua ujungnya. Nilainya lebih rendah untuk fraksi yang paling kurang bernilai dan lebih tinggi untuk fraksi yang paling bernilai, yang menunjukkan daftar harga yang lebih terdiferensiasi, bukan tarif anorganik yang seragam.

Liputan peluncuran di Bogor menyebutnya sebagai waste station Rekosistem pertama di Jawa Barat. Keberadaan stasiun di Bandung menunjukkan bahwa operator ini sudah hadir di provinsi tersebut setidaknya sejak April 2025, sehingga pembeda yang lebih tepat adalah bahwa stasiun di Bogor berlokasi di balai kota dan dibuka sebagai inisiatif bersama pemerintah kota. Perbedaan ini bukan sekadar teknis. Titik penyetoran di halaman kantor wali kota membawa pesan tentang prioritas publik yang tidak dimiliki titik serupa di area parkir pusat perbelanjaan.

Waste station di balai kota mengubah pemilahan sampah dari sumbernya, dari sekadar imbauan menjadi sebuah layanan. Warga diminta memilah, dan sebagai gantinya kota menyediakan tempat untuk menyerahkan hasil pilahan itu serta alasan untuk kembali lagi.

Rantai pemulihan di balik meja penyetoran

Stasiun ini merupakan ujung yang terlihat dari rantai yang lebih panjang, yang telah dibangun Bogor bersama Rekosistem sejak awal 2026. Pada Februari, wali kota mengunjungi pusat pemulihan material milik perusahaan tersebut, yang disebut Rekohub, di Jalan Raya Ciawi, Bogor Selatan, bersama para aktivis lingkungan, pengelola bank sampah, dan kelompok masyarakat. Catatan pemerintah kota tentang kunjungan itu menggambarkan bangunan seluas 756 meter persegi di atas lahan 3.000 meter persegi.

Angka yang disampaikan dalam kunjungan tersebut memberi gambaran tentang kapasitasnya. Sekitar 2,3 juta botol plastik diolah setiap tahun melalui Rekosistem di Bogor, dan sekitar 600.000 kilogram minyak jelantah disaring setiap tahun. Pemberitaan lokal dari kunjungan yang sama menyebut kapasitas produksi 3 juta kilogram per tahun dan 870.000 kilogram material yang telah didaur ulang di lokasi tersebut. Material dipilah dan diolah awal agar memenuhi spesifikasi pabrik, sementara minyak jelantah yang sudah disaring diarahkan untuk produksi bahan bakar pesawat.

Secara nasional, perusahaan ini melaporkan lebih dari 90.000 rumah tangga terdaftar, lebih dari 1.000 mitra agregator di 126 kabupaten dan kota, 50 waste station, serta 21 Rekohub. Angka-angka ini penting bagi Bogor karena berarti stasiun baru tersebut terhubung dengan jaringan penyerapan material yang sudah ada. Material yang terkumpul di Balai Kota tidak perlu dicarikan pembeli baru. Material itu masuk ke aliran yang sudah berjalan.

Dalam kunjungan Februari itu, wali kota menegaskan arah kebijakannya. Sebagaimana diberitakan media lokal, ia menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya soal penanganan di hilir atau pengolahan sampah menjadi energi, tetapi dimulai dari rumah tangga dan komunitas yang memilah serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.

Peluncuran ini juga melibatkan jejaring mitra yang lebih luas. Pemerintah kota mencantumkan Yayasan Materia, Ford Foundation, Parongpong RAWHAUS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang terlibat. Perpaduan aktor filantropi, teknis, dan pemerintah ini memberi inisiatif tersebut ketahanan yang lebih besar dibandingkan program satu perusahaan saja.

Hulu dan hilir dibangun bersamaan

Bogor termasuk sedikit kota di Indonesia yang saat ini bekerja di kedua ujung sistem persampahan secara bersamaan. Di hilir, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi Bogor Raya di Galuga telah memulai pembangunannya pada pertengahan September 2026. Di hulu, kota kini membangun titik-titik tempat material terpilah dapat keluar dari aliran sampah sebelum sempat dimuat ke truk.

Kedua upaya ini saling melengkapi, bukan saling bersaing. Pembangkit termal bekerja paling baik dengan bahan baku yang konsisten dan berkadar air lebih rendah, dan setiap kilogram botol plastik, kardus, atau minyak jelantah yang dipulihkan di hulu adalah kilogram yang bernilai lebih tinggi sebagai material ketimbang sebagai bahan bakar. Sampah organik dan residu berada di luar cakupan Rekohub, sehingga stasiun ini juga membantu memperjelas ke mana setiap jenis sampah seharusnya pergi. Sampah yang dapat didaur ulang menuju pemulihan material. Sampah organik menuju pengomposan, budidaya maggot, atau TPS3R. Residu menuju pengolahan akhir.

