Nusa Tenggara Barat mengaitkan pengelolaan sampah dengan ekonomi desa di 28 lokasi

Proyek yang berangkat dari model usahanya

Pada 1 September 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah Nusa Tenggara Barat memaparkan pendekatan di balik PELITA, proyek pengelolaan sampah terpadu yang berjalan di provinsi tersebut.

PELITA adalah kerja sama antara Indonesia dan Inggris, yang dijalankan melalui Low Carbon Development Indonesia Innovation and Technology Fund. Proyek ini menyasar 28 desa di seluruh NTB, dengan pembangunan berlangsung dari September 2026 sampai April 2027. Di antara lokasinya terdapat Gili Trawangan, Gili Air dan Pulau Moyo.

Provinsi ini menghasilkan sekitar 2.500 ton sampah per hari.

I Gede Putu Aryadi, yang memimpin badan riset dan inovasi daerah, membingkai rancangannya di sekitar pola kegagalan alih-alih di sekitar cita-cita.

Program pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas. Program itu harus memastikan adanya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, model bisnis dan mekanisme pengelolaan yang mampu menjaga keberlanjutannya.

Kalimat itu menggambarkan cara paling umum infrastruktur persampahan yang didanai donor gagal di Indonesia. Fasilitas dibangun, diserahterimakan, lalu dioperasikan selama tim proyeknya masih ada. Ketika siklus pendanaannya berakhir, tidak ada badan dengan mandat hukum untuk menjalankannya, tidak ada pendapatan yang menutup biayanya, dan tidak ada staf terlatih. Bangunannya tetap berdiri dan layanannya berhenti.

Merancang untuk menghindari hasil itu sejak awal, alih-alih memperlakukan keberlanjutan sebagai lokakarya penutup, adalah yang membedakan program ini di atas kertas. Apakah hal itu membedakannya dalam praktik adalah pertanyaan untuk 2028.

Bentuk teknisnya

Program ini memusatkan perhatian pada fraksi organik, mengubahnya menjadi bahan bakar biogas dan pupuk organik.

Yayasan Rumah Energi menjalankan studi kelayakan bagi pengembangan biodigester di dalam PELITA, yang mencakup 33 unit berukuran masing-masing 4 meter kubik, tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Empat meter kubik adalah unit berskala rumah tangga atau komunitas kecil, bukan berskala industri. Penetapan ukuran itu selaras dengan rancangan tingkat desanya: unit yang dapat diberi bahan, dioperasikan dan dirawat sebuah kelompok rumah tangga atau satu lingkungan, menghasilkan gas yang dapat dipakai memasak serta ampas yang bernilai sebagai pupuk.

Pilihan itu berarti bagi hitungan ekonominya. Digester terpusat berukuran besar memerlukan logistik pengumpulan, operator teknis dan pengaturan penyerapan gasnya. Jaringan unit kecil yang tersebar tidak memerlukan satu pun dari itu, dan keluarannya dikonsumsi di tempat produksinya. Imbal baliknya, unit kecil lebih sulit dipantau dan lebih mudah ditinggalkan diam-diam, dan hal itu mengembalikan pembahasan pada poin Aryadi tentang mekanisme pengelolaan.

Anna Amaliya dari Bappenas, yang mengoordinasikan pembangunan rendah karbon, menempatkan kerja ini dalam kerangka nasional, dengan mencatat aksi iklim harus menyertai pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan, bukan bersaing dengannya.

Pilihan memusatkan perhatian pada fraksi organik juga tepat secara teknis bagi skala desa. Material organik adalah bagian terbesar dari timbulan rumah tangga di Indonesia, bagian yang paling cepat menimbulkan bau dan lindi bila dibiarkan, sekaligus bagian yang paling tidak bernilai bagi pengepul. Tidak ada pasar yang menunggu sisa makanan sebagaimana pasar menunggu botol plastik. Karena itu fraksi organik adalah bagian yang paling mungkin tetap tertinggal di desa bila tidak ada intervensi, dan justru bagian yang paling mudah diolah di tempat.

Mengapa pulau-pulaunya adalah ujian yang menarik

Gili Trawangan dan Gili Air adalah pulau wisata kecil. Keduanya menghadirkan versi persoalan sampah yang luar biasa tajam sekaligus luar biasa memberi pelajaran.

