Biorefinery senilai USD 1,1 miliar akan membawa Cilacap dari 27 menjadi 887 kiloliter avtur per hari

Pertamina Patra Niaga memaparkan bentuk biorefinery khusus di Cilacap pada 10 September 2026. Fasilitas tersebut akan menempati 17,5 hektare di dalam kompleks kilang yang sudah ada dan bernilai USD 1,1 miliar, angka yang dilaporkan dalam rupiah sekitar Rp19,25 triliun. Konstruksi ditargetkan dimulai pada 2027, dengan operasi mulai 2029.

Hermawan Budiantoro, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap, menyampaikan proyeksi kontribusi proyek ini terhadap produk domestik bruto sebesar Rp199 triliun per tahun. Perseroan saat ini berada pada tahap keputusan investasi akhir dan pemilihan mitra.

Besaran lompatannya

Angka produksinya yang membuat proyek ini berarti, bukan sekadar bertahap.

Keluaran bahan bakar penerbangan berkelanjutan di Cilacap saat ini disebut 27 kiloliter per hari. Target 2029 adalah 887 kiloliter per hari, kenaikan sebesar 860. Itu kurang lebih ekspansi tiga puluh kali lipat dari kemampuan yang hari ini hanya ada pada skala demonstrasi.

Satu catatan kehati hatian pada angkanya. Pemberitaan pada akhir Agustus menempatkan keluaran tahunan green refinery Cilacap pada 27.000 kiloliter per tahun, yang tidak berpadanan dengan 27 kiloliter per hari. Kedua angka itu mungkin menggambarkan hal yang berbeda, satu produk campuran dan satunya komponen terbarukan, dan perbedaan tersebut layak dipertahankan ketimbang diselesaikan lewat pengandaian.

Dampak emisinya ditempatkan pada 600.000 ton setara karbon dioksida yang dihindarkan setiap tahun setelah beroperasi, dengan penyerapan tenaga kerja diperkirakan sekitar 5.900 posisi.

Aritmetika bahan baku adalah pertanyaan yang mengikat

Angka paling berkonsekuensi dalam pengumuman ini bukan investasinya, bukan pula kapasitasnya. Melainkan selisih antara berapa banyak minyak jelantah yang dibutuhkan fasilitas ini dan berapa banyak yang diperkirakan tersedia.

Pada operasi penuh tahun 2029 kilang tersebut akan membutuhkan sekitar 350.000 ton minyak jelantah per tahun. Pasokan yang diproyeksikan dari sumber usaha adalah 240.000 sampai 300.000 ton, dengan sisanya berasal dari pengumpulan rumah tangga dan masyarakat.

Kilangnya adalah persoalan konstruksi yang jawabannya sudah diketahui. Menghimpun 350.000 ton minyak jelantah per tahun dari dapur dan pelaku usaha makanan di seluruh kepulauan adalah persoalan logistik yang belum pernah ada presedennya pada skala itu di Indonesia.

Kekurangan 50.000 sampai 110.000 ton itulah bagian rencana yang bergantung pada sesuatu selain modal. Pengumpulan Pertamina yang berjalan sekarang memakai unit UCollect Box di SPBU, outlet LPG, rumah sakit, kantor perusahaan dan lokasi mitra, dengan membayar penyetor sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter melalui aplikasi MyPertamina. Jaringan itu dibangun untuk memasok pabrik demonstrasi. Memasok fasilitas tiga puluh kali lebih besar adalah pekerjaan yang berbeda.

Daftar bahan bakunya memang memberi sedikit keluwesan. Selain minyak jelantah, fasilitas ini diperkirakan mengolah minyak nabati, dengan minyak sawit mentah dan limbah cair pabrik kelapa sawit termasuk di antara masukannya. POME khususnya menghubungkan proyek ini dengan pekerjaan biometana di pabrik PTPN IV, karena keduanya memonetisasi residu yang memang sudah dihasilkan penggilingan sawit.

Keluwesan itu membawa pertimbangannya sendiri. Minyak sawit mentah adalah komoditas pangan dengan pasar ekspor yang mapan, dan mengalihkannya menjadi bahan bakar menempatkan penerbangan dalam persaingan dengan pangan dan dengan permintaan biodiesel yang sudah ada, yang telah diperbesar program B50 secara cukup berarti. Bahan baku turunan limbah seperti minyak jelantah dan limbah cair pabrik tidak menciptakan persaingan tersebut, dan justru karena itulah keduanya berharga premium di bawah sertifikasi keberlanjutan. Keseimbangan yang diambil fasilitas ini antara bahan baku limbah dan bahan baku perawan karena itu akan membentuk status sertifikasinya sekaligus penerimaan publiknya.