Pemerintah kota menempatkan peluncuran ini dalam kerangka Indonesia ASRI, gerakan nasional untuk Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah. Wali Kota Dedie menggambarkan stasiun ini sebagai sarana untuk membiasakan warga memilah sampah sesuai jenisnya, sekaligus bagian dari pembangunan manusia, bukan hanya infrastruktur, agar persoalan sampah dapat diselesaikan. Pesan Ernest Layman melengkapinya: masyarakat dapat ikut terlibat mengelola sampahnya dengan baik ketika diberi cara yang praktis untuk melakukannya.

Mengapa jaringan di tingkat kecamatan adalah langkah yang tepat

Konteks nasional menjelaskan mengapa infrastruktur hulu seperti ini penting. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2026, kementerian melaporkan bahwa pada akhir 2025 sekitar 25 persen sampah Indonesia telah terkelola dengan baik, atau sekitar 36.684 ton per hari, sementara sekitar 105.483 ton per hari belum tertangani. Kementerian menetapkan target 63,41 persen sampah terkelola pada 2026 dan 100 persen pada 2029. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan arahnya dengan lugas.

"Paradigma lama kumpul, angkut, buang harus ditinggalkan. Pengurangan di sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kuncinya." Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup, Februari 2026

Menutup kesenjangan sebesar itu tidak akan cukup hanya dengan fasilitas di ujung hilir. Dibutuhkan ribuan titik kecil yang andal tempat material terpilah dapat diserahkan, dan dibutuhkan kepercayaan rumah tangga bahwa memilah sampah akan membawa hasil. Satu stasiun di balai kota membuktikan mekanismenya. Stasiun di setiap kecamatan akan menjadikannya bagian dari rutinitas harian, sekaligus memberi kota aliran data per jenis material dan per wilayah yang saat ini belum dimiliki.

Pandangan Sirkularium

Waste station di Bogor adalah fasilitas yang sederhana dengan implikasi yang besar. Stasiun ini menunjukkan pemerintah kota yang memanfaatkan lahannya sendiri, kemampuannya menggalang berbagai pihak, dan jaringan pemulihan material swasta yang sudah ada untuk membuat pemilahan sampah dari sumber menjadi mudah dan bernilai. Kombinasi ini dapat direplikasi dan tidak memerlukan anggaran modal yang besar.

Bagi pemerintah kota dan kabupaten yang mempertimbangkan model serupa, Sirkularium melihat empat pelajaran praktis. Pertama, tempatkan stasiun pertama di lahan publik yang sudah sering dikunjungi warga, karena keterlihatan membangun kepercayaan lebih cepat daripada iklan. Kedua, umumkan daftar harga dan jaga agar cukup stabil sehingga rumah tangga dapat merencanakan, sambil tetap memberi ruang bagi kenaikan nilai seiring bertambahnya volume. Ketiga, integrasikan stasiun dengan bank sampah dan TPS3R yang sudah ada alih-alih bersaing dengannya, sehingga pengelola komunitas memperoleh saluran penyerapan material baru, bukan kehilangan anggotanya. Keempat, wajibkan operator melaporkan tonase bulanan per jenis material dan per titik pengumpulan, agar setiap stasiun berkontribusi pada pelaporan kinerja kota dalam kerangka target sampah nasional.

Bagi pembuat kebijakan nasional, model ini menjadi pelengkap yang berguna bagi agenda tanggung jawab produsen yang diperluas. Sachet bernilai rendah dan kemasan multilapis adalah fraksi yang justru diminta menjadi tanggung jawab produsen. Jaringan waste station milik pemerintah daerah dengan rantai pemulihan yang terverifikasi dapat menjadi salah satu saluran pengumpulan untuk memenuhi sekaligus mengukur kewajiban produsen tersebut.

Hal yang perlu dicermati selanjutnya adalah perluasan ke tingkat kecamatan. Jumlah stasiun kecamatan yang dibuka, tonase yang terkumpul pada bulan-bulan pertama, dan apakah nilai imbalan naik sebagaimana diisyaratkan wali kota akan menunjukkan apakah stasiun di balai kota Bogor berkembang menjadi sebuah jaringan atau tetap menjadi etalase. Sinyal awalnya, yaitu mandat yang jelas dari wali kota, rantai pemulihan yang sudah berjalan, dan kelompok mitra yang luas, mengarah pada kemungkinan yang pertama.