Energi angin naik ke agenda sebagai pelengkap tenaga air Indonesia di musim kemarau

Sepanjang 2026 Indonesia banyak membicarakan tenaga surya. Program 100 gigawatt peak, koridor jalan tol, portofolio atap dan panel terapung di waduk semuanya menarik perhatian, dan itu wajar, karena di sanalah volumenya berada. Pada 16 September percakapan itu melebar. Berbicara kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seusai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan argumen tentang energi angin yang bertumpu bukan pada ambisi, melainkan pada waktu.

Argumennya bersifat musiman. Tenaga air Indonesia paling kuat ketika hujan turun, dan paling lemah pada bulan bulan kemarau yang panjang. Angin berperilaku sebaliknya. Antara Juni dan Oktober kepulauan ini mengalami angin yang bertahan sepanjang siklus dua puluh empat jam, dan panas yang berkepanjangan cenderung menguatkannya, bukan melemahkannya. Sederhananya, sumber daya yang meredup dijawab oleh sumber daya yang justru datang.

Sampai sekarang, selama empat tahun terakhir, belum ada investasi pembangkit listrik tenaga bayu. Padahal akan sangat baik jika kita bisa memanen angin pada saat muka air sedang rendah.

Cara pandang itu mengubah energi angin dari sekadar pembangkit terbarukan yang berdiri sendiri menjadi layanan sistem. Ini adalah argumen tentang saling melengkapi, bukan tentang saling menggantikan, dan argumen semacam ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh institusi publik yang menyusun perencanaan di tingkat provinsi.

Apa yang beroperasi sekarang dan apa yang direncanakan

Armada pembangkit angin Indonesia masih kecil dan terpusat. Dua pembangkit menopangnya. PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan memiliki 75 megawatt dari 30 turbin. PLTB Tolo di Jeneponto, juga di Sulawesi Selatan, memiliki 72 megawatt dari 20 turbin. Totalnya 147 megawatt, pada sistem kelistrikan yang rencana sepuluh tahunnya menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt, sekitar tiga perempatnya dari energi terbarukan.

Jarak antara armada itu dan rencana tersebut adalah inti ceritanya. Katadata melaporkan Direktur Jenderal menempatkan angin pada angka 11 gigawatt di dalam rencana penyediaan tenaga listrik 2025 sampai 2034, tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Perlu dicatat bahwa rencana sebagaimana dipublikasikan pada 2025 secara luas diberitakan mengalokasikan 7,2 gigawatt untuk angin. Sirkularium mencatat perbedaan ini tanpa menyelesaikannya, karena kedua angka itu mungkin mencerminkan versi yang berbeda dari pipeline yang sama. Bagaimanapun, keduanya menggambarkan situasi mendasar yang sama, yaitu rencana pembangunan yang kira kira dua orde besaran lebih besar daripada kapasitas terpasang.

Peta sumber dayanya juga bertambah. Pada 2024 kementerian mengidentifikasi sekitar 2 gigawatt potensi angin di Jawa bagian utara yang diukur pada ketinggian 140 meter di atas permukaan tanah, ketinggian hub yang dapat dijangkau turbin modern dengan nyaman dan yang belum dipertimbangkan oleh kajian kajian Indonesia sebelumnya. Pengukuran pada ketinggian yang lebih besar berulang kali memperbesar potensi angin di pasar lain, dan tampaknya hal yang sama terjadi di sini. Direktur Jenderal menyampaikan bahwa ia baru saja mengunjungi kedua lokasi PLTB yang beroperasi untuk memahami secara langsung mengapa investasi baru belum mengikuti.

Pembiayaan lunak yang mencari tujuan

Sinyal pembiayaan adalah bagian yang mengubah gambaran jangka pendek. Direktur Jenderal menyampaikan bahwa kementerian didekati oleh Just Energy Transition Partnership dengan tawaran pinjaman berbunga sangat lunak, dan bahwa ia mengarahkan tawaran itu ke pembangkit angin atau surya terapung. Alasan yang dinyatakannya adalah akselerasi, termasuk kecepatan penurunan emisi terverifikasi dapat masuk ke pasar karbon.

Ini penting karena kendala yang mengikat bagi energi angin Indonesia jarang sekali berupa sumber dayanya. Kendalanya adalah biaya modal yang diukur terhadap tarif listrik. Proyek angin padat modal di awal dan murah dioperasikan sesudahnya, sehingga sangat sensitif terhadap tingkat bunga yang melekat pada dekade pertama operasi. Dana lunak yang diterapkan pada titik itu menggerakkan biaya pokok penyediaan listrik lebih besar daripada hampir semua intervensi lain yang tersedia bagi pemerintah.

Mengarahkan fasilitas yang sama ke surya terapung bersifat konsisten, bukan bertentangan. Panel terapung berada di waduk yang sudah memiliki jaringan transmisi, hak guna air dan operator, dan panel itu mengurangi penguapan dari waduk yang muka airnya sedang tertekan. Fasilitas yang dapat melayani kedua teknologi memberi kementerian pilihan untuk menempatkan modal di tempat interkoneksinya sudah terbangun, yang merupakan rute tercepat dari penandatanganan menuju produksi listrik.