Ke mana bahan bakarnya akan pergi

Keluarannya memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dicampur hingga 3 persen akan dipasok ke dua bandara internasional, Soekarno Hatta yang melayani Jakarta dan I Gusti Ngurah Rai yang melayani Bali.

Angka 3 persen itu layak diingat terhadap besaran investasinya. Dekarbonisasi penerbangan berjalan dalam persentase pencampuran yang kecil karena bahan bakarnya harus tetap dapat disertifikasi dan karena pasokannya langka. Fasilitas senilai USD 1,1 miliar yang menopang pencampuran 3 persen di dua bandara adalah petunjuk yang masuk akal tentang betapa padat modalnya tahap awal transisi ini.

Landasan komersialnya sudah ada. Cilacap memegang sertifikasi ISCC yang diperoleh antara Juli 2024 dan Februari 2025, Pelita Air terbang dengan bahan bakar itu di rute domestik, dan Cathay Pacific telah membelinya untuk rute termasuk Jakarta ke Hong Kong. Jaringan terminal tersertifikasi yang akan menyalurkan keluaran yang diperluas itu mencapai lima lokasi pada awal September.

Urutan itu patut dicatat karena ia terbalik dari pola yang lazim. Biasanya kapasitas produksi dibangun lebih dahulu dan pasar dicari sesudahnya. Di sini pembelinya, sertifikasinya dan jalur distribusinya sudah terbukti pada skala kecil sebelum modal besar dikeluarkan. Bagi proyek yang bersandar pada premi keberlanjutan dan bukan pada harga komoditas, membuktikan bahwa preminya benar benar dibayar maskapai adalah bagian tersulit, dan bagian itu sudah diselesaikan.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga pengamatan mengikuti.

Yang pertama menyangkut urutan antara pengumpulan dan kapasitas. Kilangnya mencapai keputusan investasi akhir sebelum jaringan pengumpulan yang sanggup memasoknya ada. Urutan itu lazim dalam pembangunan industri, namun ia menempatkan pembangunan pengumpulannya pada tenggat tetap yang ditentukan jadwal konstruksi pihak lain. Pemerintah daerah yang menginginkan bagian dari 5.900 lapangan kerja dan aktivitas logistik yang menyertainya memiliki jendela sekitar tiga tahun untuk menata pengumpulan di wilayahnya, dan yang bergerak lebih awal akan menjadi tempat rantai pasoknya dirancang.

Yang kedua menyangkut memperlakukan minyak jelantah sebagai aliran limbah formal. Saat ini ia dihimpun lewat skema ritel sukarela. Mencapai 350.000 ton per tahun kemungkinan menuntutnya ditangani sebagaimana aliran limbah komersial lain ditangani, dengan kewajiban bagi penghasil besar seperti hotel, restoran, jasa boga dan dapur institusional untuk menyalurkannya kepada pengumpul berizin ketimbang membuangnya. Itu instrumen regulasi, bukan instrumen komersial, dan ia berada di tangan pemerintah, bukan di tangan Pertamina.

Yang ketiga menyangkut klaim PDB-nya. Proyeksi kontribusi Rp199 triliun per tahun adalah angka yang sangat besar relatif terhadap fasilitas senilai USD 1,1 miliar, dan ia jelas mencerminkan efek rantai nilai dan pengganda yang lebih luas ketimbang keluaran kilangnya sendiri. Institusi publik yang menilai proyek ini sebaiknya meminta batasan perkiraan tersebut sebelum memakainya dalam perencanaan mereka sendiri, bukan karena angkanya mustahil secara agregat, melainkan karena keputusan yang diambil terhadapnya perlu tahu apa saja yang dihitungnya.

Yang perlu diamati berikutnya adalah keputusan investasi akhir dan mitra yang dipilih, apakah volume pengumpulan naik mendahului konstruksi dan bukan sesudahnya, serta apakah tingkat pencampuran 3 persen di dua bandara itu ditetapkan sebagai titik awal mandat 2027.