Kebutuhan listrik pusat data akan melipat lima pada 2034 dan rencana kelistrikan sudah memuat angkanya

Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup 2025 sampai 2034, yang dikenal sebagai RUPTL, memuat proyeksi kebutuhan pusat data yang menarik perhatian lebih sedikit daripada yang pantas diterimanya. Kebutuhan itu ditempatkan pada kisaran 1.098 megawatt pada 2025, sekitar 2.122 megawatt pada 2026, dan kurang lebih 5.226 megawatt pada 2034, yang 4.621 megawatt di antaranya berada di dalam sistem utama PLN.

Kenaikan yang nyaris berlipat dua antara 2025 dan 2026 adalah bagian yang layak direnungkan. Beban yang kurang lebih berlipat dua dalam satu tahun berperilaku lebih menyerupai kedatangan sektor industri baru ketimbang pertumbuhan permintaan biasa. Sebagai pembanding, konsumsi listrik Bali tumbuh 8,02 persen pada semester pertama 2026 dan itu sudah termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Apa yang mendorongnya

Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President PLN, menyebut kecerdasan buatan sebagai pendorong berarti di samping komputasi awan dan layanan digital. Perbedaannya penting secara teknis. Beban kerja kecerdasan buatan bukan sekadar versi lebih besar dari hosting konvensional. Unit pemroses grafis menarik daya jauh lebih besar per rak, yang menaikkan densitas daya dan membebankan kebutuhan pendinginan lebih berat pada luas lantai yang sama.

Geografinya pun terpusat. Kapasitas yang ada mengelompok di sekitar Cikarang, Karawang dan wilayah Jakarta yang lebih luas, bersandar pada sistem Jawa dan Bali. Pemusatan itu berarti pertumbuhan bebannya mendarat pada gardu induk dan koridor transmisi tertentu, bukan menyebar merata di sistem nasional.

Komitmen individual memberi gambaran skalanya. PLN dan BDx Data Centers, yang beroperasi melalui PT Starone Mitra Telekomunikasi, menyepakati pengaturan yang mencakup total 1,2 gigawatt. Tahap pertamanya 788 MVA untuk fasilitas CGK4 di Jatiluhur, Jawa Barat, yang disalurkan dalam tiga tahapan, dengan 60 MVA untuk CGK3A di Jakarta Selatan dan 385 MVA untuk CGK5 di kawasan industri Suryacipta. PLN membangun gardu induk 150 kilovolt di Jatiluhur untuk melayani zona tersebut.

Sisi pasokannya sudah diukur untuk itu

Ciri yang menenangkan dari gambaran ini adalah proyeksi permintaan dan rencana pasokannya berada dalam satu dokumen yang sama.

PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkitan dan penyimpanan 69,5 gigawatt sampai 2034, dengan energi terbarukan dan penyimpanan baterai mengisi sekitar 76 persen dari totalnya. Terhadap itu, beban pusat data 5.226 megawatt pada 2034 adalah angka yang menuntut namun sudah terakomodasi, bukan kejutan.

Beban yang berlipat dua dalam setahun hanya menjadi krisis bila tidak ada yang menuliskannya lebih dahulu. Yang ini ada di dalam rencana, bersama kapasitas untuk melayaninya di dalam rencana yang sama.

Hendra Suryakusuma, ketua asosiasi pusat data Indonesia IDPRO, menunjuk kendala sesungguhnya dengan tepat. Menambah pembangkitan saja tidak memadai. Jaringan transmisi, gardu induk dan akses ke pasokan terbarukan harus berkembang pada saat yang sama, dan harus melakukannya terhadap lini masa konstruksi pusat data yang jauh lebih pendek daripada lini masa infrastruktur kelistrikan.

Ketidaksepadanan waktu bangun itulah, bukan kekurangan megawatt yang direncanakan, tempat kesulitannya sesungguhnya berada. Aula pusat data dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu jauh di bawah dua tahun. Saluran transmisi atau gardu induk baru, mulai dari pemilihan rute sampai pembebasan lahan hingga pemberian tegangan, lazimnya memakan waktu lebih lama. Ketika keduanya dimulai pada saat yang sama, bangunannya selesai lebih dahulu lalu menunggu.