Sulawesi bagian selatan sebagai contoh yang sedang berjalan

Teori itu memiliki kasus nyata, dan kasus itu berada di provinsi yang sama dengan kedua pembangkit angin yang beroperasi. Daya mampu pembangkit listrik tenaga air pada sistem Sulawesi bagian selatan turun dari sekitar 850 megawatt menjadi sekitar 250 megawatt, penurunan sebesar 600 megawatt, yang memengaruhi PLTA Poso, PLTA Bakaru, PLTA Malea serta sejumlah pembangkit minihidro. PT PLN mengaitkan penurunan tersebut dengan kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Responsnya berlangsung cepat dan berlapis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan pada 16 September bahwa pembangkit pengganti sedang disiapkan sementara kondisi kembali normal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin langsung upaya itu di lapangan, dengan sekitar 627 megawatt kapasitas tambahan yang dimobilisasi ke dalam sistem dan target mengembalikan keseimbangan pasokan dan kebutuhan pada akhir September 2026.

Jawaban jangka panjangnya justru yang paling menarik bagi perencana. Di bawah program nasional 100 gigawatt peak tenaga surya, PLN berencana memperkuat sistem Sulawesi bagian selatan dengan sekitar 5,2 gigawatt peak pembangkit listrik tenaga surya dan 8,2 gigawatt hour sistem penyimpanan energi baterai.

Kombinasi ini akan membuat sistem Sulawesi bagian selatan lebih beragam, lebih fleksibel dan lebih resilien.

Tenaga surya menambah pasokan yang tidak bergantung pada curah hujan. Baterai menahan pasokan itu melewati beban puncak malam. Energi angin, mengikuti logika musiman yang dipaparkan di Jakarta pada 16 September, akan menambah sumber ketiga yang paling kuat justru ketika muka air waduk paling rendah. Provinsi yang hari ini menggambarkan keterpaparan hidrologis dapat menjadi demonstrasi domestik paling jelas tentang bagaimana keterpaparan itu dirancang agar hilang.

Reformasi harga adalah kepingan yang membuka sisanya

Bersamaan dengan tawaran pembiayaan, pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dengan mekanisme harga sebagai unsur utamanya. Revisi ini banyak didorong oleh kebutuhan program 100 gigawatt peak tenaga surya, tetapi kerangka tarif yang bekerja untuk surya juga akan menentukan apakah pipeline pembangkit angin menarik sponsor.

Energi angin memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda dari surya dalam satu hal. Keluarannya kurang dapat diprediksi dari jam ke jam tetapi lebih bernilai secara musiman, dan kerangka harga yang dibangun di sekitar kurva produksi surya tidak otomatis menangkap nilai tersebut. Harga patokan tertinggi yang mengakui penyaluran di musim kemarau, atau struktur kontrak yang memasangkan keluaran angin dengan pengoperasian tenaga air di dalam wilayah penyeimbangan yang sama, akan memberi harga pada sifat saling melengkapi yang dipaparkan Direktur Jenderal, alih alih membiarkannya tanpa imbalan. Ini adalah pertanyaan desain yang jawabannya tersedia, dan revisi yang sedang berjalan adalah momen untuk menetapkannya.

Pandangan Sirkularium

Bagi pemerintah dan institusi publik, tiga poin praktis mengikuti dari perkembangan pekan ini.

Pertama, sifat saling melengkapi antar musim adalah alat perencanaan yang bisa dipakai sekarang, sebelum tarif baru diterbitkan. Rencana energi provinsi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan dapat ditelaah untuk menemukan aset angin dan tenaga air yang berada di wilayah penyeimbangan yang sama, lalu pasangan itu dinilai berdasarkan kapasitas andal di musim kemarau, bukan semata pada energi tahunan. Analisis itu memakai data yang sudah dipegang operator sistem, sehingga ini soal urutan kerja, bukan belanja baru.

Kedua, modal lunak bergerak paling cepat ke tempat yang persiapannya paling maju. Tawaran Just Energy Transition Partnership akan mendarat di mana pun tersedia proyek yang berizin, terinterkoneksi dan layak dibiayai untuk menerimanya. Provinsi yang menginginkan bagian dari fasilitas itu paling terbantu bila menuntaskan status lahan, studi sambungan jaringan dan kampanye pengukuran sumber daya pada ketinggian 140 meter sekarang, bukan setelah peraturan harga ditandatangani.

Ketiga, nilai ketahanan sistem layak dinyatakan dalam angka. Sulawesi bagian selatan baru saja memperlihatkan berapa biaya yang ditanggung sebuah sistem ketika 600 megawatt daya mampu tenaga air berkurang, dalam bentuk mobilisasi, bahan bakar dan perhatian manajemen. Mengkuantifikasi biaya itu memberi dasar yang dapat dipertahankan untuk menilai diversifikasi yang diberikan angin, surya dan baterai secara bersama sama, dan mengubah argumen ketahanan menjadi argumen anggaran yang dapat dievaluasi kementerian perencanaan dan keuangan dengan ukuran mereka sendiri.

Apa yang perlu diamati berikutnya cukup jelas. Isi revisi Peraturan Presiden Nomor 112, dan apakah revisi itu membedakan harga untuk energi angin. Apakah fasilitas pembiayaan lunak itu resmi dialokasikan, dan ke proyek mana. Dan apakah sistem Sulawesi bagian selatan kembali seimbang pada akhir September sebagaimana ditargetkan PLN, yang akan menjadi uji publik pertama atas seberapa cepat portofolio yang terdiversifikasi dapat dirakit ketika air sedang surut.