Dewan Energi Nasional mengarahkan bioetanol menuju bauran 50 persen

Dewan Energi Nasional menggelar sidang paripurna pertamanya pada 2026 di Istana Merdeka, Kamis 17 September, dipimpin Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Energi Nasional, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai Wakil Ketua dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Harian. Sidang mempertemukan anggota dewan dari unsur pemerintah, akademisi dan pemangku kepentingan, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Anggota dewan Satya Widya Yudha dan Johni Jonatan Numberi turut hadir. Dewan bersidang di bawah pimpinan Presiden dua kali setahun, sehingga setiap sidang berbobot sebagai forum penetapan arah, bukan koordinasi rutin.

Sejumlah instruksi lahir dari pertemuan itu. Yang paling panjang jangkauannya menyangkut bioetanol.

Dari hasil biodiesel yang terbukti menuju padanannya di bensin

Penalaran yang disampaikan seusai sidang berangkat dari apa yang sudah berhasil. Bahlil menyebut program biodiesel sebagai rujukan, dengan catatan bahwa langkah ke bauran 50 persen berbasis sawit telah mengeluarkan solar jenis CN48 dari daftar impor Indonesia. Itu hasil nyata yang dicapai melalui kombinasi mandat, bahan baku dalam negeri dan industri pengolahan yang sudah mapan.

Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah langkah yang sama untuk kita membangun E50.

Instruksi itu meminta padanannya di sisi bensin. Indonesia saat ini menjual bauran etanol 5 persen pada jaringan ritel yang masih terbatas. Jalur yang telah diumumkan bergerak ke bauran 10 persen pada 2027 dan bauran 20 persen pada 2028. Arahan Presiden memperluas cakrawala hingga bauran 50 persen, tanpa tanggal yang melekat, dan itu cara yang tepat memperlakukan target yang kelayakannya bergantung pada pembangunan sisi pertanian yang belum terjadi.

Besaran peluangnya ditentukan oleh konsumsi. Penggunaan bensin nasional berada di kisaran 39 sampai 40 juta kiloliter per tahun, berhadapan dengan kapasitas kilang dalam negeri yang dilaporkan 14,3 juta kiloliter. Konsumsi solar berada pada orde yang serupa, sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Setiap satu persen bauran yang dipenuhi dari biomassa domestik berarti satu persen volume itu bersumber dari dalam negeri, dengan nilai yang tertahan di pertanian dan pengolahan Indonesia alih alih mengalir ke luar sebagai pembayaran bahan bakar.

Pertanyaannya adalah bahan baku, dan bahan baku adalah soal agroindustri

Mandat E20 diperkirakan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter bioetanol per tahun. E50 akan menuntut jauh lebih banyak. Tiga bahan baku telah diidentifikasi, yaitu tebu beserta tetesnya, singkong dan jagung.

Di titik inilah program ini menjadi pertanyaan ekonomi sirkular, bukan semata pertanyaan energi. Tetes tebu bukan komoditas yang ditanam untuk bahan bakar. Tetes tebu adalah sirup sisa setelah kristalisasi gula, produk samping yang sudah dihasilkan pabrik gula dalam volume besar dan secara historis berujung pada pemanfaatan bernilai lebih rendah. Mengarahkannya menjadi etanol berkualitas bahan bakar menaikkan nilai yang dipulihkan dari tebu yang memang sudah digiling, sebelum satu hektare pun ditanam. Logika yang sama berlaku bagi residu pengolahan singkong dan jagung. Bagi ekonomi yang sedang memperluas basis pengolahan pangannya, aliran residu adalah kelas aset yang sudah tersedia dan sebagian besar belum terhitung.

Luas tanam adalah separuh lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sekitar 2 juta hektare lahan tebu sedang disiapkan di Jawa, Sumatera dan Papua, dengan Kementerian Pertanian memimpin penyiapan lahan dan Danantara ditunjuk mengembangkan industri pengolahan etanol.

Dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20.

Ketersediaan lahan diakui sebagai kendala utama, dan pemetaan sedang berjalan untuk mengidentifikasi di mana luasan itu dapat diamankan. Urutan pekerjaan penting di sini. Kapasitas etanol yang dibangun berdekatan dengan pabrik gula yang sudah ada, berjalan lebih dulu dengan tetes tebu dan baru kemudian dengan tebu khusus, dapat mulai berproduksi sementara program penanaman menuju kematangannya. Urutan seperti itu memperpendek masa ketika modal menganggur menunggu panen.

