Berkas perizinan tuntas di Gresik dan target satu juta sambungan gas memperoleh tenggat

Program jaringan gas rumah tangga Indonesia memperoleh tenggat penyelesaian yang tegas pada 18 September 2026. Saat meninjau kesiapan operasional di Gresik, Jawa Timur, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa pembangunan satu juta sambungan rumah akan rampung pada 2028. Targetnya sendiri bukan hal baru. Target itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029 dan berstatus Program Prioritas Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Yang berubah di Gresik lebih sempit dan lebih berguna. Perizinan yang selama ini menahan pengoperasian kini telah ditandatangani.

Pembedaan itu layak dipegang. Jaringan gas rumah tangga, yang di Indonesia dikenal sebagai jargas, jarang tertahan karena pipanya sulit dipasang. Jargas tertahan pada ruang antara rampungnya pekerjaan fisik dan mengalirnya gas pertama, ketika persetujuan lingkungan, izin lintasan jalan, dan rekomendasi lintasan sungai berada di tangan beberapa otoritas sekaligus. Gresik telah mencapai progres fisik 95,4 persen, yang menurut pemberitaan atas kunjungan itu berada 4,6 poin persentase di atas jadwal untuk tahap tersebut. Gasnya belum mengalir.

Apa yang sebenarnya dituntaskan kunjungan lapangan

Peninjauan itu menutup satu berkas administratif yang spesifik. Persetujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yakni dokumen UKL dan UPL, telah terbit untuk Gresik maupun Sidoarjo. Rekomendasi teknis untuk lintasan jalan di Kabupaten Gresik telah rampung, dan rekomendasi yang mencakup lintasan sungai telah ditandatangani. Perizinan tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang beserta Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kedua pemerintah kabupaten, yang dikoordinasikan melalui rangkaian rapat yang digelar Kantor Staf Presiden.

Kendala perizinan yang selama ini menahan pengoperasian sudah terselesaikan.

Pernyataan yang disampaikan Dudung Abdurachman di lokasi Gresik itu adalah inti dari hari tersebut. Pernyataan itu menggambarkan fungsi koordinasi, bukan fungsi konstruksi, dan fungsi itulah yang menentukan apakah sebuah jaringan yang telah selesai benar benar bekerja.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, turut hadir dalam peninjauan bersama Agung Kuswandono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Herry Murahmanta, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara. Pembagian tanggung jawab yang ditetapkan dalam kunjungan itu bersifat instruktif. Kementerian ESDM menunjuk badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas. SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah. BPH Migas menetapkan harga untuk rumah tangga, dengan arahan tegas agar harga itu berada di bawah biaya tabung LPG 3 kilogram.

Angka angka di dua kabupaten

Tahap program yang berjalan saat ini mencakup 119.379 sambungan rumah tangga di 15 kabupaten dan kota sepanjang 2025 dan 2026. Gresik memperoleh 7.363 sambungan dan Sidoarjo 7.223 sambungan, sehingga totalnya 14.586 rumah tangga di dua kabupaten Jawa Timur yang dikunjungi.

Dampak konsumsinya terukur. Sebanyak 14.586 sambungan tersebut diproyeksikan menurunkan permintaan tabung 3 kilogram bersubsidi sekitar 36.600 unit setiap bulan. Bagi rumah tangga, hitungannya bahkan lebih sederhana. Dudung menyebut pengeluaran bulanan untuk gas pipa sekitar Rp20.000 dibandingkan sekitar Rp70.000 untuk LPG tabung, selisih yang di kesempatan lain digambarkan Kementerian ESDM sebagai penghematan sekitar 40 persen ketika sebuah rumah beralih dari tabung ke jaringan.

Kedua angka itu membawa pesan yang sama dari arah yang berbeda. Beban subsidi turun karena tabung yang ditarik berkurang. Tagihan rumah tangga turun karena gas pipa dihargai di bawah tabung yang digantikannya. Program yang menggerakkan kedua angka itu ke arah yang sama tidak banyak, dan biasanya justru program seperti itulah yang bertahan ketika kondisi fiskal berubah.

Mengapa substitusi impor menjadi bingkainya

Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini dipenuhi dari impor. Data kementerian yang dikutip pada 2025 menempatkan rata rata volume impor lima tahun terakhir pada 6,67 juta ton per tahun, dengan tren naik sekitar 8,02 persen setiap tahun. Garis tren itu, lebih daripada target emisi mana pun, adalah yang memberi jargas urgensinya dalam pembahasan anggaran.

Kuota bersubsidi menuturkan cerita yang sama dalam bahasa anggaran negara. Alokasi LPG 3 kilogram ditetapkan 8,03 juta ton pada 2024, 8,17 juta ton pada 2025, dan 8,31 juta ton untuk 2026, dengan Rp80,3 triliun dialokasikan bagi subsidinya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Sumber berbeda mencatat pembandingan 2025 secara berbeda pula, dengan pagu dilaporkan Rp87,6 triliun sementara realisasi belanja 2024 tercatat Rp80,21 triliun, sehingga jalur anggarannya paling tepat dibaca sebagai relatif datar dalam rupiah sementara kuota fisiknya terus menanjak. Kuantitasnyalah yang menentukan paparan terhadap impor.

