Kompor listrik dan konversi motor kembali dalam anggaran energi 2027 dengan skema insentif yang ditinjau ulang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membawa anggaran 2027 ke hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat pada 31 Agustus 2026. Pagu yang diusulkan adalah Rp27,33 triliun, naik 26,1 persen dari Rp21,67 triliun yang dialokasikan untuk 2026.

Sebaran utamanya condong ke sisi pasokan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengambil porsi terbesar di kisaran Rp11,3 triliun, dengan sumber menyebut Rp11,32 triliun dan Rp11,35 triliun. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyusul dengan Rp10,46 triliun. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, yang dikenal sebagai EBTKE, menerima sekitar Rp1,8 triliun. Mineral dan Batubara menerima Rp702 miliar.

Menurut komposisinya, sekitar 82 persen dari total dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur. Sumber menyebut angka itu Rp22,48 triliun dan Rp22,51 triliun. Kegiatan publik nonfisik mengambil Rp1,3 triliun atau 5 persen, dan operasional mengambil Rp3,56 triliun atau 13 persen.

Pos sisi permintaan adalah yang layak dibaca

Sebagian besar anggaran membeli pasokan. Sekelompok pos yang lebih kecil membeli perubahan cara energi dipakai, dan pos itulah yang berkaitan dengan efisiensi.

Pengadaan kompor listrik menerima Rp815,59 miliar, dengan satu sumber mencatat Rp815,56 miliar. Konversi sepeda motor bensin menjadi listrik menerima Rp635,24 miliar dan menyasar 63.000 unit. Tiga instalasi mikrohidro sepanjang 2027 dan 2028 menerima Rp58,58 miliar. Semua ini berada dalam alokasi infrastruktur strategis sekitar Rp1,509 triliun di bawah EBTKE.

Pos terpisah yang lebih kecil menyediakan 4.000 paket konversi kompor listrik bagi petani senilai Rp158,5 miliar, yang berbeda dari angka pengadaan kompor utama.

Alasan yang disampaikan Menteri Bahlil Lahadalia bagi program kompor adalah diversifikasi menjauh dari gas minyak cair impor. Pembingkaian itu menghubungkan pos ini langsung dengan aritmetika subsidi di bagian lain anggaran, yang menempatkan LPG tabung 3 kilogram pada Rp114,1 triliun dalam RAPBN 2027. Rumah tangga yang memasak dengan listrik adalah rumah tangga yang tidak menarik tabung bersubsidi.

Mengapa program konversi kembali dengan desain yang ditinjau ulang

Pos konversi motor lebih menarik di antara keduanya, karena ia merupakan pengaktifan kembali, bukan kelanjutan.

Program sebelumnya menawarkan subsidi pemerintah Rp10 juta per unit terhadap total biaya konversi sekitar Rp15 juta, sehingga pemiliknya harus menutup sisa Rp5 juta. Program itu tidak mencapai adopsi yang diharapkan hingga 2024. Strukturnya juga bertumpu pada pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan perusahaan yang mengarahkan dana CSR ke konversi memperoleh pengakuan nonfiskal berupa nilai tambahan dalam pemeringkatan kinerja perusahaan Proper.

Selisih Rp5 juta pada konversi senilai Rp15 juta bukan permintaan kecil bagi rumah tangga yang memiliki sepeda motor justru karena tidak sanggup membeli mobil.

Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menyatakan sedang mengkaji apakah program mendatang akan memakai konsep yang sama atau mekanisme baru. Kajian tersebut melibatkan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bersama akademisi dari ITB dan ITS.

Kesediaan membuka kembali desainnya ketimbang sekadar mendanai ulang yang sebelumnya adalah rincian paling menjanjikan pada bagian anggaran ini. Program yang berkinerja rendah lalu diulang tanpa perubahan cenderung berkinerja rendah lagi.

Argumen konversi juga lebih kuat daripada yang tampak pada pandangan pertama, karena aritmetikanya bergerak ke arah yang menguntungkan. Sepeda motor yang dikonversi menghapus pembelian bensin harian dan menggantinya dengan listrik yang sebagian besar diisi di rumah, yang tarifnya bertahan stabil sepanjang 2026. Biaya baterai telah turun sepanjang periode program sebelumnya berjalan. Hambatannya tidak pernah terletak pada apakah konversi terbayar selama umur kendaraan. Hambatannya adalah apakah pemiliknya sanggup menyediakan uang pada hari konversi, dan itu persoalan pembiayaan, bukan persoalan keekonomian.