Implikasi praktisnya, satuan perencanaan yang berguna bukanlah total megawatt nasional melainkan gardu induk tertentu. Margin cadangan nasional yang tampak lapang secara agregat memberi tahu perencana sangat sedikit tentang apakah koridor Cikarang sanggup menerima tambahan 200 megawatt tahun depan. Pertanyaan itu dijawab pada tingkat aset jaringan masing masing, dan di situlah perhatian seharusnya diletakkan.

Mengapa ini termasuk pembicaraan efisiensi energi

Pusat data biasanya dibingkai sebagai persoalan permintaan. Ia juga termasuk sedikit beban besar yang efisiensinya diukur terus menerus, dilaporkan terbuka, dan diperlakukan sebagai variabel persaingan.

Industri ini melacak power usage effectiveness, yakni rasio energi total fasilitas terhadap energi yang benar benar sampai ke perangkat komputasinya. Segala sesuatu di atas rasio itu adalah tambahan, yang sebagian besarnya pendinginan. Di iklim tropis tambahan tersebut secara struktural lebih tinggi dibanding lokasi beriklim sedang, sehingga rancangan pendinginan menjadi tuas efisiensi tunggal terbesar yang tersedia bagi operator Indonesia.

Ini juga beban dengan keluwesan tidak biasa dalam hal penempatannya. Berbeda dari pabrik yang terikat pelabuhan atau tambang yang terikat cadangan, kapasitas komputasi pada prinsipnya dapat ditempatkan di mana pun daya dan konektivitas memungkinkan. Itu memberi perencana satu tuas yang tidak ditawarkan kebanyakan keputusan penempatan industri.

Ada sifat lain yang layak dicatat. Pusat data berjalan pada beban tinggi dan mantap sepanjang waktu, yang menjadikannya nyaris pelanggan ideal bagi pembangkitan yang sulit diatur naik turun, dan pelanggan yang menuntut bagi surya tanpa penyimpanan. Kemantapan itulah sebabnya operator yang mengejar pasokan terbarukan cenderung mengontrak panas bumi, air, atau surya yang sudah dikuatkan penyimpanan ketimbang bersandar pada pembangkitan siang hari semata, dan itu salah satu alasan kapasitas panas bumi yang dipulihkan di lapangan eksisting memiliki pasar yang siap.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga pengamatan mengikuti.

Yang pertama menyangkut pemanfaatan penempatan sebagai instrumen. Bila beban pusat data memusat pada sistem Jawa dan Bali sementara program surya 100 gigawatt peak sedang membangun kapasitas di enam provinsi, ada alasan untuk mendorong sebagian beban itu ke tempat pembangkitan baru berdatangan. Kebutuhan konektivitas membatasi seberapa jauh hal ini bisa berjalan, namun insentif yang membentuk lokasi lebih murah daripada transmisi yang dibangun mengejar beban yang memilih alamatnya sendiri.

Yang kedua menyangkut standar efisiensi bagi sektor yang sudah mengukur dirinya sendiri. Karena power usage effectiveness dilaporkan sebagai praktik komersial, kewajiban pelaporan hanya menambah beban yang sangat kecil. Menjadikan pengungkapan sebagai hal baku bagi fasilitas di atas ambang ukuran tertentu akan memberi perencana pandangan tentang berapa banyak dari beban yang tumbuh ini yang merupakan komputasi dan berapa banyak yang merupakan tambahan pendinginan, dan itu persis informasi yang dibutuhkan untuk menilai di mana kebijakan efisiensi akan berbuah.

Yang ketiga menyangkut memadankan pasokan bersihnya dengan bebannya. Operator pusat data yang melayani klien internasional makin menghadapi persyaratan pelanggan berupa pasokan terbarukan, yang menjadikan pembangkitan bersih sebagai keunggulan komersial ketimbang kewajiban. Menyelaraskan porsi terbarukan dari program 69,5 gigawatt dengan lokasi tempat pusat data dibangun akan melayani jaringan dan sektor jasa ekspor pada saat yang sama.

Yang perlu diamati berikutnya adalah apakah penyelesaian transmisi dan gardu induk mengimbangi konstruksi fasilitas, apakah penempatan pusat data meluas melampaui koridor Jakarta, serta apakah angka kebutuhan 2026 sebesar 2.122 megawatt terpenuhi, terlampaui atau meleset ketika tahunnya berakhir.