Terhadap volume sebesar itu, satu juta sambungan tidak akan menutup selisihnya sendirian. Yang dilakukannya lebih sederhana dan lebih bertahan lama. Program ini mengalihkan sebagian permintaan rumah tangga dari bahan bakar impor yang didistribusikan dalam tabung menjadi bahan bakar domestik yang dialirkan melalui pipa, dan melakukannya di kawasan perkotaan serta pinggiran kota yang padat, tempat biaya distribusi per rumah tangga paling rendah.

Membangun di atas infrastruktur yang sudah ada

Program ini tidak dimulai dari nol. Hingga 2024 sambungan rumah tangga yang terpasang telah mencapai sekitar 943.000, terdiri atas sekitar 703.000 sambungan yang didanai anggaran negara dan sekitar 240.000 sambungan melalui skema non anggaran negara, dengan layanan tersedia di 86 kota dan kabupaten. Satu sumber melaporkan angka non anggaran negara mendekati 400.000 per September 2024, sehingga basis kumulatifnya paling tepat diperlakukan sebagai rentang, bukan angka tunggal, sampai penghitungan yang terekonsiliasi dipublikasikan.

Pendanaan ke depan sudah dikomitmenkan. Kementerian ESDM mengalokasikan Rp5,2 triliun dalam anggaran 2027 untuk 959.232 sambungan rumah tangga melalui struktur kontrak tahun jamak yang berjalan dari 2026 sampai 2028, di dalam total anggaran kementerian sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun tersebut, yang 82 persennya, sekitar Rp22,48 triliun, diarahkan pada program strategis dan infrastruktur fisik. Investasi transmisi berjalan beriringan, termasuk pipa Dumai ke Sei Mangkei senilai Rp3,9 triliun, jalur Semarang ke Solo ke Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar, dan jalur Cirebon ke Bandung senilai Rp577 miliar.

Kontrak tahun jamak adalah instrumen yang penting secara diam diam di sini. Jaringan distribusi rumah tangga dibangun dalam potongan kecil di banyak yurisdiksi, dan siklus anggaran tahunan cenderung memecah pekerjaan semacam itu. Kontrak yang membentang dari 2026 sampai 2028 membuat program fisik dan tenggat penyelesaiannya berbagi kalender yang sama.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Dari sisi kebijakan, kunjungan Gresik mengingatkan bahwa kendala pengikat pada infrastruktur distribusi bersifat administratif, bukan teknis. Jaringan dengan penyelesaian fisik 95,4 persen yang menunggu rekomendasi lintasan bukanlah persoalan konstruksi. Institusi yang merencanakan sisa tahapan menuju target satu juta akan diuntungkan bila memperlakukan persetujuan lingkungan dan perizinan lintasan sebagai keluaran terjadwal dengan tonggak waktunya sendiri, yang dituntaskan paralel dengan pekerjaan sipil, bukan sesudahnya. Model koordinasi yang dipakai di Gresik dan Sidoarjo dapat ditiru justru karena sifatnya prosedural.

Pelajaran yang berjalan keluar dari Jawa Timur bukanlah bahwa sebuah pipa berhasil dipasang. Pelajarannya adalah bahwa perizinan dapat disusun sebagai tonggak proyek, dan ketika itu dilakukan, jaringan yang telah rampung mulai mengalirkan gas dalam hitungan pekan, bukan menunggu kalender yang tidak dimiliki siapa pun.

Dari sisi pembiayaan, kombinasi kontrak tahun jamak dan batas harga yang ditetapkan di bawah tabung 3 kilogram memberi posisi yang dapat diperkirakan, baik bagi pembangun maupun bagi rumah tangga. Pertanyaan terbukanya adalah peran skema non anggaran negara dalam mencapai ambisi jangka panjang, yang dalam pernyataan pemerintah ditempatkan pada 5,5 juta sambungan pada 2030. Pendanaan anggaran negara saja telah menghasilkan sekitar 703.000 sambungan selama bertahun tahun. Peningkatan skala jauh melampaui satu juta akan menuntut struktur kemitraan memikul porsi yang lebih besar.

Dari sisi implementasi, metrik yang layak memperoleh perhatian berikutnya adalah pemanfaatan, bukan sekadar penyambungan. Rumah tangga yang tersambung namun tetap membeli tabung tidak menghasilkan penghematan impor. Memantau serapan gas per sambungan, berdampingan dengan jumlah sambungan, akan memungkinkan program ini menunjukkan dampaknya terhadap kuota LPG secara langsung, sekaligus memberi argumen fiskalnya sebuah angka yang dapat diverifikasi pemeriksa.

Tiga hal layak diperhatikan dalam bulan bulan mendatang. Pertama, apakah tahapan 2027 sebesar 959.232 sambungan mempertahankan alokasi Rp5,2 triliunnya sepanjang siklus anggaran. Kedua, apakah keputusan alokasi dan titik serah dari SKK Migas mampu mengimbangi jaringan yang telah rampung, karena pasokan gas adalah cara lain sebuah pipa yang selesai bisa berdiam tanpa guna. Ketiga, apakah urutan perizinan yang diperagakan di Jawa Timur dituliskan ke dalam desain program standar bagi kabupaten dan kota yang tersisa, yang akan mengubah satu kunjungan lapangan yang berhasil menjadi metode yang dapat diulang.