Apa isi daftar prioritas selebihnya

Pos konversi berdampingan dengan komitmen yang jauh lebih besar. Listrik desa menerima Rp9,7 triliun untuk 3.155 lokasi. Perluasan jaringan gas rumah tangga menerima Rp5,2 triliun untuk 959.232 sambungan. Pipa gas Dumai ke Sei Mangkei menerima Rp3,9 triliun.

Perbedaan skalanya layak dinyatakan terus terang ketimbang diperlakukan sebagai kritik. Memperluas sambungan listrik dan gas kepada rumah tangga yang belum memilikinya adalah kewajiban yang berbeda jenis dari memperbaiki efisiensi rumah tangga yang sudah tersambung, dan yang pertama memiliki klaim lebih kuat atas uang publik. Intinya sederhana, konversi sisi permintaan saat ini adalah porsi kecil dari anggaran yang tumbuh cepat, yang berarti pos konversi memiliki ruang untuk membesar bila mekanisme yang dirancang ulang berkinerja baik.

Ada pula hubungan urutan antara pos pos ini yang mudah terlewat. Program listrik desa dan jaringan gas menciptakan sambungan yang kelak menjadi sandaran program konversi. Rumah tangga tidak dapat beralih ke kompor listrik tanpa pasokan andal yang sanggup memikul bebannya, dan 3.155 lokasi listrik desa yang dibiayai untuk 2027 adalah tempat kemampuan itu sedang dipasang. Program efisiensi yang datang beberapa tahun di belakang program sambungan bukanlah terlambat. Ia mengikuti satu satunya urutan yang memungkinkan pekerjaan itu dikerjakan.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga pengamatan mengikuti.

Yang pertama menyangkut bagaimana selisihnya ditutup. Skema konversi sebelumnya gagal tepat pada titik rumah tangga harus menyetor Rp5 juta tunai. Mekanisme yang memindahkan biaya itu keluar dari neraca rumah tangga cenderung berhasil di tempat hibah saja tidak berhasil, baik melalui angsuran yang ditagihkan pada rekening listrik, pengadaan tingkat armada oleh pemberi kerja atau koperasi, maupun skema sewa yang baterainya tidak dimiliki sepenuhnya. Kajian yang sedang berjalan adalah momen untuk menguji struktur tersebut, bukan untuk menyetel ulang besaran hibahnya.

Yang kedua menyangkut pemilihan di mana konversi dilakukan lebih dahulu. Enam puluh tiga ribu unit adalah angka nasional yang sedang, namun besar bila dipusatkan. Pengendara yang menempuh jarak harian tinggi, seperti pekerja pengantaran dan ojek daring, mencapai titik penghematan bahan bakar yang membayar kembali konversi jauh lebih cepat dibanding pengendara sesekali. Menyasar armada dengan pemanfaatan tinggi akan menghasilkan pengembalian lebih cepat, efek demonstrasi lebih jelas, dan data kinerja lapangan lebih baik dibanding alokasi nasional yang disebar tipis.

Yang ketiga menyangkut memperlakukan kompor dan sepeda motor sebagai satu kebijakan, bukan dua. Keduanya menggantikan bahan bakar impor dengan listrik pada titik pemakaian. Keduanya mengurangi volume bahan bakar bersubsidi. Keduanya bergantung pada jaringan distribusi yang sama dan pada keputusan rumah tangga yang sama mengenai biaya di muka. Menyajikannya sebagai satu program sisi permintaan, dengan satu target bahan bakar impor yang digantikan, akan membuat kontribusinya terbaca terhadap pos subsidi dengan cara yang tidak dimungkinkan angka pengadaan terpisah.

Yang perlu diamati berikutnya adalah mekanisme yang dipilih dari kajian Eniya, apakah pembahasan DPR mempertahankan alokasi konversi secara utuh, serta apakah program 2027 menerbitkan jumlah konversi yang rampung dan bukan hanya serapan anggaran.