Apa lagi yang dibahas dewan

Instruksi bioetanol berada di dalam agenda ketahanan energi yang lebih luas. Bahlil melaporkan stok dan cadangan bahan bakar nasional berada pada ketahanan 18 sampai 20 hari, angka yang diminta Presiden untuk dijaga pada tingkat aman.

Dewan juga membahas produksi hulu. Arahannya adalah mempercepat eksplorasi di berbagai cekungan dan blok prospektif, serta menerapkan teknologi modern untuk meremajakan sumur tua alih alih memperlakukannya sebagai sumur habis. Sekitar 45.000 sumur rakyat akan dibawa ke dalam pengelolaan profesional sesuai peraturan yang berlaku, dengan pengawasan terhadap penjualan tanpa izin. Badan tata kelola baru untuk sektor minyak dan gas, yang ditempatkan langsung di bawah Presiden, turut dibahas. Selain itu, sidang menekankan kerja sama antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha dalam menyusun kebijakan energi ke depan, sejalan dengan komposisi dewan itu sendiri.

Bagi kalangan yang bekerja pada transisi energi, benang merahnya adalah substitusi impor yang dibangun di atas sumber daya domestik. Meremajakan sumur yang sudah ada, memformalkan produksi rakyat dan mencampurkan etanol domestik ke dalam bensin adalah teknik yang berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu memenuhi permintaan dari kapasitas yang sudah ada atau dapat dibangun di dalam negeri.

Pandangan Sirkularium

Tiga implikasi praktis mengikuti bagi pemerintah dan institusi publik.

Pertama, kendala yang mengikat untuk E20 dan tahapan di atasnya bersifat agroindustri, bukan otomotif. Kesesuaian mesin pada bauran 10 dan 20 persen sudah dipahami secara internasional. Mengamankan 4 juta kiloliter etanol berkualitas bahan bakar per tahun adalah tugas yang lebih berat, dan itu diwujudkan oleh pabrik gula, penyulingan, logistik serta program penanaman. Pemerintah provinsi di wilayah penghasil tebu, bersama instansi yang menangani lahan dan pertanian, dengan demikian menjadi aktor sentral dalam sebuah kebijakan energi, dan siklus perencanaan mereka perlu diselaraskan dengan tenggat bauran 2027 dan 2028, bukan berjalan terpisah.

Kedua, aliran residu layak diinventarisasi secara resmi. Sebelum lahan baru dibuka, negara akan terbantu oleh catatan terbuka mengenai berapa banyak tetes tebu, limbah singkong dan residu pengolahan jagung yang dihasilkan setiap tahun, di mana lokasinya, dan untuk apa saat ini dimanfaatkan. Inventarisasi itu akan menetapkan berapa besar dari kebutuhan 4 juta kiloliter yang dapat dipenuhi dari material yang sudah beredar, sekaligus mengidentifikasi pemanfaatan yang bersaing, termasuk pakan ternak dan kebutuhan industri pangan, sehingga program etanol dirancang bersama mereka, bukan berhadapan dengan mereka.

Ketiga, preseden biodiesel sebaiknya dipelajari sebagai model kelembagaan, bukan hanya sebagai hasil kebijakan. Keluarnya solar CN48 dari daftar impor mengikuti bertahun tahun penyusunan mandat, aliran dana, infrastruktur pencampuran dan standar mutu yang dibangun secara berurutan. Mendokumentasikan instrumen mana yang paling menentukan, dan berapa lama masing masing matang, memberi program etanol jadwal yang realistis serta dasar yang dapat dipertahankan untuk investasi yang akan diminta dari sektor swasta.

Apa yang perlu diamati berikutnya cukup jelas. Peta jalan yang diminta disusun kementerian, dan apakah peta jalan itu melekatkan tanggal serta volume pada E50. Hasil pemetaan lahan untuk program 2 juta hektare. Konfirmasi tahapan E10 pada 2027 sebagai uji pertama apakah pasokan sanggup memenuhi mandat yang berlipat. Dan sejauh mana gelombang pertama kapasitas etanol baru ditempatkan di dekat pabrik gula yang sudah ada, yang akan menunjukkan apakah peluang residu ditangkap lebih dulu sebelum penanaman baru diandalkan.