Sebuah pulau tidak memiliki pilihan TPA yang berarti. Setiap ton yang tidak diolah setempat harus dikapalkan ke daratan utama, dengan biaya per ton jauh di atas yang dibayar kabupaten di daratan. Timbulan sampahnya juga musiman dan didorong pengunjung alih-alih penduduk, sehingga angka perencanaan per kapita berdasarkan jumlah penduduk sangat merendahkan bebannya.

Kendala itu menjadikan pulau sebagai tempat pendekatan sirkular berhenti sekadar lebih baik lalu menjadi keharusan. Mengolah sampah organik di pulau menghapus fraksi terberat dan terbasah dari tagihan pengapalan seketika, karena material organik sebagian besar berupa air dan merupakan hal yang paling mahal untuk dipindahkan.

Hal itu juga menjadikan pulau-pulau tersebut lokasi percontohan yang berguna. Model yang berhasil di bawah hitungan ekonomi pulau, ketika alternatifnya adalah pengapalan yang mahal, umumnya akan berhasil di daratan ketika alternatifnya adalah retribusi TPA. Sebaliknya tidak berlaku.

Unsur keterlibatannya

Program ini memiliki rancangan distribusi yang tegas, dengan mengarahkan manfaat ekonomi kepada perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas.

Ini lebih dari sekadar pilihan pembingkaian. Kerja pemulihan material di tingkat desa sebagian besar sudah dilakukan perempuan, kerap secara informal dan tanpa bayaran, sebagai perpanjangan pengelolaan rumah tangga. Program yang memformalkan peran tersebut dan melekatkan penghasilan padanya mengubah kerja yang selama ini tidak diakui menjadi pekerjaan yang diakui. Itu proposisi yang berbeda dari menciptakan pekerjaan baru, dan umumnya lebih mudah dipertahankan, karena keterampilan dan rutinitasnya sudah ada.

Aryadi juga menyampaikan poin tentang ekosistemnya, dengan menegaskan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan mitra pembangunan harus bekerja dalam satu sistem agar berbagai inisiatif tidak berhenti di tengah jalan. Di provinsi tempat banyak donor, kementerian dan lembaga swadaya menjalankan program persampahan secara bersamaan, pertanyaan koordinasi itu bukan retorika.

Pandangan Sirkularium bagi pemerintah dan institusi publik

Tiga catatan.

Pertama, soal menuliskan badan pengelolanya ke dalam rancangan. Ciri paling bernilai dari pendekatan PELITA adalah kapasitas kelembagaan, model bisnis dan mekanisme pengelolaan disebut sebagai keluaran yang harus dihasilkan berdampingan dengan infrastruktur fisiknya. Kabupaten dan provinsi yang menerima infrastruktur persampahan berdanakan donor sebaiknya mensyaratkan hal yang sama, dan sebaiknya menuntut badan pengelolanya berbadan hukum serta memiliki pos pendapatan sebelum serah terima, bukan sesudahnya. Kami menganjurkan NTB menerbitkan seperti apa badan itu di masing-masing dari 28 desanya.

Kedua, soal menakar teknologi terhadap pengelolanya. Pilihan biodigester 4 meter kubik alih-alih pabrik terpusat mencerminkan siapa yang akan menjalankannya. Prinsip itu berlaku umum. Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan spesifikasi peralatan terhadap kemampuan pengelola yang dituju, karena unit yang lebih unggul secara teknis namun tidak dapat dirawat siapa pun di desa itu memberi hasil lebih sedikit daripada unit sederhana yang dapat dirawat seseorang.

Ketiga, soal pulau sebagai lahan pembuktian. Provinsi dengan wilayah kepulauan kecil sebaiknya memperlakukannya sebagai lokasi prioritas bagi infrastruktur sirkular, bukan sebagai kasus pinggiran yang sulit. Hitungan ekonominya lebih menguntungkan di sana dibandingkan di mana pun di daratan, karena biaya pengapalan sampah yang dapat dihindari bernilai tinggi dan langsung terasa. Hasil dari Gili Trawangan dan Gili Air akan membawa nilai pembuktian yang jauh melampaui NTB.

Yang perlu dipantau berikutnya: selesainya pembangunan di 28 desa pada April 2027, hasil studi kelayakan biodigester dan berapa dari 33 unit yang berlanjut, bentuk hukum serta model pendapatan badan pengelola desa, dan apakah sampah yang dikapalkan dari Gili ke daratan turun secara terukur.

NTB menyebutkan pola kegagalan yang hendak dihindari rancangannya. Sirkularium akan terus mengikuti apakah rancangan itu bertahan.